Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG

Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis usai isu jual beli mencuat.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 05 Juni 2026 | 14:24 WIB
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG

Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG

matamata.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan serta pengelolaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tegas ini diperlukan menyusul adanya dugaan praktik transaksional atau jual beli titik SPPG di lapangan.

Sarmuji menegaskan bahwa BGN harus memberikan jaminan penuh kepada publik agar program strategis ini tidak dinodai oleh praktik koruptif.

"BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/6).

Sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Sarmuji mengingatkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Menurutnya, program ini memiliki tujuan mulia untuk mencetak generasi muda yang berkualitas, sehingga pengawasannya harus diperketat.

Selain masalah tata kelola titik SPPG, Sarmuji juga menyoroti masalah kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa. Ia menekankan bahwa hak anak-anak untuk mendapatkan asupan bergizi yang layak tidak boleh dikurangi sedikit pun demi keuntungan pihak tertentu.

"Kita sudah melihat banyak sekali konten yang beredar di media sosial, menampilkan makanan yang jauh dari kata layak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden," tegasnya.

Merespons berbagai persoalan tersebut, Fraksi Golkar mendorong BGN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme penyaluran program MBG. Evaluasi ini penting guna memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berdakar positif bagi penerima manfaat.

"Evaluasi harus dilakukan terhadap cara penyaluran, sistem pengawasan, hingga seluruh rantai pelaksanaannya. Tujuannya satu: agar program ini tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa, sesuai harapan Presiden Prabowo," pungkas Sarmuji. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

DPR mendesak Kemenkes dan BNPB mengoptimalkan penanganan dampak kesehatan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kemenkes m...

news | 15:50 WIB

Bapanas mempercepat penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 sebesar 30 kg per penerima untuk menstab...

news | 15:12 WIB

Pemerintah menambah 150 ribu ton SPHP jagung dari stok Bulog untuk menjaga stabilitas harga pakan bagi peternak unggas U...

news | 13:51 WIB

Ketua DPR Puan Maharani mendesak aparat menyelidiki lahan bekas karhutla yang dialihfungsikan jadi kebun sawit. Polri te...

news | 13:15 WIB

Perum Bulog siap salurkan bantuan pangan beras periode Oktober-Desember 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo. Stok cadang...

news | 12:45 WIB