Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG

Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis usai isu jual beli mencuat.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 05 Juni 2026 | 14:24 WIB
Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG

Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG

matamata.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan serta pengelolaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tegas ini diperlukan menyusul adanya dugaan praktik transaksional atau jual beli titik SPPG di lapangan.

Sarmuji menegaskan bahwa BGN harus memberikan jaminan penuh kepada publik agar program strategis ini tidak dinodai oleh praktik koruptif.

"BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/6).

Sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Sarmuji mengingatkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Menurutnya, program ini memiliki tujuan mulia untuk mencetak generasi muda yang berkualitas, sehingga pengawasannya harus diperketat.

Selain masalah tata kelola titik SPPG, Sarmuji juga menyoroti masalah kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa. Ia menekankan bahwa hak anak-anak untuk mendapatkan asupan bergizi yang layak tidak boleh dikurangi sedikit pun demi keuntungan pihak tertentu.

"Kita sudah melihat banyak sekali konten yang beredar di media sosial, menampilkan makanan yang jauh dari kata layak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden," tegasnya.

Merespons berbagai persoalan tersebut, Fraksi Golkar mendorong BGN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme penyaluran program MBG. Evaluasi ini penting guna memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berdakar positif bagi penerima manfaat.

"Evaluasi harus dilakukan terhadap cara penyaluran, sistem pengawasan, hingga seluruh rantai pelaksanaannya. Tujuannya satu: agar program ini tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa, sesuai harapan Presiden Prabowo," pungkas Sarmuji. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah pusat menargetkan praktik open dumping sampah berhenti dalam dua tahun. Pemprov Jabar siapkan Pergub dan sank...

news | 17:37 WIB

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tegaskan komitmen Polri kawal hak, kesejahteraan buruh, dan sinergi jaga ikli...

news | 17:33 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan stok pangan aman hadapi musim kemarau dengan cadangan 5 juta ton beras d...

news | 14:20 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melantik pejabat utama Kejaksaan Agung, termasuk Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana da...

news | 13:42 WIB

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengingatkan aturan baru tembakau dalam PP 28 Tahun 2024 berpotensi menekan...

news | 11:41 WIB