Golkar Desak Badan Gizi Nasional Jamin Transparansi Penunjukan Titik SPPG

Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis usai isu jual beli mencuat.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 05 Juni 2026 | 14:24 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI M. Sarmuji. ANTARA/HO-Fraksi Golkar DPR RI

Anggota Komisi VI DPR RI M. Sarmuji. ANTARA/HO-Fraksi Golkar DPR RI

Matamata.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan serta pengelolaan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tegas ini diperlukan menyusul adanya dugaan praktik transaksional atau jual beli titik SPPG di lapangan.

Sarmuji menegaskan bahwa BGN harus memberikan jaminan penuh kepada publik agar program strategis ini tidak dinodai oleh praktik koruptif.

"BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (5/6).

Sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Sarmuji mengingatkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Menurutnya, program ini memiliki tujuan mulia untuk mencetak generasi muda yang berkualitas, sehingga pengawasannya harus diperketat.

Selain masalah tata kelola titik SPPG, Sarmuji juga menyoroti masalah kualitas makanan yang disajikan kepada para siswa. Ia menekankan bahwa hak anak-anak untuk mendapatkan asupan bergizi yang layak tidak boleh dikurangi sedikit pun demi keuntungan pihak tertentu.

"Kita sudah melihat banyak sekali konten yang beredar di media sosial, menampilkan makanan yang jauh dari kata layak. Ini bukan isu kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap program Presiden," tegasnya.

Merespons berbagai persoalan tersebut, Fraksi Golkar mendorong BGN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme penyaluran program MBG. Evaluasi ini penting guna memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar berdakar positif bagi penerima manfaat.

"Evaluasi harus dilakukan terhadap cara penyaluran, sistem pengawasan, hingga seluruh rantai pelaksanaannya. Tujuannya satu: agar program ini tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa, sesuai harapan Presiden Prabowo," pungkas Sarmuji. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Description: Komisi III DPR RI mengusulkan agar RUU Polri terbaru turut mengatur netralitas anggota aktif terhadap ormas...

news | 14:28 WIB

KSP tegaskan komitmen selamatkan aset negara. Kepala KSP Dudung Abdurachman sebut Satgas PKH berhasil amankan aset & keu...

news | 14:21 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar jabatan utama nonoperasional di Polri dapat diisi oleh sipil lewat revisi UU...

news | 12:51 WIB

Menkum Supratman Andi Agtas ingatkan ASN jangan main-main dengan layanan publik usai kasus korupsi Wamen Imigrasi Silmy ...

news | 12:45 WIB

Mendag Budi Santoso resmi merevisi aturan PMSE (Permendag 31/2023). Kini, pedagang online wajib punya izin usaha, dan fi...

news | 11:29 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mendukung penuh KPK mengusut dugaan korupsi izin tinggal WNA Rp145,5 miliar yan...

news | 11:24 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan tarif bus Transjabodetabek, termasuk rute Blok M - Bandara Soetta naik bulan...

news | 10:07 WIB

Mensos Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras bahwa korupsi akan dikejar sampai pensiun. Kemensos kini menonaktifka...

news | 08:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung program bedah rumah (BSPS) di Bantul. Pemerint...

news | 07:15 WIB

KPK langsung tancap gas menginventarisasi kebutuhan anggaran dan SDM operasional menyusul instruksi dan dukungan penuh d...

news | 06:00 WIB