Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin program Makan Bergizi Gratis tidak akan menekan fiskal nasional. Defisit APBN dipastikan tetap aman di kisaran 2-3 persen.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:07 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). ANTARA/AMuzdaffar Fauzan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (6/6/2026). ANTARA/AMuzdaffar Fauzan

Matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), tidak akan memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.

Purbaya menegaskan bahwa program-program tersebut dirancang secara fleksibel. Dengan demikian, eksekusinya di lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kapasitas anggaran negara yang tersedia.

"Tadinya anggapannya MBG dan program lain itu enggak fleksibel. Saya jelaskan ke S&P, yang ini bisa di-adjust (disesuaikan), yang ini bisa di-adjust. Jadi tidak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya bisa kita lihat, kita bisa atur, dan kita bisa kendalikan," ujar Purbaya di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya menjelaskan, lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings sebenarnya tidak mempermasalahkan keberadaan program-program tersebut dari sisi fundamental fiskal. Menurutnya, kekhawatiran yang muncul belakangan ini lebih banyak dipicu oleh faktor persepsi dan sentimen pasar.

"Waktu saya bertemu S&P terakhir, mereka tidak meributkan itu sebetulnya. Mereka hanya mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market (pasar) saja. Tapi kalau dari sisi fondasinya, tidak ada masalah," kata Purbaya menambahkan.

Pemerintah, lanjut Purbaya, berkomitmen penuh untuk tetap menjaga defisit anggaran dalam batas aman yang ditentukan undang-undang, meskipun berbagai program prioritas mulai berjalan.

"Karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di kisaran 2 hingga 3 persen. Dan kalau situasi mendesak, misalnya harga minyak dunia lagi tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan," pungkasnya.(Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri HAM Natalius Pigai soal kalangan sipil yang bisa mengisi jabatan nonop...

news | 13:19 WIB

Kementerian Pariwisata mencatat pertumbuhan positif pada April 2026. Kunjungan wisman menembus 1,25 juta dan devisa pari...

news | 09:41 WIB

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengaku bangga dengan debut Mathew Baker (17 tahun) yang memecahkan rekor sebagai ...

news | 08:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun ata...

news | 07:15 WIB

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai momentum nobar Piala Dunia 2026 di TVRI bisa mendongkrak ekonomi ...

news | 06:00 WIB

Description: Komisi III DPR RI mengusulkan agar RUU Polri terbaru turut mengatur netralitas anggota aktif terhadap ormas...

news | 14:28 WIB

Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengeva...

news | 14:24 WIB

KSP tegaskan komitmen selamatkan aset negara. Kepala KSP Dudung Abdurachman sebut Satgas PKH berhasil amankan aset & keu...

news | 14:21 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar jabatan utama nonoperasional di Polri dapat diisi oleh sipil lewat revisi UU...

news | 12:51 WIB

Menkum Supratman Andi Agtas ingatkan ASN jangan main-main dengan layanan publik usai kasus korupsi Wamen Imigrasi Silmy ...

news | 12:45 WIB