Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin program Makan Bergizi Gratis tidak akan menekan fiskal nasional. Defisit APBN dipastikan tetap aman di kisaran 2-3 persen.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:07 WIB
Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional

Menkeu Purbaya Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tak Bebani Fiskal Nasional

matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), tidak akan memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.

Purbaya menegaskan bahwa program-program tersebut dirancang secara fleksibel. Dengan demikian, eksekusinya di lapangan dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kapasitas anggaran negara yang tersedia.

"Tadinya anggapannya MBG dan program lain itu enggak fleksibel. Saya jelaskan ke S&P, yang ini bisa di-adjust (disesuaikan), yang ini bisa di-adjust. Jadi tidak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya bisa kita lihat, kita bisa atur, dan kita bisa kendalikan," ujar Purbaya di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya menjelaskan, lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings sebenarnya tidak mempermasalahkan keberadaan program-program tersebut dari sisi fundamental fiskal. Menurutnya, kekhawatiran yang muncul belakangan ini lebih banyak dipicu oleh faktor persepsi dan sentimen pasar.

"Waktu saya bertemu S&P terakhir, mereka tidak meributkan itu sebetulnya. Mereka hanya mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market (pasar) saja. Tapi kalau dari sisi fondasinya, tidak ada masalah," kata Purbaya menambahkan.

Pemerintah, lanjut Purbaya, berkomitmen penuh untuk tetap menjaga defisit anggaran dalam batas aman yang ditentukan undang-undang, meskipun berbagai program prioritas mulai berjalan.

"Karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di kisaran 2 hingga 3 persen. Dan kalau situasi mendesak, misalnya harga minyak dunia lagi tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan," pungkasnya.(Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menetapkan tersangka dalam kasus OTT Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Delapan orang diperiksa intensif dan rua...

news | 11:23 WIB

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan RUU PFII menjadi Undang-Undang. Beleid ini mengatur kawasan bebas pajak, lembag...

news | 11:19 WIB

Dinas ESDM mencatat luas wilayah tambang berizin (IUP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencapai 299,86 hektare yang dike...

news | 09:52 WIB

Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari PWI Pusat terhadap pengacara berinisial HP terkait dugaan tinda...

news | 09:48 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Ia mengi...

news | 07:30 WIB