Wapres Gibran Tegur Gubernur Kalsel: Dengar Keluhan Rakyat, Cari Solusi Jangka Panjang

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, untuk menunjukkan empati dan selalu responsif terhadap kritik serta saran warga terkait penanggulangan banjir.

Elara | MataMata.com
Kamis, 08 Januari 2026 | 18:00 WIB
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka (kanan) berdialog dengan mahasiswa dan warga setelah meninjau rumah warga yang terdampak banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (8/1/2026). ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka (kanan) berdialog dengan mahasiswa dan warga setelah meninjau rumah warga yang terdampak banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (8/1/2026). ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

Matamata.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, untuk menunjukkan empati dan selalu responsif terhadap kritik serta saran warga terkait penanggulangan banjir.

Wapres menekankan agar pemerintah daerah tidak menutup telinga terhadap keluhan bencana yang terus berulang di provinsi tersebut.

Hal itu disampaikan Wapres saat meninjau lokasi banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (8/1/2026). Di lokasi, Gibran berdialog langsung dengan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang menyampaikan kekecewaan warga atas penanganan banjir yang dianggap kurang serius.

Warga mengeluhkan banjir yang telah merendam permukiman selama sepekan dengan ketinggian air mencapai lutut hingga atap rumah.

"Pak Gubernur, ini tolong didengarkan ya. Keluhan rakyat mulai dipikirkan untuk solusi jangka panjang. Mungkin tata ruang masih ada yang tidak sesuai, faktor tambang, dan lainnya yang memicu banjir," tegas Wapres Gibran di hadapan Gubernur Muhidin.

Teguran ini merupakan respons atas keberatan warga terhadap pernyataan Gubernur sebelumnya yang menyebut banjir di Kabupaten Balangan pada Desember 2025 bukan merupakan banjir bandang dan tidak terkait dengan aktivitas pertambangan.

Wapres meminta agar pemerintah daerah terbuka terhadap masukan mahasiswa dan warga yang menyoroti kerusakan lingkungan sebagai faktor penyebab banjir, selain curah hujan yang tinggi.

"Pak Gubernur, tolong didengar keluhan mahasiswa ini. Tapi saya juga minta mahasiswa jangan hanya kritik, harus ada juga solusi yang membangun," tambah Gibran.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii. Mereka menerima aspirasi agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius untuk memutus siklus banjir tahunan di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data sementara, dampak banjir di Kabupaten Banjar sangat signifikan, mencakup 9 kecamatan dan 121 desa. Tercatat sebanyak 23.133 unit rumah terdampak, dengan 13.732 rumah di antaranya masih terendam air.

Baca Juga: Kabar Gembira! Bukan Hanya Bonus, Atlet Indonesia Kini Bakal Punya Dana Pensiun

Jumlah warga yang terdampak mencapai 42.082 kepala keluarga atau 118.151 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat kelompok rentan yang membutuhkan penanganan khusus, yakni 371 ibu hamil, 687 bayi, 2.145 balita, 4.356 anak-anak, 3.944 lansia, serta 366 penyandang disabilitas. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

YBB Gelar JYS 2026 di Osaka, ajang pemuda dunia bertukar ide, pamer budaya, dan bangun kolaborasi global....

news | 14:12 WIB

Dinas ESDM Riau mengawasi ketat operasional tambang tanah urug galian C di Kampar. Ditemukan pelanggaran subkontraktor, ...

news | 11:24 WIB

PT Pertamina Patra Niaga menjamin stok BBM bersubsidi jenis Pertalite aman dan tidak langka. Distribusi di seluruh SPBU ...

news | 10:30 WIB

Menpar Widiyanti Putri Wardhana suarakan pariwisata berkelanjutan dan pamerkan inovasi digital AI 'MaiA' di Sidang ke-12...

news | 08:00 WIB

China resmi menjatuhkan sanksi larangan masuk wilayah dan blokade transaksi terhadap Menhan Filipina Gilberto Teodoro Jr...

news | 06:00 WIB

Empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis di Natuna berhenti beroperasi sementara akibat...

news | 16:03 WIB

COO Danantara Dony Oskaria membeberkan strategi restrukturisasi BUMN yang diawali dengan pembenahan data jumlah perusaha...

news | 15:59 WIB

Pemerintah resmi memberikan subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kg untuk 250.000 ton tahap awal demi melindungi pe...

news | 14:47 WIB

Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan untuk wa...

news | 12:30 WIB

Kemlu Rusia angkat bicara terkait kabar Presiden Vladimir Putin yang belum menerima undangan dari AS untuk menghadiri KT...

news | 11:30 WIB