Wapres Gibran Tegur Gubernur Kalsel: Dengar Keluhan Rakyat, Cari Solusi Jangka Panjang

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, untuk menunjukkan empati dan selalu responsif terhadap kritik serta saran warga terkait penanggulangan banjir.

Elara | MataMata.com
Kamis, 08 Januari 2026 | 18:00 WIB
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka (kanan) berdialog dengan mahasiswa dan warga setelah meninjau rumah warga yang terdampak banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (8/1/2026). ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka (kanan) berdialog dengan mahasiswa dan warga setelah meninjau rumah warga yang terdampak banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (8/1/2026). ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

Matamata.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, untuk menunjukkan empati dan selalu responsif terhadap kritik serta saran warga terkait penanggulangan banjir.

Wapres menekankan agar pemerintah daerah tidak menutup telinga terhadap keluhan bencana yang terus berulang di provinsi tersebut.

Hal itu disampaikan Wapres saat meninjau lokasi banjir di Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis (8/1/2026). Di lokasi, Gibran berdialog langsung dengan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang menyampaikan kekecewaan warga atas penanganan banjir yang dianggap kurang serius.

Warga mengeluhkan banjir yang telah merendam permukiman selama sepekan dengan ketinggian air mencapai lutut hingga atap rumah.

"Pak Gubernur, ini tolong didengarkan ya. Keluhan rakyat mulai dipikirkan untuk solusi jangka panjang. Mungkin tata ruang masih ada yang tidak sesuai, faktor tambang, dan lainnya yang memicu banjir," tegas Wapres Gibran di hadapan Gubernur Muhidin.

Teguran ini merupakan respons atas keberatan warga terhadap pernyataan Gubernur sebelumnya yang menyebut banjir di Kabupaten Balangan pada Desember 2025 bukan merupakan banjir bandang dan tidak terkait dengan aktivitas pertambangan.

Wapres meminta agar pemerintah daerah terbuka terhadap masukan mahasiswa dan warga yang menyoroti kerusakan lingkungan sebagai faktor penyebab banjir, selain curah hujan yang tinggi.

"Pak Gubernur, tolong didengar keluhan mahasiswa ini. Tapi saya juga minta mahasiswa jangan hanya kritik, harus ada juga solusi yang membangun," tambah Gibran.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi Kepala Basarnas Marsekal Madya (Marsdya) TNI Mohammad Syafii. Mereka menerima aspirasi agar pemerintah daerah memberikan perhatian serius untuk memutus siklus banjir tahunan di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan data sementara, dampak banjir di Kabupaten Banjar sangat signifikan, mencakup 9 kecamatan dan 121 desa. Tercatat sebanyak 23.133 unit rumah terdampak, dengan 13.732 rumah di antaranya masih terendam air.

Baca Juga: Kabar Gembira! Bukan Hanya Bonus, Atlet Indonesia Kini Bakal Punya Dana Pensiun

Jumlah warga yang terdampak mencapai 42.082 kepala keluarga atau 118.151 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat kelompok rentan yang membutuhkan penanganan khusus, yakni 371 ibu hamil, 687 bayi, 2.145 balita, 4.356 anak-anak, 3.944 lansia, serta 366 penyandang disabilitas. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Perum Bulog bakal bangun gudang 2-3 hektare di Kampung Haji Arab Saudi. Fasilitas ini akan jadi kawasan berikat untuk du...

news | 17:15 WIB

Gubernur DKI Pramono Anung siapkan insentif pajak bagi mal yang beri diskon selama Ramadan 2026. Simak cerita Pramono so...

news | 17:15 WIB

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco meminta pemerintah menunda impor 105 ribu mobil dari India. Simak alasan penundaan dan rinci...

news | 16:00 WIB

Kemenkeu melaporkan pembiayaan utang Januari 2026 sebesar Rp127,3 triliun. Simak detail realisasi APBN dan alasan penuru...

news | 15:15 WIB

BGN bantah kabar pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) saat sahur. Simak jadwal resmi distribusi MBG selama Ramadan 1447 ...

news | 14:15 WIB

LPPOM MUI kritik potensi pengecualian sertifikasi halal dalam MoU dagang RI-AS. Seskab Teddy tegaskan aturan halal tetap...

news | 11:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa resmi memperpanjang penempatan dana SAL Rp200 triliun di bank hingga September 2026 untuk ja...

news | 10:15 WIB

Menag Nasaruddin Umar resmi laporkan fasilitas jet pribadi dari OSO ke KPK. Simak alasan Menag laporkan dugaan gratifika...

news | 09:00 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo perintahkan usut tuntas kasus oknum Brimob Bripda MS yang aniaya anak hingga tewas...

news | 08:15 WIB

Ketua MPR Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi parpol. Simak ...

news | 07:00 WIB