Muzani Minta Penanganan Serius Dugaan Illegal Logging Usai Banjir di Sumatra

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai dugaan praktik pembalakan liar patut ditelusuri sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dalam beberapa hari terakhir.

Elara | MataMata.com
Rabu, 03 Desember 2025 | 10:15 WIB
Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat memberi keterangan pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/12/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat memberi keterangan pers di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/12/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Matamata.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai dugaan praktik pembalakan liar patut ditelusuri sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dalam beberapa hari terakhir.

Pernyataan itu disampaikan Muzani seusai menghadiri jamuan minum teh bersama Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore. Ia menyebut kesimpulan tersebut muncul setelah melihat berbagai informasi yang beredar di media sosial.

"Kalau lihat gambar-gambar dan foto-foto yang kami saksikan, entah di Aceh, entah di Sumatera Utara, sepertinya kayu-kayu yang hanyut itu kayu-kayu hasil tebangan yang cukup lama, bukan kayu-kayu yang ditebang baru-baru atau kayu-kayu yang roboh karena terjangan badai," katanya.

Menanggapi pertanyaan mengenai aspirasi publik soal maraknya praktik illegal logging, Muzani menilai ada indikasi pembalakan yang tidak terkendali khususnya di wilayah hulu.

Ia menegaskan, bila dugaan tersebut terbukti, maka persoalan pembalakan liar harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup.

"Artinya, kalau itu betul, berarti ada pembalakan liar yang tidak terkendali yang menyebabkan, yang menjadi salah satu sebab bencana ini bisa memperparah dan diperparah," ujarnya.

Muzani mengingatkan bahwa kegagalan menjaga kawasan hutan dapat memicu bencana serupa di masa depan, sekaligus mengancam keselamatan generasi berikutnya.

“Cukup ini menjadi pelajaran terakhir,” ujarnya menekankan.

Ia juga mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan penegakan aturan lingkungan berjalan tegas serta konsisten. (Antara)

Baca Juga: 280 Pengemudi Becak di Banyumas Terima Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan pentingnya penyediaan layanan pemulihan trauma bagi korban ben...

news | 09:15 WIB

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir meminta Perkumpulan Besar Padel Indonesia (PBPI) untuk segera menyiap...

news | 08:15 WIB

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan ketersediaan BBM dan LPG...

news | 07:00 WIB

Ketua MPR RI Ahmad Muzani terlihat memasuki kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa sore untuk menemui Presiden...

news | 06:00 WIB

Sebanyak 280 pengemudi becak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Su...

news | 16:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan menindaklanjuti informasi mengenai dugaan aliran uang dari mantan Bup...

news | 15:15 WIB

Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Aceh mendapatkan tambah...

news | 14:00 WIB

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengusulkan perubahan kebijakan pemanfaatan kapal asing hasil ...

news | 13:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah mengirimkan surat panggilan kepada mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwa...

news | 12:05 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 6.334 penyelenggara, yang terdiri dari perusahaan hingga kement...

news | 10:30 WIB