Anggota DPR Minta Pemblokiran Judi Online Tetap Diteruskan Meski Transaksi Turun

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, meminta pemerintah untuk tetap melanjutkan pemblokiran situs judi online (judol), meskipun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya penurunan transaksi hingga 57 persen di Indonesi

Elara | MataMata.com
Minggu, 09 November 2025 | 12:30 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh. ANTARA/HO-Dok Humas Oleh Soleh.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh. ANTARA/HO-Dok Humas Oleh Soleh.

Matamata.com - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, meminta pemerintah untuk tetap melanjutkan pemblokiran situs judi online (judol), meskipun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya penurunan transaksi hingga 57 persen di Indonesia.

Menurut Oleh, pemblokiran perlu dilakukan secara berkelanjutan, disertai dengan langkah penegakan hukum yang tegas agar jaringan pelaku dapat diusut tuntas.

“Judi online bukan hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga merusak moral dan ketahanan sosial bangsa,” kata Oleh di Jakarta, Minggu (9/11).

Ia mengutip data PPATK yang mencatat nilai transaksi judi online hingga kuartal ketiga 2025 turun menjadi Rp155 triliun, dari sebelumnya Rp359 triliun sepanjang 2024.

Oleh juga mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) atas keberhasilan memblokir 2,4 juta situs dan konten terkait judi online selama periode 20 Oktober hingga 2 November 2025.

“Keberhasilan Komdigi dalam melakukan pemblokiran merupakan capaian yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online,” ujarnya.

Namun, Oleh menegaskan bahwa pemberantasan judi online tidak boleh berhenti pada tahap pemblokiran semata. Ia mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat sinergi lintas lembaga guna memberikan efek jera bagi pelaku dan pengembang situs judi.

Selain itu, ia meminta Komdigi meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran judi online yang sering kali menyaru sebagai permainan atau investasi.

“Pemblokiran dan penindakan harus berjalan seiring dengan edukasi. Pemerintah perlu terus mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online, terutama generasi muda yang menjadi target utama promosi digital,” ujar Oleh menegaskan. (Antara)

Baca Juga: Surya Paloh Sepakat Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

ITDC berkomitmen menerapkan pariwisata berkelanjutan di KEK Mandalika dengan mengalokasikan 30% lahan untuk RTH dan mena...

news | 15:37 WIB

Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra menggelar sidang etik tertutup terhadap Anggota DPRD Jember, Achmad Syahri As Sid...

news | 15:34 WIB

Pemkot Palembang resmi memberlakukan denda maksimal Rp500 ribu dan sanksi sosial sapu jalanan bagi pembuang sampah semba...

news | 15:30 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan menargetkan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan di Indonesia pada 2026, lengkap dengan cold st...

news | 14:28 WIB

Penebusan pupuk subsidi melonjak 36% menjadi 3,4 juta ton per Mei 2026. PT Pupuk Indonesia (Persero) siapkan strategi di...

news | 14:20 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sebut penyelamatan uang negara Rp10,27 triliun oleh Kejagung di era Prabowo jad...

news | 14:14 WIB

Presiden Prabowo Subianto membeli sapi kurban jenis Simental seberat 1,05 ton dari peternak di Bantul, DIY seharga Rp110...

news | 14:03 WIB

Wamendag Dyah Roro Esti memperkuat kerja sama ekonomi RI-Rusia di Kazan. Nilai perdagangan naik 21,7%, targetkan ratifik...

news | 08:08 WIB

Presiden AS Donald Trump memaparkan sejarah panjang hubungan AS-China, mulai dari pengaruh Konfusius hingga kerja sama e...

news | 07:15 WIB

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meresmikan pabrik pengolahan ikan PT BIG di Bintan. Tegaskan komitmen stop kapal luar ...

news | 06:00 WIB