Anggota DPR Minta Pemblokiran Judi Online Tetap Diteruskan Meski Transaksi Turun

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, meminta pemerintah untuk tetap melanjutkan pemblokiran situs judi online (judol), meskipun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya penurunan transaksi hingga 57 persen di Indonesi

Elara | MataMata.com
Minggu, 09 November 2025 | 12:30 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh. ANTARA/HO-Dok Humas Oleh Soleh.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh. ANTARA/HO-Dok Humas Oleh Soleh.

Matamata.com - Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, meminta pemerintah untuk tetap melanjutkan pemblokiran situs judi online (judol), meskipun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan adanya penurunan transaksi hingga 57 persen di Indonesia.

Menurut Oleh, pemblokiran perlu dilakukan secara berkelanjutan, disertai dengan langkah penegakan hukum yang tegas agar jaringan pelaku dapat diusut tuntas.

“Judi online bukan hanya merugikan ekonomi masyarakat, tetapi juga merusak moral dan ketahanan sosial bangsa,” kata Oleh di Jakarta, Minggu (9/11).

Ia mengutip data PPATK yang mencatat nilai transaksi judi online hingga kuartal ketiga 2025 turun menjadi Rp155 triliun, dari sebelumnya Rp359 triliun sepanjang 2024.

Oleh juga mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) atas keberhasilan memblokir 2,4 juta situs dan konten terkait judi online selama periode 20 Oktober hingga 2 November 2025.

“Keberhasilan Komdigi dalam melakukan pemblokiran merupakan capaian yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online,” ujarnya.

Namun, Oleh menegaskan bahwa pemberantasan judi online tidak boleh berhenti pada tahap pemblokiran semata. Ia mendorong pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memperkuat sinergi lintas lembaga guna memberikan efek jera bagi pelaku dan pengembang situs judi.

Selain itu, ia meminta Komdigi meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran judi online yang sering kali menyaru sebagai permainan atau investasi.

“Pemblokiran dan penindakan harus berjalan seiring dengan edukasi. Pemerintah perlu terus mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online, terutama generasi muda yang menjadi target utama promosi digital,” ujar Oleh menegaskan. (Antara)

Baca Juga: Surya Paloh Sepakat Soeharto Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mendagri Tito Karnavian tegaskan dukungan penuh pada program BSPS dan 3 juta rumah. Ia menyebut suksesnya program hunian...

news | 12:00 WIB

KPK beri sinyal segera periksa suami dan anak Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq terkait dugaan aliran dana korupsi...

news | 11:45 WIB

Menbud Fadli Zon menyebut film sebagai cermin identitas dan soft power bangsa pada Hari Film Nasional 2026. Simak komitm...

news | 10:30 WIB

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman merasa Garuda layak menang atas Bulgaria di Final FIFA Series 2026 meski kalah 0-1...

news | 09:15 WIB

OJK optimistis insentif pemerintah untuk industri galangan kapal akan mendorong pertumbuhan premi asuransi marine hull d...

news | 08:15 WIB

Ketua BTN Sumardji mengingatkan John Herdman bahwa chemistry pemain adalah kunci utama jika ingin membawa Timnas Indones...

news | 07:15 WIB

KPK menduga Ketum Kesthuri Asrul Aziz Taba mengalirkan uang 406.000 dolar AS ke Gus Alex dalam kasus korupsi kuota haji ...

news | 06:00 WIB

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendukung pembentukan Kemenekraf oleh Presiden Prabowo untuk lindungi pekerj...

news | 14:30 WIB

Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Jepang disambut antusias oleh diaspora Indonesia. Momen ini dinilai seba...

news | 14:25 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan stok pangan nasional aman hadapi ancaman Godzilla El Nino. Simak strategi infrastruk...

news | 14:15 WIB