Indikator Politik: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Presiden Prabowo Capai 79,9 Persen

Lembaga riset Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto di awal tahun 2026. Angka kepuasan publik (approval rating) terhadap orang nomor satu di Ind

Elara | MataMata.com
Minggu, 08 Februari 2026 | 16:30 WIB
Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Matamata.com - Lembaga riset Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan mayoritas publik merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto di awal tahun 2026. Angka kepuasan publik (approval rating) terhadap orang nomor satu di Indonesia tersebut menyentuh angka 79,9 persen.

Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa survei ini melibatkan 1.220 responden di seluruh Indonesia pada periode 15-21 Januari 2026.

"Secara umum, approval rating Presiden Prabowo pada Januari 2026 tidak banyak bergeser dibandingkan Januari 2025. Angkanya tetap stabil dan sangat tinggi," ujar Burhanuddin dalam konferensi pers virtual, Minggu (8/2).

Berdasarkan detail data survei, sebanyak 13 persen responden menyatakan "sangat puas" dan 66,9 persen menyatakan "puas". Sementara itu, kelompok yang menyatakan "kurang puas" berada di angka 17,1 persen, "tidak puas sama sekali" 2,2 persen, dan sisanya 0,8 persen memilih tidak menjawab.

Burhanuddin menekankan bahwa pencapaian Prabowo ini tergolong istimewa. Pasalnya, tingkat kepuasan ini melampaui angka yang didapat Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (2004) maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo (2014) pada periode awal pemerintahan mereka.

"Pak Prabowo tidak hanya menggantungkan modal elektoral dari pendukung basisnya sendiri, tetapi juga berhasil merangkul basis pendukung Pak Jokowi," tambah Burhanuddin.

Didominasi Gen Z dan Fokus Pemberantasan Korupsi Data survei mengungkap bahwa tingginya kepuasan ini ditopang kuat oleh kelompok Gen Z. Hal ini sejalan dengan hasil exit poll Pilpres 2024 yang menunjukkan 71 persen pemilih muda menjatuhkan pilihan pada Prabowo.

"Sepertinya dukungan dari Gen Z tidak beranjak. Mereka tetap menjadi basis pemilih yang paling puas terhadap kinerja Pak Prabowo," jelasnya.

Selain faktor demografi, terdapat empat alasan utama di balik tingginya kepuasan publik, yaitu:

Pemberantasan Korupsi: 17,5 persen.
Pemberian Bantuan Sosial: 15,6 persen.
Program Kerja yang Dinilai Bagus: 11 persen.
Hasil Kerja Nyata: 10,5 persen.

Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Tetapkan Tiga Pilar Transformasi RS Pemerintah Menuju Standar Dunia

Survei ini dilakukan menggunakan metode wawancara tatap muka langsung dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen pemerintah untuk membawa rumah sakit (RS) milik negar...

news | 18:32 WIB

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengungkapkan fakta memprihatinkan mengenai kualitas pemberitaan nasional. Ia meny...

news | 17:30 WIB

Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, melontarkan kelakar emosional pasca-laga final Piala Asia Futsal 2026 mel...

news | 07:00 WIB

Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa ekonomi kreatif (ekraf) memi...

news | 16:15 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya untuk menjaga integ...

news | 15:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan dan perkenalan (ta'aruf) pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) pe...

news | 14:15 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memulai langkah nyata dalam membantu pemulihan pascabencana dengan merevitalisasi 500 ruma...

news | 13:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap motif di balik dugaan suap yang melibatkan anak usaha Kementerian Keuangan...

news | 12:30 WIB

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memberikan penegasan terkait kewajiban pembayaran royalti musik di ranah digi...

news | 11:46 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi temuan KPK soal safe house Bea Cukai. Purbaya mengaku sudah lama tahu adanya ruma...

news | 09:15 WIB