Blak-blakan Menkeu Purbaya: Sudah Lama Tahu Ada 'Safe House' Gelap di Bea Cukai

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi temuan KPK soal safe house Bea Cukai. Purbaya mengaku sudah lama tahu adanya rumah aman untuk operasi gelap tersebut.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:15 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam. (ANTARA/Imamatul Silfia)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam. (ANTARA/Imamatul Silfia)

Matamata.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keberadaan rumah aman (safe house) yang digunakan untuk menyimpan hasil suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Purbaya secara mengejutkan mengaku telah mengendus keberadaan lokasi ilegal tersebut sejak beberapa tahun lalu.

Menurut Menkeu, praktik operasi gelap di lembaga pemerintahan biasanya memang memiliki lokasi khusus yang sulit dilacak untuk menghindari deteksi.

“Kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya. Tempat di mana mereka bisa berkumpul dan tidak terdeteksi siapa pun,” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Jumat (7/2/2026).

Purbaya mengungkapkan bahwa informasi mengenai rumah aman tersebut bukan hal baru baginya. Namun, sebagai menteri, ia tidak memiliki kewenangan eksekusi layaknya aparat penegak hukum.

“Saya pikir sudah lama itu. Saya sudah tahu beberapa tahun lalu ada safe house. Tapi memang belum saatnya dibuka. Penegak hukum sudah memberi sinyal ke saya,” ujarnya.

Ia menambahkan, awalnya informasi yang diterima melalui telepon dari internal instansi tersebut sempat ia ragukan. Namun, seiring penyelidikan KPK, terbukti bahwa lokasi tersebut benar-benar nyata dan digunakan secara serius untuk aktivitas ilegal.

“Saya tahu karena orang sana telepon saya, memberi informasi. Awalnya saya pikir tidak serius, rupanya betul-betul ada,” imbuh Bendahara Negara tersebut.

Bagi Purbaya, rentetan kasus korupsi yang menjerat pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Bea Cukai menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan. Ia menegaskan pentingnya pembenahan total pada sistem dan tata kelola internal untuk memutus rantai praktik lancung.

Sebelumnya, KPK menduga oknum pegawai Bea Cukai menyewa rumah khusus untuk menyimpan barang bukti berupa uang tunai hingga logam mulia terkait kasus suap importasi barang tiruan (KW).

"Diduga oknum Ditjen Bea Cukai ini menyiapkan safe house untuk menyimpan barang-barang seperti uang dan logam mulia," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026). Saat ini, KPK tengah menelusuri pemilik rumah aman tersebut guna pendalaman kasus lebih lanjut. (Antara)

Baca Juga: Band 'Beringins', Lia Ladysta hingga Saipul Jamil, Rayakan Ultah Hj Erna Alif Rosnayni

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Anggota Komisi III DPR Abdullah mengkritik KPK terkait perubahan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas yang dinilai tidak...

news | 16:23 WIB

Menhub Dudy Purwagandhi memprediksi 283 ribu kendaraan kembali ke Jakarta pada puncak arus balik Lebaran 2026 hari ini (...

news | 16:08 WIB

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan jadwal keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2026 tetap ber...

news | 16:01 WIB

PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden RI Prabowo Subianto sepakat mendorong jalur diplomasi untuk meredakan konflik Ira...

news | 15:30 WIB

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa rangkaian tindakan medis tersebut telah berlangsung sejak Senin (23/3)...

news | 10:45 WIB

Presiden Prabowo Subianto menghubungi Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengucapkan selamat Idulfitri sekaligus men...

news | 06:00 WIB

Roadshow Pelangi di Mars mempertemukan cast dan crew dengan penonton, sekaligus membangkitkan imajinasi anak-anak lewat ...

news | 14:13 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengimbau masyarakat untuk menghindari puncak arus balik Lebaran 2026 yang...

news | 06:00 WIB

Pemerintah China menyatakan keterkejutannya atas keputusan Pemerintah Israel yang memberikan kewenangan penuh kepada mil...

news | 17:18 WIB

Pemerintah Iran secara resmi akan menuntut kompensasi dari Uni Emirat Arab (UEA) atas kerusakan yang dipicu oleh seranga...

news | 17:09 WIB