Kemenhut Cabut Izin Pengelola Bandung Zoo demi Selamatkan Satwa

Kemenhut cabut izin Yayasan Margasatwa Tamansari selaku pengelola Bandung Zoo. Simak skema penyelamatan satwa dan pengamanan aset oleh Pemkot Bandung.

Elara | MataMata.com
Kamis, 05 Februari 2026 | 12:30 WIB
Situasi di area Kebun Binatang Bandung saat dilakukan pengamanan aset oleh Pemerintah Kota Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026). ANTARA/Rubby Jovan

Situasi di area Kebun Binatang Bandung saat dilakukan pengamanan aset oleh Pemerintah Kota Bandung di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026). ANTARA/Rubby Jovan

Matamata.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi mencabut izin lembaga konservasi Yayasan Margasatwa Tamansari (YMT) yang selama ini mengelola Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Langkah drastis ini diambil sebagai upaya penyelamatan satwa dan penataan kembali kawasan konservasi tersebut.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut, Satyawan Pudiyatmoko, menegaskan bahwa negara harus turun tangan agar satwa tidak menjadi korban sengketa administratif.

"Pencabutan izin ini kami lakukan untuk memastikan seluruh satwa di Kebun Binatang Bandung terlindungi dan tidak terlantar. Negara tidak boleh membiarkan satwa menjadi korban persoalan administratif," ujar Satyawan di Bandung, Kamis (5/2).

Selama masa transisi, Kemenhut akan bertanggung jawab penuh atas perawatan dan penyelamatan satwa selama maksimal tiga bulan ke depan. Targetnya, pemerintah akan segera menetapkan pengelola baru yang lebih profesional dan memenuhi standar kesejahteraan satwa dunia.

Pengamanan Aset Daerah Sejalan dengan pencabutan izin tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga melakukan pengamanan terhadap lahan Kebun Binatang Bandung yang merupakan Barang Milik Daerah (BMD).

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa pengamanan kawasan ini bertujuan untuk menata kembali aset daerah sekaligus memastikan fungsi ruang terbuka hijau publik tetap berjalan.

"Kebun Binatang Bandung berdiri di atas tanah milik Pemkot Bandung. Negara wajib hadir untuk menjaga aset ini dan memastikan satwa di dalamnya tetap aman," kata Farhan.

Kolaborasi Lintas Instansi Farhan menjelaskan, penanganan masa transisi ini melibatkan sinergi antara Kemenhut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kehutanan, serta Pemkot Bandung. Sementara kewenangan penuh atas satwa, terutama spesies yang dilindungi, berada di bawah kendali Kemenhut.

"Satwa tidak boleh menjadi korban konflik lembaga. Yang kami lakukan hari ini adalah memastikan mereka tetap diberi makan, dirawat dengan layak, dan tidak terlantar selama proses administratif ini berlangsung," tegasnya.

Kebun Binatang Bandung merupakan salah satu ikon wisata edukasi dan paru-paru kota yang menjadi kebanggaan warga Jawa Barat. Pemerintah berkomitmen agar fungsi konservasi di lahan tersebut tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berjalan. (Antara)

Baca Juga: Wamenlu: Komite Nasional Dewan Perdamaian Gaza Bakal Diisi Teknokrat Palestina

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

PT Pupuk Indonesia sediakan 6 Mobil Uji Tanah gratis di Sumatera. Bantu petani hemat pupuk hingga 30% dan tingkatkan has...

news | 16:10 WIB

DPP PDIP Said Abdullah menegaskan posisi politik PDIP sebagai penyeimbang objektif untuk pemerintahan Presiden Prabowo S...

news | 12:15 WIB

Simak susunan pemain resmi Turki vs Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026. Turki andalkan Arda Guler dan Kenan Yildiz seja...

news | 10:30 WIB

KPK tegaskan tak akan duplikasi pengusutan kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasiona...

news | 07:15 WIB

Roy Suryo dan Dokter Tifa terpaksa menjalani rawat inap di RS Polri Kramat Jati usai ditangkap Polda Metro Jaya pada Jum...

news | 06:00 WIB

Pemerintah mempercepat Program BSPS (bedah rumah) dengan target 400 ribu unit di 2026. Simak strategi Menteri PKP Maruar...

news | 14:53 WIB

Produk kopi Indonesia sukses meraup potensi transaksi hingga Rp66 miliar di ajang World of Coffee Bangkok 2026. Pasar Th...

news | 13:42 WIB

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat RUU Perampasan Aset, namun kini keputus...

news | 13:37 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming tiba di Gorontalo untuk membuka PENAS XVII 2026 dan meninjau PSN Bendungan Bulango Ulu ...

news | 12:00 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Depok selama libur sekolah 2...

news | 11:15 WIB