Jadi 'Jembatan' Kemenkeu dan BI, Thomas Djiwandono Resmi Disetujui DPR Pimpin Bank Sentral

matamata.com - Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031. Keputusan ini diambil dalam Sidang Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa sosok Thomas Djiwandono diharapkan menjadi perekat, mediator, sekaligus katalisator antara kebijakan fiskal dan moneter. Menurutnya, sinergi kedua sektor ini sangat krusial bagi ketahanan ekonomi nasional.

"Peran tersebut diperlukan sebagai peredam kejut (shock absorber) bagi negara dalam menghadapi guncangan ekonomi. Pemerintah ingin memastikan fiskal dan moneter benar-benar solid," ujar Cucun di Kompleks Parlemen.

Terkait adanya kekhawatiran pasar terhadap penunjukan ini, Cucun meminta publik untuk memberikan kepercayaan kepada Thomas dalam menjalankan fungsi moneternya di bank sentral.

"Insyaallah, berikan dulu kepercayaan kepada Deputi Gubernur yang baru ini untuk bekerja menjalankan fungsi moneternya," tambahnya.

Proses Pengesahan Persetujuan Thomas Djiwandono dilakukan setelah Komisi XI DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan calon Deputi Gubernur BI. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, yang memimpin jalannya sidang, menanyakan kesepakatan kepada seluruh anggota dewan yang hadir.

"Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi XI DPR RI dapat disetujui?" tanya Saan, yang langsung dijawab serentak dengan kata "setuju" diiringi ketukan palu pimpinan sidang.

Thomas Djiwandono resmi menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026 lalu. Kehadiran Thomas di jajaran pimpinan BI diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas makroekonomi. (Antara)