Jadi 'Jembatan' Kemenkeu dan BI, Thomas Djiwandono Resmi Disetujui DPR Pimpin Bank Sentral

DPR RI resmi menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI 2026-2031. Ia diharapkan menjadi katalisator kuat antara kebijakan fiskal dan moneter.

Elara | MataMata.com
Selasa, 27 Januari 2026 | 16:30 WIB
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kiri) berfoto bersama dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih Thomas Djiwandono (kanan) pada Rapat Paripurna DPR ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Rapat Paripurna DPR menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI periode 2026-2031 menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (tengah) dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kiri) berfoto bersama dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih Thomas Djiwandono (kanan) pada Rapat Paripurna DPR ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Rapat Paripurna DPR menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI periode 2026-2031 menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.

Matamata.com - Rapat Paripurna DPR RI resmi menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031. Keputusan ini diambil dalam Sidang Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan bahwa sosok Thomas Djiwandono diharapkan menjadi perekat, mediator, sekaligus katalisator antara kebijakan fiskal dan moneter. Menurutnya, sinergi kedua sektor ini sangat krusial bagi ketahanan ekonomi nasional.

"Peran tersebut diperlukan sebagai peredam kejut (shock absorber) bagi negara dalam menghadapi guncangan ekonomi. Pemerintah ingin memastikan fiskal dan moneter benar-benar solid," ujar Cucun di Kompleks Parlemen.

Terkait adanya kekhawatiran pasar terhadap penunjukan ini, Cucun meminta publik untuk memberikan kepercayaan kepada Thomas dalam menjalankan fungsi moneternya di bank sentral.

"Insyaallah, berikan dulu kepercayaan kepada Deputi Gubernur yang baru ini untuk bekerja menjalankan fungsi moneternya," tambahnya.

Proses Pengesahan Persetujuan Thomas Djiwandono dilakukan setelah Komisi XI DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan calon Deputi Gubernur BI. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, yang memimpin jalannya sidang, menanyakan kesepakatan kepada seluruh anggota dewan yang hadir.

"Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi XI DPR RI dapat disetujui?" tanya Saan, yang langsung dijawab serentak dengan kata "setuju" diiringi ketukan palu pimpinan sidang.

Thomas Djiwandono resmi menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026 lalu. Kehadiran Thomas di jajaran pimpinan BI diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas makroekonomi. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah upaya pemenuhan hak dasar warga, bukan p...

news | 14:32 WIB

BPP HIPMI siap menjadi jembatan investasi dan transfer teknologi antara pengusaha muda Indonesia dengan Jerman menyusul ...

news | 10:55 WIB

China mendukung penuh kesepakatan damai tahap pertama antara AS dan Iran yang berujung pada pembukaan kembali Selat Horm...

news | 10:00 WIB

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono membantah kabur saat dialog di UGM berakhir ricuh. Ia mengaku sempat dilempar botol hi...

news | 09:15 WIB

Ketua MK Suhartoyo menegaskan putusan gugatan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis target rampung Juli 202...

news | 08:30 WIB

Pemerintah tetapkan pagu indikatif Kementerian ESDM tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Simak rincian alokasi p...

news | 07:00 WIB

Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia angkat bicara terkait hoaks yang mencatut namanya soal kenaikan harga Pertamax dan Sol...

news | 06:00 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik demi me...

news | 17:24 WIB

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sukses menggagalkan 11.542 penindakan barang ilegal senilai Rp7,71 triliun hing...

news | 17:21 WIB

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut koreksi IHSG hingga 40 persen membuat harga saham emiten RI sangat murah da...

news | 17:13 WIB