DPR Desak Pemerintah Serius Mitigasi Perubahan Iklim: 137 Ribu Jiwa Terdampak Banjir

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mendesak pemerintah serius melakukan mitigasi perubahan iklim menyusul 137 ribu warga Jawa terdampak banjir.

Elara | MataMata.com
Selasa, 20 Januari 2026 | 01:00 WIB
Ilustrasi: Warga menggunakan rakit untuk menyeberangi akses jalan yang terendam banjir di Desa Mejobo, Kudus, Jawa Tengah, Senin (19/1/2026). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Ilustrasi: Warga menggunakan rakit untuk menyeberangi akses jalan yang terendam banjir di Desa Mejobo, Kudus, Jawa Tengah, Senin (19/1/2026). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Matamata.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menghadirkan upaya mitigasi guna mengurangi risiko perubahan iklim. Hal ini merespons rangkaian bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa belakangan ini.

"Pemerintah harus lebih serius dan konsisten melakukan upaya mitigasi agar dampak bencana tidak semakin parah," ujar Ratna dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (20/1).

Ratna menekankan bahwa perubahan iklim bukan lagi sekadar wacana, melainkan ancaman nyata. Berdasarkan data terbaru, banjir di Jawa Tengah saja telah merendam ribuan rumah dan berdampak pada sedikitnya 137.601 jiwa. Ia menilai frekuensi dan intensitas anomali cuaca saat ini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.

"Banjir yang berdampak pada ratusan ribu warga di Jawa ini adalah bukti bahwa perubahan iklim adalah ancaman riil. Selain permukiman, banjir juga merusak tanggul serta memutus akses infrastruktur vital yang mengancam ketahanan pangan," ucapnya.

Penanganan dari Hulu ke Hilir Legislator asal Jawa Timur ini meminta agar penanganan bencana hidrometeorologi tidak dilakukan secara parsial. Ia mendorong adanya solusi terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari normalisasi sungai hingga penguatan teknologi peringatan dini.

"Perlu percepatan pembangunan dan perawatan bendungan serta normalisasi sungai. Pemerintah juga harus memperkuat penghijauan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan perlindungan kawasan resapan air," tambah Ratna.

Selain infrastruktur fisik, Ratna juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan. Ia meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara tidak terkendali.

"Jangan sampai kepentingan keuntungan pihak tertentu mengorbankan keselamatan masyarakat. Pemerintah harus memimpin dengan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan demi tanggung jawab kepada generasi mendatang," tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Dua kapal tanker Pertamina terjebak di Selat Hormuz akibat konflik Iran-AS. Pemerintah Indonesia intensifkan negosiasi d...

news | 15:00 WIB

BRIN kembangkan Inacell, material MCC dari limbah tandan kosong sawit untuk industri farmasi & pangan. Solusi ramah ling...

news | 14:15 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman puji hakim PN Batam yang tak vonis mati ABK pembawa 2 ton sabu, sebut hakim sudah ...

news | 13:30 WIB

Kabar baik untuk guru madrasah! Kemenag mulai cairkan TPG secara bertahap pekan ini. Simak jadwal penerbitan SKAKPT taha...

news | 12:00 WIB

Komisi Reformasi Polri siapkan rekomendasi besar untuk Presiden Prabowo, mulai dari revisi 32 regulasi internal hingga e...

news | 11:15 WIB

Gus Yahya dan Nusron Wahid beberkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendamaikan konflik Timur Tengah melalui ja...

news | 10:00 WIB

Menaker Yassierli tegaskan THR dan BHR 2026 wajib dibayar tepat waktu. Cek di sini lokasi posko aduan, nomor WhatsApp, d...

news | 09:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto berdiskusi 3 jam dengan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan MUI membahas ancaman geopolitik global ...

news | 08:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto kumpulkan tokoh PBNU, Muhammadiyah, dan MUI di Istana Negara untuk bahas stabilitas nasional d...

news | 07:00 WIB

Menkop Ferry Juliantono menegaskan program Kopdes Merah Putih adalah kunci eksistensi koperasi Indonesia di tengah arus ...

news | 06:15 WIB