Ketua Komisi III DPR Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Sudah Disepakati Seluruh Fraksi

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman tegaskan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sudah final dalam APBN. Seluruh fraksi setuju, kini fokus pada pengawasan.

Elara | MataMata.com
Rabu, 04 Maret 2026 | 10:45 WIB
Ketua Komisi III DPR Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Sudah Disepakati Seluruh Fraksi

Ketua Komisi III DPR Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026 Sudah Disepakati Seluruh Fraksi

matamata.com - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembahasan mengenai persetujuan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 sudah selesai. Menurutnya, fokus DPR saat ini bukan lagi memperdebatkan nilai anggaran, melainkan mengawasi pelaksanaannya di lapangan.

Pernyataan ini merespons adanya sejumlah anggota DPR yang kembali mempersoalkan alokasi anggaran MBG. Habiburokhman memastikan bahwa anggaran tersebut telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI, baik untuk tahun anggaran 2025 maupun 2026.

"Sebagaimana yang tertuang dalam APBN, seluruh fraksi sudah bulat (setuju)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Politikus Partai Gerindra ini juga mengingatkan rekan sejawatnya bahwa nilai seorang politisi terletak pada keberpihakan kepada rakyat kecil dan konsistensi sikap. Ia meminta agar tidak ada pihak yang bersuara hanya demi kepentingan popularitas sesaat.

"Jangan sampai sikap dan ucapan timbul karena nafsu cari panggung," tegasnya.

Menanggapi kritik mengenai masuknya MBG ke dalam pos anggaran pendidikan, Habiburokhman menjelaskan bahwa secara faktual hal itu memiliki landasan kuat. Ia beralasan, penerima manfaat MBG adalah para siswa yang merupakan elemen terpenting dalam sistem pendidikan nasional.

Lebih lanjut, ia menjamin tidak ada alokasi anggaran krusial yang dihapus demi MBG. Langkah yang diambil pemerintah dan DPR justru memangkas kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak efisien dan rawan dikorupsi di sektor terkait.

"MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk masa depan anak-anak kita. Sekarang tinggal kita awasi agar tidak ada penyimpangan," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menetapkan tersangka dalam kasus OTT Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Delapan orang diperiksa intensif dan rua...

news | 11:23 WIB

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan RUU PFII menjadi Undang-Undang. Beleid ini mengatur kawasan bebas pajak, lembag...

news | 11:19 WIB

Dinas ESDM mencatat luas wilayah tambang berizin (IUP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencapai 299,86 hektare yang dike...

news | 09:52 WIB

Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari PWI Pusat terhadap pengacara berinisial HP terkait dugaan tinda...

news | 09:48 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Ia mengi...

news | 07:30 WIB