Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Tinjau Kesiapan Prajurit Yonif TP 875/SYP di NTB

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin meninjau kesiapan prajurit dan fasilitas Yonif TP 875/SYP di Dompu, NTB. Tegaskan peran TNI sebagai tentara rakyat.

Elara | MataMata.com
Senin, 09 Februari 2026 | 07:15 WIB
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Tinjau Kesiapan Prajurit Yonif TP 875/SYP di NTB

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Tinjau Kesiapan Prajurit Yonif TP 875/SYP di NTB

matamata.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meninjau langsung kesiapan operasional prajurit Yonif TP 875/Sangga Yudha Perkasa (SYP) di Doro Mboha, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (7/2). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan personel serta kelayakan seluruh fasilitas markas.

Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (8/2), Menhan melakukan inspeksi mendalam terhadap sejumlah fasilitas vital, mulai dari sarana latihan, barak tempat tidur, hingga dapur prajurit. Di sela-sela peninjauan, Sjafrie menyempatkan diri berdialog langsung dengan para prajurit untuk membakar semangat mereka.

Dalam arahannya, Sjafrie menekankan pentingnya menjaga profesionalitas dan jati diri TNI. "Saya menegaskan bahwa prajurit TNI adalah tentara rakyat yang lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dan mengabdi sepenuhnya demi keutuhan NKRI," tegas Menhan.

Lebih lanjut, Menhan menilai keberadaan prajurit di daerah memiliki peran ganda. Selain sebagai garda terdepan pertahanan negara, prajurit Yon TP juga diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat sekitar melalui program ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur wilayah.

Untuk mendukung misi tersebut, Menhan meminta seluruh personel untuk terus mengasah kemampuan melalui disiplin latihan, pembinaan kesehatan, serta pendidikan yang berkelanjutan. Hal ini krusial guna memastikan setiap prajurit memiliki kompetensi unggul dalam menjalankan tugas negara.

Melalui kunjungan markas dan pemberian motivasi ini, Menhan berharap semangat juang personel Yonif TP 875/SYP semakin meningkat dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pakar hukum Said Bakhri menilai kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) seharusnya tidak diatur dalam RUU Perampasan A...

news | 12:15 WIB

Indonesia menolak tegas tudingan pelanggaran HAM sistematis di Papua dalam Sidang Umum PBB ke-81. Kemlu RI tegaskan pene...

news | 11:30 WIB

Menhut Raja Juli Antoni sebut perhutanan sosial buat perdagangan karbon lebih inklusif. Lanskap Bujang Raba di Jambi jad...

news | 11:00 WIB

DPR usul Bank Indonesia (BI) manfaatkan riwayat transaksi QRIS sebagai basis analisis pembiayaan perbankan demi dorong U...

news | 10:32 WIB

Kementerian PKP mempercepat program Bedah Rumah di Jakarta pada 2027 melalui skema transparan Tender Rakyat. Simak krite...

news | 09:00 WIB