Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup Bersama Menhan dan Panglima TNI Bahas Rencana Kerja 2026

Komisi I DPR menggelar rapat tertutup dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan jajaran Kepala Staf TNI. Bahas evaluasi 2025 dan agenda strategis pertahanan 2026.

Elara | MataMata.com
Senin, 26 Januari 2026 | 11:30 WIB
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/1/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

Matamata.com - Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja tertutup bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026). Pertemuan ini fokus membahas rencana kerja sektor pertahanan untuk tahun 2026.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menjelaskan bahwa kerahasiaan rapat ini diperlukan mengingat adanya pembahasan poin-poin strategis yang berkaitan langsung dengan kebijakan keamanan negara.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat kami nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum," ujar Utut saat memimpin pembukaan sidang.

Selain merancang peta jalan tahun 2026, agenda utama rapat ini adalah mengevaluasi capaian kinerja Kementerian Pertahanan dan TNI sepanjang tahun 2025. Pembahasan meliputi serapan anggaran, modernisasi alutsista, hingga penguatan personel di berbagai lini.

Rapat ini dihadiri oleh jajaran lengkap petinggi militer tanah air. Selain Panglima TNI, hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Penuhi Kuorum Utut mengonfirmasi bahwa jalannya rapat telah memenuhi prasyarat kuorum dengan kehadiran 29 anggota Komisi I yang mewakili seluruh fraksi partai politik di DPR RI.

Mengingat status rapat yang tertutup, akses publik dan media dibatasi ketat. Hanya anggota DPR, undangan resmi, serta delegasi pendamping dari Kemenhan dan TNI yang diperbolehkan berada di dalam ruang rapat guna menjaga kerahasiaan data pertahanan nasional. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

YBB Gelar JYS 2026 di Osaka, ajang pemuda dunia bertukar ide, pamer budaya, dan bangun kolaborasi global....

news | 14:12 WIB

Dinas ESDM Riau mengawasi ketat operasional tambang tanah urug galian C di Kampar. Ditemukan pelanggaran subkontraktor, ...

news | 11:24 WIB

PT Pertamina Patra Niaga menjamin stok BBM bersubsidi jenis Pertalite aman dan tidak langka. Distribusi di seluruh SPBU ...

news | 10:30 WIB

Menpar Widiyanti Putri Wardhana suarakan pariwisata berkelanjutan dan pamerkan inovasi digital AI 'MaiA' di Sidang ke-12...

news | 08:00 WIB

China resmi menjatuhkan sanksi larangan masuk wilayah dan blokade transaksi terhadap Menhan Filipina Gilberto Teodoro Jr...

news | 06:00 WIB

Empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis di Natuna berhenti beroperasi sementara akibat...

news | 16:03 WIB

COO Danantara Dony Oskaria membeberkan strategi restrukturisasi BUMN yang diawali dengan pembenahan data jumlah perusaha...

news | 15:59 WIB

Pemerintah resmi memberikan subsidi kedelai impor sebesar Rp2.000 per kg untuk 250.000 ton tahap awal demi melindungi pe...

news | 14:47 WIB

Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan untuk wa...

news | 12:30 WIB

Kemlu Rusia angkat bicara terkait kabar Presiden Vladimir Putin yang belum menerima undangan dari AS untuk menghadiri KT...

news | 11:30 WIB