Presiden Prabowo Pimpin Rapim TNI-Polri di Istana, Evaluasi Kinerja dan Persiapan Agenda Nasional

matamata.com - Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/2) pagi. Pertemuan strategis ini digelar untuk mengevaluasi kinerja jajaran pertahanan dan keamanan serta menyelaraskan langkah strategis pemerintah ke depan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa Rapim ini merupakan agenda rutin awal tahun. Fokus utamanya adalah meninjau kesiapan sektor pertahanan dan keamanan nasional pasca-pengamanan Natal dan Tahun Baru.

"Ini agenda rutin TNI-Polri, kemungkinan besar evaluasi tugas pertahanan dan keamanan, termasuk kesuksesan pengamanan Natal dan Tahun Baru kemarin yang berjalan aman," ujar Tito saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan.

Tito menambahkan bahwa rapat ini juga diperkirakan membahas persiapan pengamanan agenda besar keagamaan yang sudah di depan mata, yakni bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. Agenda ini serupa dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah di Sentul sebelumnya, namun kali ini dikhususkan untuk unsur pengamanan.

Senada dengan Mendagri, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa Rapim kali ini diikuti oleh jajaran pimpinan mulai dari tingkat Komandan Kodim (Dandim) ke atas untuk unsur TNI, serta tingkat Kapolres ke atas untuk jajaran Polri.

"Agenda rutin setiap tahun. Kami akan mendapatkan pengarahan langsung dari Presiden terkait evaluasi kinerja dan langkah-langkah strategis ke depan," ungkap Jenderal Maruli.

Lebih lanjut, Maruli menjelaskan bahwa arahan dari Presiden Prabowo akan menjadi pedoman yang ditindaklanjuti secara internal melalui Rapim TNI hingga Rapim Angkatan Darat. "Nanti ada turunan dari petunjuk Presiden mengenai apa yang harus kami lakukan di lapangan," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pertemuan di dalam Istana masih berlangsung secara tertutup untuk membahas detail kebijakan pertahanan dan keamanan nasional tahun 2026. (Antara)