Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) menyampaikan paparan pada konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025). Menteri Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per 30 September 2025. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym.
Matamata.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti rendahnya realisasi anggaran pada tiga kementerian/lembaga (K/L) besar, yakni Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), dan Kementerian Pertanian (Kementan). Ketiganya tercatat memiliki tingkat penyerapan di bawah 50 persen hingga akhir September 2025.
“Realisasi belanja K/L sampai dengan September sudah mencapai 62,8 persen dari proyeksi. Beberapa K/L dengan anggaran besar kami soroti bahwa penyerapannya masih di bawah 50 persen,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (15/10).
Berdasarkan data Kemenkeu, BGN baru membelanjakan Rp19,7 triliun atau 16,9 persen dari total pagu Rp116,6 triliun. Sementara KemenPU merealisasikan Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari Rp85,7 triliun, dan Kementan membelanjakan Rp9 triliun atau 32,8 persen dari total Rp27,3 triliun.
Sebaliknya, 12 K/L lain dengan pagu besar telah menunjukkan realisasi di atas 50 persen. Kementerian Pertahanan, misalnya, telah menyerap Rp167,1 triliun atau 67,5 persen dari total Rp247,5 triliun, sedangkan Polri mencapai 74,3 persen dari pagu Rp138,5 triliun.
Realisasi belanja tinggi juga tercatat pada Kementerian Kesehatan sebesar 73 persen, Kementerian Sosial sebesar 74,2 persen, dan Kementerian Agama sebesar 75,2 persen. Adapun Kemenkeu menjadi kementerian dengan tingkat serapan tertinggi, yakni 88,3 persen atau Rp63,1 triliun dari pagu Rp71,5 triliun.
Hingga akhir September, total belanja dari 15 K/L dengan anggaran terbesar mencapai Rp692 triliun atau 63,1 persen dari pagu keseluruhan Rp1.097,3 triliun.
Suahasil menegaskan pentingnya percepatan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Ia mendorong K/L untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa, memperkuat monitoring penggunaan dana, serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan untuk mitigasi lebih lanjut. (Antara)