Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Matamata.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV-2025 akan sedikit melambat dari target awal, menyusul dampak bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV ditargetkan berada di kisaran 5,6 persen hingga 5,7 persen seiring mulai pulihnya tekanan ekonomi. Namun, setelah adanya bencana di sejumlah wilayah tersebut, Purbaya menurunkan target ke angka 5,5 persen.
“Kemungkinan selalu ada (dampak bencana ke pertumbuhan ekonomi). Cuma berapa persen? Saya pikir masih akan di atas 5,5 persen,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Sebagai bentuk mitigasi, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mengawasi kondisi sistem keuangan. Ia juga menyiapkan opsi injeksi dana tambahan ke sektor perbankan apabila dibutuhkan untuk menjaga daya dorong perekonomian.
“Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan,” katanya.
Selain langkah tersebut, pemerintah juga membuka kemungkinan penambahan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) apabila dana operasional saat ini tidak mencukupi. Purbaya menyebut BNPB masih memiliki dana siap pakai (DSP) yang cukup aman untuk kebutuhan tanggap darurat.
“Di BNPB masih ada sekitar Rp500 miliar lebih (dana) di BNPB yang siap (untuk dipakai),” ujarnya dalam kesempatan terpisah, Senin malam (1/12).
Namun begitu, ia mengakui jumlah tersebut berpotensi tidak memadai mengingat skala bencana yang mencakup tiga provinsi. Karena itu, pemerintah menyiapkan mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT) apabila diperlukan di lapangan.
Purbaya juga meminta BNPB segera mengajukan permintaan tambahan anggaran jika dana tersedia mulai menipis.
“Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” ungkapnya.
Baca Juga: Aktivitas Tambang Ilegal di TNGHS Dinilai Ancam Hulu Sungai Jawa Barat dan Banten
Ia menegaskan bahwa kapasitas fiskal negara masih kuat untuk mendukung pembiayaan penanganan bencana, termasuk kebutuhan rehabilitasi maupun bantuan sosial bagi para korban. (Antara)