Dampak Perang Timur Tengah Terhadap Ekonomi Indonesia, Pengamat: Waspadai Kenaikan Harga Minyak

Pengamat ekonomi Dr. James Adam ingatkan pemerintah Indonesia segera antisipasi dampak konflik AS-Iran terhadap rantai pasok dan harga bahan pokok nasional.

Elara | MataMata.com
Selasa, 03 Maret 2026 | 06:15 WIB
Pengamat ekonomi regional Dr. James Adam. ANTARA/Dokumentasi pribadi

Pengamat ekonomi regional Dr. James Adam. ANTARA/Dokumentasi pribadi

Matamata.com - Pemerintah diminta segera mengambil langkah strategis lintas kementerian untuk mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi nasional. Hal ini merespons meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Pengamat ekonomi regional, Dr. James Adam, menegaskan bahwa koordinasi pemerintah harus dilakukan sejak dini agar respon kebijakan bisa cepat dan tepat sasaran.

“Antisipasi harus dilakukan sejak dini, bukan menunggu dampak membesar baru bertindak. Koordinasi lintas kementerian dan pemantauan ekonomi global secara real-time menjadi kunci,” ujar James kepada ANTARA di Kupang, Senin (2/3).

James menjelaskan, ketidakpastian global akibat konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan, sektor energi, hingga arus keuangan internasional. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan perlu diperkuat untuk meredam gejolak eksternal.

Menurutnya, skema kebijakan ekonomi yang adaptif sangat diperlukan untuk menjaga kondisi perekonomian nasional. Langkah konkret yang bisa diambil meliputi penguatan cadangan energi, pengendalian inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, hingga proteksi terhadap sektor produktif yang rentan.

Ancaman Rantai Pasok dan Harga BBM James menambahkan, perang di Timur Tengah dipastikan berdampak pada ekonomi global karena terganggunya jalur perdagangan internasional. Indikasi awal bahkan sudah terlihat dari adanya pembatalan atau penundaan sejumlah penerbangan internasional.

“Jika perang berlanjut, distribusi barang dan jasa akan terhambat. Meskipun secara geografis Indonesia jauh, dampak pada ekspor-impor pasti terasa karena sistem distribusi yang tertunda,” jelasnya.

Sektor energi menjadi perhatian utama. James memperingatkan bahwa gangguan produksi dan distribusi akan memicu lonjakan harga minyak dunia. Jika hal ini terjadi, harga minyak di dalam negeri berpotensi mengalami penyesuaian jika tidak ada intervensi subsidi.

Kenaikan harga minyak ini diprediksi akan memicu efek domino pada komoditas lain.

"Jika harga minyak naik, maka harga emas dan kebutuhan pokok lainnya ikut terangkat. Hal ini terjadi karena rantai pasok terganggu akibat kenaikan biaya produksi (cost of production) dan biaya distribusi," pungkas James. (Antara)

Baca Juga: Sambut Ramadan, RCTI Hadirkan Tabligh Akbar 'Penyejuk Hati' secara Live dari Masjid Agung Al Amjad Tangerang

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB