Mendagri Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Daerah

Matamata.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperketat pengawasan di lapangan. Langkah ini penting untuk mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik global terhadap stabilitas ekonomi dan harga barang di daerah.

Meski demikian, Tito tetap mengapresiasi capaian positif inflasi nasional pada April 2026 yang terjaga di level 2,42 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Kita bersyukur inflasi year on year masih di angka 2,42 persen pada April. Namun, memasuki Mei ini, kita harus mengamati betul perkembangan dampak global, terutama kenaikan harga minyak dan kurs mata uang," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan.

Tito menjelaskan, inflasi Indonesia saat ini masih tergolong sangat terkendali dibandingkan negara lain yang menghadapi tekanan ekstrem akibat gejolak ekonomi global. Kondisi ini membuktikan efektivitas koordinasi pengendalian inflasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Ada negara yang (inflasinya) sudah mencapai 612 persen. Bayangkan, semua harga barang dan jasa naik enam kali lipat. Sementara kita di angka 2,42 persen, artinya inflasi terkendali," kata Tito.

Berdasarkan data terkini, Mendagri memaparkan bahwa sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi pada periode ini. Sebaliknya, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau relatif stabil sehingga menjadi faktor penyeimbang.

Sebagai langkah antisipasi, Mendagri menginstruksikan pemda yang tingkat inflasinya masih di atas target, seperti Papua Barat dan Aceh, untuk segera mengurai masalah distribusi pangan. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian khusus adalah cabai merah yang memicu kenaikan harga di sejumlah wilayah.

"Sekali lagi, amati betul dampak kenaikan barang dan jasa di daerah masing-masing. Ini konsekuensi dari fluktuasi kurs mata uang dan kenaikan harga minyak global yang harus kita antisipasi," tegasnya. (Antara)

Baca Juga: Menkeu Jamin Anggaran Alutsista hingga Makan Bergizi Gratis Tak Ganggu APBN