Menkeu Purbaya: APBN 2026 Masih Tangguh Hadapi Dampak Krisis Global

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan APBN 2026 kuat hadapi krisis global dan konflik Timur Tengah, didukung pertumbuhan penerimaan pajak 30 persen.

Elara | MataMata.com
Rabu, 04 Maret 2026 | 06:15 WIB
Menkeu Purbaya: APBN 2026 Masih Tangguh Hadapi Dampak Krisis Global

Menkeu Purbaya: APBN 2026 Masih Tangguh Hadapi Dampak Krisis Global

matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kokoh menghadapi potensi krisis global yang berkepanjangan, termasuk dampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

Kepastian tersebut disampaikan Purbaya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mematangkan berbagai skenario ketahanan anggaran jika krisis berlangsung lebih lama dari perkiraan semula.

"Kami membahas skenario jika krisis ini berkepanjangan, apakah anggaran kita tahan atau tidak. Berdasarkan analisis terkini, kondisi fiskal kita masih sangat baik. Jadi, sejauh ini tidak ada masalah," ujar Purbaya kepada awak media.

Purbaya menjelaskan, salah satu penyokong utama ketahanan fiskal Indonesia adalah performa penerimaan negara yang impresif pada awal tahun. Tercatat, penerimaan dari sektor pajak serta bea dan cukai pada periode Januari-Februari 2026 tumbuh signifikan mencapai 30 persen.

"Angka itu sangat signifikan. Ini menunjukkan adanya perbaikan nyata pada roda ekonomi serta kepatuhan wajib pajak dan aktivitas di sektor bea cukai," jelasnya.

Menanggapi ketahanan ekonomi nasional di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, Menkeu menyebut pemerintah telah melakukan simulasi terhadap fluktuasi harga minyak mentah untuk satu tahun anggaran.

Menurutnya, APBN masih memiliki ruang untuk menyerap kenaikan harga minyak pada level tertentu. Namun, pemerintah tetap waspada dan siap mengambil langkah taktis jika terjadi lonjakan harga yang ekstrem.

"Kenaikan harga minyak masih bisa kita serap (absorb). Namun, jika lonjakannya sudah masuk kategori ekstrem, tentu akan kami hitung ulang untuk penyesuaian kebijakan fiskal," pungkas Purbaya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah pusat menargetkan praktik open dumping sampah berhenti dalam dua tahun. Pemprov Jabar siapkan Pergub dan sank...

news | 17:37 WIB

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo tegaskan komitmen Polri kawal hak, kesejahteraan buruh, dan sinergi jaga ikli...

news | 17:33 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan stok pangan aman hadapi musim kemarau dengan cadangan 5 juta ton beras d...

news | 14:20 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi melantik pejabat utama Kejaksaan Agung, termasuk Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana da...

news | 13:42 WIB

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengingatkan aturan baru tembakau dalam PP 28 Tahun 2024 berpotensi menekan...

news | 11:41 WIB