Satgas Telusuri Dugaan Kerusakan Hutan Penyebab Banjir dan Longsor di Sumatera

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai menelusuri dugaan kerusakan hutan yang menjadi pemicu banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 05 Desember 2025 | 16:15 WIB
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (5/12/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (5/12/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

Matamata.com - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai menelusuri dugaan kerusakan hutan yang menjadi pemicu banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Di samping memberikan bantuan, tim Satgas PKH juga sudah bergerak mendatangi beberapa lokasi yang diduga adanya perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga rusaknya ekosistem,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Menurut Anang, penyelidikan akan difokuskan pada sumber kerusakan hutan, termasuk kemungkinan adanya aktivitas pertambangan di kawasan terdampak.

“Apakah ini nantinya akibat dari apa, apakah dari rusaknya kawasan hutan atau kayu-kayu tambang, nanti didalami. Yang jelas, tim PKH sudah bergerak,” katanya.

Ia menegaskan, apabila ditemukan unsur tindak pidana, Satgas PKH akan memproses pihak yang bertanggung jawab.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan bersama Polri membentuk tim investigasi terkait temuan gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir di sejumlah wilayah Sumatera.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa langkah itu merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Kementerian Kehutanan dan Polri dalam rangka sinergi penanganan pembangunan kehutanan.

"Kemarin Pak Menko (PMK) Pratikno bersama Pak Mensesneg dan Seskab juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) bergerak. Jadi nanti MoU kami dengan Kepolisian RI akan diintegrasikan dengan PKH untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal usul kayu tersebut," ujar Menhut.

Ia menambahkan: “Bila ditemukan ada unsur pidana maka kami tindaklanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya.”

Sebagai bagian dari investigasi, tim Kemenhut telah melakukan penyusuran sungai menggunakan drone untuk memantau jalur daerah aliran sungai (DAS) terdampak. Analisis kayu juga dilakukan dengan aplikasi Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk mengetahui jenis, kondisi fisik, dan tanda perlakuan manusia terhadap material kayu tersebut. (Antara)

Baca Juga: ESDM Identifikasi 23 Izin Tambang di Tiga Provinsi Terdampak Banjir dan Longsor

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto berdiskusi 3 jam dengan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan MUI membahas ancaman geopolitik global ...

news | 08:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto kumpulkan tokoh PBNU, Muhammadiyah, dan MUI di Istana Negara untuk bahas stabilitas nasional d...

news | 07:00 WIB

Menkop Ferry Juliantono menegaskan program Kopdes Merah Putih adalah kunci eksistensi koperasi Indonesia di tengah arus ...

news | 06:15 WIB

Sebanyak 30 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat tertahan di Abu Dhabi akibat penutupan ruang udara di Timur Tengah ...

news | 14:16 WIB

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri resmi menyerahkan uang senilai Rp58,1 miliar hasil ekseku...

news | 14:10 WIB

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menetapkan kebijakan progresif dalam pengelolaan sampah di Bali. Mu...

news | 13:15 WIB

Anggota Komisi I DPR RI, Iman Sukri, mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada raksasa teknologi Meta. L...

news | 12:15 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan jaminan bahwa Indonesia tetap mendapatkan ke...

news | 11:45 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa Indonesia telah mulai mengalihkan s...

news | 10:45 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, meminta pemerintah segera mengantisipasi potensi gangguan penerbangan haji da...

news | 09:15 WIB