Kepala Daerah Mulai Adaptif, Wamendagri: Tak Ada yang Minta Pulang dari Retret IPDN

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa para peserta retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mulai menunjukkan adaptasi terhadap aturan dan

Elara | MataMata.com
Selasa, 24 Juni 2025 | 12:21 WIB
Sejumlah kepala daerah saat mengikuti senam pagi sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rubby Jovan.

Sejumlah kepala daerah saat mengikuti senam pagi sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rubby Jovan.

Matamata.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa para peserta retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mulai menunjukkan adaptasi terhadap aturan dan disiplin kegiatan.

Menurut Bima, para peserta kini lebih tepat waktu dibanding hari pertama pelaksanaan. “Hari ini sudah banyak yang datang lima menit lebih awal. Kemarin sempat telat 10 sampai 15 menit, sekarang semua lebih disiplin,” ujar Bima, Selasa (24/6).

Ia juga menyinggung soal budaya makan siang ala IPDN yang awalnya mengejutkan sebagian peserta. Tradisi tersebut membatasi waktu makan hanya selama dua lagu diputar.

“Hari pertama banyak yang kaget, bahkan langsung menyambar pisang saat duduk. Tapi hari kedua sudah mulai terbiasa,” katanya.

Bima menegaskan tidak ada peserta yang diizinkan keluar dari kawasan IPDN hingga kegiatan berakhir pada Kamis (26/6). “Sejauh ini, semua disiplin. Tak ada yang minta izin keluar atau pesan makanan dari luar.

Padahal, pada gelombang pertama, beberapa peserta sempat bosan dengan menu yang disajikan,” tuturnya.

Terkait kondisi kesehatan, Bima memastikan seluruh peserta dalam pemantauan tim medis. Tercatat, 10 kepala daerah berada dalam pengawasan ketat dengan tanda gelang khusus—lima menggunakan pita merah dan lima pita kuning.

“Yang memakai pita merah ini kondisinya perlu perhatian lebih, seperti hemoglobin rendah, cedera lutut, atau riwayat pascaoperasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski sebagian peserta memerlukan pemantauan, hingga kini belum ada keluhan kesehatan yang serius selama kegiatan berlangsung. (Antara)

Baca Juga: RIAustralia Perkuat Sinergi Tangani Pengungsi dan Penyelundupan Manusia

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Indonesia dan Jepang sepakati kerja sama konservasi komodo melalui program breeding loan di Shizuoka. Simak ambisi Diplo...

news | 15:00 WIB

Presiden Prabowo menginstruksikan penyelenggaraan Pasar Murah Untuk Rakyat di Monas, Sabtu (28/3) sore. Tersedia 100 rib...

news | 14:57 WIB

Menko Pangan Zulkifli Hasan menjamin stok pangan nasional aman dari dampak perang Timur Tengah. Simak penjelasan Zulhas ...

news | 13:45 WIB

Mentan Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi komoditas seperti kelapa dan sawit adalah kunci Indonesia menjadi negara kua...

news | 13:00 WIB

KPK ingatkan ASN dan kepala daerah dilarang gunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran 2026. Simak aturan dan risiko ko...

news | 12:30 WIB

Menag Nasaruddin Umar mendukung penuh PP Tunas yang membatasi medsos bagi anak bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Simak...

news | 11:30 WIB

Kanwil Kemenag Sumbar mulai mendistribusikan koper jemaah haji kloter 1 Kota Padang lebih awal. Simak perubahan warna ko...

news | 10:45 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid tegas bakal sanksi platform digital yang langgar PP Tunas per 28 Maret 2026. Meta dan YouTube di...

news | 08:15 WIB

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman puji atmosfer SUGBK usai debut manis menang 4-0 atas St Kitts and Nevis. Simak eva...

news | 07:00 WIB

KJRI Jeddah memastikan 24 jemaah umrah WNI selamat dalam insiden bus terbakar di jalur Mekkah-Madinah. Simak kronologi d...

news | 06:00 WIB