Kepala Daerah Mulai Adaptif, Wamendagri: Tak Ada yang Minta Pulang dari Retret IPDN

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa para peserta retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mulai menunjukkan adaptasi terhadap aturan dan

Elara | MataMata.com
Selasa, 24 Juni 2025 | 12:21 WIB
Sejumlah kepala daerah saat mengikuti senam pagi sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rubby Jovan.

Sejumlah kepala daerah saat mengikuti senam pagi sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rubby Jovan.

Matamata.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa para peserta retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mulai menunjukkan adaptasi terhadap aturan dan disiplin kegiatan.

Menurut Bima, para peserta kini lebih tepat waktu dibanding hari pertama pelaksanaan. “Hari ini sudah banyak yang datang lima menit lebih awal. Kemarin sempat telat 10 sampai 15 menit, sekarang semua lebih disiplin,” ujar Bima, Selasa (24/6).

Ia juga menyinggung soal budaya makan siang ala IPDN yang awalnya mengejutkan sebagian peserta. Tradisi tersebut membatasi waktu makan hanya selama dua lagu diputar.

“Hari pertama banyak yang kaget, bahkan langsung menyambar pisang saat duduk. Tapi hari kedua sudah mulai terbiasa,” katanya.

Bima menegaskan tidak ada peserta yang diizinkan keluar dari kawasan IPDN hingga kegiatan berakhir pada Kamis (26/6). “Sejauh ini, semua disiplin. Tak ada yang minta izin keluar atau pesan makanan dari luar.

Padahal, pada gelombang pertama, beberapa peserta sempat bosan dengan menu yang disajikan,” tuturnya.

Terkait kondisi kesehatan, Bima memastikan seluruh peserta dalam pemantauan tim medis. Tercatat, 10 kepala daerah berada dalam pengawasan ketat dengan tanda gelang khusus—lima menggunakan pita merah dan lima pita kuning.

“Yang memakai pita merah ini kondisinya perlu perhatian lebih, seperti hemoglobin rendah, cedera lutut, atau riwayat pascaoperasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski sebagian peserta memerlukan pemantauan, hingga kini belum ada keluhan kesehatan yang serius selama kegiatan berlangsung. (Antara)

Baca Juga: RIAustralia Perkuat Sinergi Tangani Pengungsi dan Penyelundupan Manusia

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden AS Donald Trump mengancam akan menjatuhkan tarif impor 100 persen bagi negara Eropa yang nekat menerapkan pajak...

news | 13:03 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya ruang kreatif komunitas dalam menjaga kelestarian tradisi, merujuk pa...

news | 10:45 WIB

Akademisi UPN Veteran Yogyakarta menilai paparan Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Kebangsaan 2026 di JCC member...

news | 09:30 WIB

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengalihkan hadiah sayembara Rp250 juta kepada keluarga korban penyekapan. Pemprov Jabar jug...

news | 07:30 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon berkomitmen mendukung seni tradisi Lengger Banyumas menembus panggung internasional demi me...

news | 06:00 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan menambah penempatan dana pemerintah (SAL) hingga Rp400 triliun di bank Himbara de...

news | 16:22 WIB

Kementerian ESDM sempat menahan ekspor batu bara demi mengamankan pasokan listrik PLN. Kini ekspor normal kembali dan pe...

news | 16:04 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebut Indonesia masih kekurangan 7.500 layar bioskop. Intip peluang investasi industri film...

news | 14:51 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi resmi ditunjuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK. Satgas siap menggandeng Polri untuk memetakan ...

news | 13:19 WIB

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp100 miliar dalam APBD untuk program beasiswa LPDP khusus Jakarta. Simak ku...

news | 13:15 WIB