Kepala Daerah Mulai Adaptif, Wamendagri: Tak Ada yang Minta Pulang dari Retret IPDN

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa para peserta retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mulai menunjukkan adaptasi terhadap aturan dan

Elara | MataMata.com
Selasa, 24 Juni 2025 | 12:21 WIB
Sejumlah kepala daerah saat mengikuti senam pagi sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rubby Jovan.

Sejumlah kepala daerah saat mengikuti senam pagi sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rubby Jovan.

Matamata.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa para peserta retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mulai menunjukkan adaptasi terhadap aturan dan disiplin kegiatan.

Menurut Bima, para peserta kini lebih tepat waktu dibanding hari pertama pelaksanaan. “Hari ini sudah banyak yang datang lima menit lebih awal. Kemarin sempat telat 10 sampai 15 menit, sekarang semua lebih disiplin,” ujar Bima, Selasa (24/6).

Ia juga menyinggung soal budaya makan siang ala IPDN yang awalnya mengejutkan sebagian peserta. Tradisi tersebut membatasi waktu makan hanya selama dua lagu diputar.

“Hari pertama banyak yang kaget, bahkan langsung menyambar pisang saat duduk. Tapi hari kedua sudah mulai terbiasa,” katanya.

Bima menegaskan tidak ada peserta yang diizinkan keluar dari kawasan IPDN hingga kegiatan berakhir pada Kamis (26/6). “Sejauh ini, semua disiplin. Tak ada yang minta izin keluar atau pesan makanan dari luar.

Padahal, pada gelombang pertama, beberapa peserta sempat bosan dengan menu yang disajikan,” tuturnya.

Terkait kondisi kesehatan, Bima memastikan seluruh peserta dalam pemantauan tim medis. Tercatat, 10 kepala daerah berada dalam pengawasan ketat dengan tanda gelang khusus—lima menggunakan pita merah dan lima pita kuning.

“Yang memakai pita merah ini kondisinya perlu perhatian lebih, seperti hemoglobin rendah, cedera lutut, atau riwayat pascaoperasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski sebagian peserta memerlukan pemantauan, hingga kini belum ada keluhan kesehatan yang serius selama kegiatan berlangsung. (Antara)

Baca Juga: RIAustralia Perkuat Sinergi Tangani Pengungsi dan Penyelundupan Manusia

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri peluncuran 25 ribu unit rumah subsidi siap huni yang akan digelar se...

news | 11:18 WIB

Sebanyak 100 ribu personel TNI akan dikerahkan dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang digelar di Monumen N...

news | 10:15 WIB

Komisi XIII DPR RI menilai gagasan Menteri HAM Natalius Pigai untuk menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR sebagai...

news | 09:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa Taman Budaya dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan seni dan budaya dalam ...

news | 08:00 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak perusahaan minyak swasta di Indonesia untuk sege...

news | 07:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di lima bank besar n...

news | 17:41 WIB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengalokasikan Rp9,7 triliun dari total usulan anggaran Rp114 triliun pada 2026 untuk P...

news | 16:15 WIB

Anggota Komisi XIII DPR, Meity Rahmatia, meminta Kementerian Hukum memaksimalkan penyerapan anggaran untuk meningkatkan ...

news | 15:14 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana sebesar R...

news | 14:00 WIB

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank anggota...

news | 13:00 WIB