Kepala Daerah Mulai Adaptif, Wamendagri: Tak Ada yang Minta Pulang dari Retret IPDN

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa para peserta retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mulai menunjukkan adaptasi terhadap aturan dan

Elara | MataMata.com
Selasa, 24 Juni 2025 | 12:21 WIB
Sejumlah kepala daerah saat mengikuti senam pagi sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rubby Jovan.

Sejumlah kepala daerah saat mengikuti senam pagi sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rubby Jovan.

Matamata.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa para peserta retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mulai menunjukkan adaptasi terhadap aturan dan disiplin kegiatan.

Menurut Bima, para peserta kini lebih tepat waktu dibanding hari pertama pelaksanaan. “Hari ini sudah banyak yang datang lima menit lebih awal. Kemarin sempat telat 10 sampai 15 menit, sekarang semua lebih disiplin,” ujar Bima, Selasa (24/6).

Ia juga menyinggung soal budaya makan siang ala IPDN yang awalnya mengejutkan sebagian peserta. Tradisi tersebut membatasi waktu makan hanya selama dua lagu diputar.

“Hari pertama banyak yang kaget, bahkan langsung menyambar pisang saat duduk. Tapi hari kedua sudah mulai terbiasa,” katanya.

Bima menegaskan tidak ada peserta yang diizinkan keluar dari kawasan IPDN hingga kegiatan berakhir pada Kamis (26/6). “Sejauh ini, semua disiplin. Tak ada yang minta izin keluar atau pesan makanan dari luar.

Padahal, pada gelombang pertama, beberapa peserta sempat bosan dengan menu yang disajikan,” tuturnya.

Terkait kondisi kesehatan, Bima memastikan seluruh peserta dalam pemantauan tim medis. Tercatat, 10 kepala daerah berada dalam pengawasan ketat dengan tanda gelang khusus—lima menggunakan pita merah dan lima pita kuning.

“Yang memakai pita merah ini kondisinya perlu perhatian lebih, seperti hemoglobin rendah, cedera lutut, atau riwayat pascaoperasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski sebagian peserta memerlukan pemantauan, hingga kini belum ada keluhan kesehatan yang serius selama kegiatan berlangsung. (Antara)

Baca Juga: RIAustralia Perkuat Sinergi Tangani Pengungsi dan Penyelundupan Manusia

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut kebijakan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi...

news | 16:08 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Indira Chunda Thi...

news | 16:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemerasan yang dilakukan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) terhadap sej...

news | 14:15 WIB

Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tengah dibangun di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, ...

news | 14:15 WIB

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi kios atau distributor pupuk yang menjual di at...

news | 12:30 WIB

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mener...

news | 11:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan bantuan berupa laptop, komputer (PC), dan layanan internet satelit Sta...

news | 10:30 WIB

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Man...

news | 09:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa permasalahan terkait utang proyek Kereta Cep...

news | 08:00 WIB

Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, yang juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, meny...

news | 07:15 WIB