Kepala Daerah Mulai Adaptif, Wamendagri: Tak Ada yang Minta Pulang dari Retret IPDN

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa para peserta retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mulai menunjukkan adaptasi terhadap aturan dan

Elara | MataMata.com
Selasa, 24 Juni 2025 | 12:21 WIB
Sejumlah kepala daerah saat mengikuti senam pagi sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rubby Jovan.

Sejumlah kepala daerah saat mengikuti senam pagi sebelum memulai kegiatan proses pembelajaran retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025). ANTARA/Rubby Jovan.

Matamata.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa para peserta retret kepala daerah gelombang kedua di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, mulai menunjukkan adaptasi terhadap aturan dan disiplin kegiatan.

Menurut Bima, para peserta kini lebih tepat waktu dibanding hari pertama pelaksanaan. “Hari ini sudah banyak yang datang lima menit lebih awal. Kemarin sempat telat 10 sampai 15 menit, sekarang semua lebih disiplin,” ujar Bima, Selasa (24/6).

Ia juga menyinggung soal budaya makan siang ala IPDN yang awalnya mengejutkan sebagian peserta. Tradisi tersebut membatasi waktu makan hanya selama dua lagu diputar.

“Hari pertama banyak yang kaget, bahkan langsung menyambar pisang saat duduk. Tapi hari kedua sudah mulai terbiasa,” katanya.

Bima menegaskan tidak ada peserta yang diizinkan keluar dari kawasan IPDN hingga kegiatan berakhir pada Kamis (26/6). “Sejauh ini, semua disiplin. Tak ada yang minta izin keluar atau pesan makanan dari luar.

Padahal, pada gelombang pertama, beberapa peserta sempat bosan dengan menu yang disajikan,” tuturnya.

Terkait kondisi kesehatan, Bima memastikan seluruh peserta dalam pemantauan tim medis. Tercatat, 10 kepala daerah berada dalam pengawasan ketat dengan tanda gelang khusus—lima menggunakan pita merah dan lima pita kuning.

“Yang memakai pita merah ini kondisinya perlu perhatian lebih, seperti hemoglobin rendah, cedera lutut, atau riwayat pascaoperasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, meski sebagian peserta memerlukan pemantauan, hingga kini belum ada keluhan kesehatan yang serius selama kegiatan berlangsung. (Antara)

Baca Juga: RIAustralia Perkuat Sinergi Tangani Pengungsi dan Penyelundupan Manusia

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Satgas PRR mengumumkan 25 ribu rumah korban bencana di Sumatera siap terima dana bantuan Rp15-30 juta. Penyaluran serent...

news | 08:00 WIB

Mensos Saifullah Yusuf mengaktifkan kembali 106 ribu peserta PBI JKN pengidap penyakit katastropik. Simak kriteria verif...

news | 07:15 WIB

Kementerian ESDM menawarkan sejumlah proyek strategis hidrogen hijau di Lampung, Sulawesi, hingga Jawa dalam ajang GHES ...

news | 06:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran dana dan sumber penghasilan lain dari Bupati Lampung Te...

news | 17:49 WIB

Kementerian Haji dan Umrah menyatakan penghormatannya atas langkah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik...

news | 17:29 WIB

Polri bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait rencana kerja program pemerintah tahun ...

news | 16:30 WIB

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengonfirmasi bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait penghapusan piutang dan denda iu...

news | 15:30 WIB

KPK usut importir yang menggunakan jasa PT Blueray Cargo dalam kasus suap impor barang KW di lingkungan Bea Cukai. Enam ...

news | 11:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediaman pribadinya, Hambalang, K...

news | 10:15 WIB

Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada anggotanya yang terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap ...

news | 09:00 WIB