Soroti Pernyataan Jokowi soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye, Ganjar Pranowo: Rawan Konflik Kepentingan

"Sebelumnya kan beliau bilang semua harus netral, termasuk kepala daerah maka statemennya yang pertama yang pantas diterapkan," kata Ganjar.

"Kalau statemen kedua harus dikoreksi karena ada potensi intervensi dari mereka yang sedang memegang kekuasaan," ujar dia.

Polemik pernyataan Jokowi terkait presiden dan menteri hingga kepala daerah bisa berkampanye mengundang polemik. Hal itu kerap dikaitkan terhadap langkah Gibran Rakabuming Raka yang akhirnya menjadi cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Sejak awal masyarakat sudah mengakui bahwa netralitas pegawai pemerintahan yakni ASN harus menjaga netralitas. Bahkan mereka dilarang berfoto menggunakan simbol-simbol dukungan terhadap salah satu caleg atau capres-cawapres sesuai nomor urutnya.

Seakan plin-plan, pernyataan Jokowi sebenarnya menukil dari PKPU yang membolehkan presiden atau wakil presiden untuk berkampanye. Peraturan tersebut kini justru mendapat protes dari masyarakat yang besar menimbulkan politik vertikal menjelang Pemilu.