Konflik Israel-Hizbullah Memanas, DPR RI Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan 934 WNI di Lebanon

Anggota Komisi I DPR Yudha Novanza Utama meminta pemerintah segera siapkan rencana darurat untuk lindungi 934 WNI di Lebanon akibat eskalasi konflik Israel-Hizbullah.

Elara | MataMata.com
Senin, 20 April 2026 | 10:30 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama. ANTARA/HO-DPR

Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama. ANTARA/HO-DPR

Matamata.com - Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, mendesak pemerintah untuk memperkuat perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon. Langkah antisipasi ini dinilai mendesak seiring meningkatnya eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Hizbullah.

"Keselamatan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama negara, terutama di tengah situasi konflik bersenjata yang berpotensi meningkat sewaktu-waktu," tegas Yudha di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, saat ini tercatat ada 934 WNI yang berada di Lebanon. Jumlah tersebut terdiri dari 178 warga sipil dan 756 personel TNI yang bertugas dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Yudha menekankan pentingnya kesiapan rencana kontingensi (contingency plan) yang matang untuk mengantisipasi skenario terburuk. Menurutnya, konflik di Lebanon tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga berdampak langsung pada peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia.

“Saya mengapresiasi langkah cepat Kemlu dan perwakilan RI dalam memantau kondisi WNI. Namun, kewaspadaan harus terus ditingkatkan mengingat dinamika konflik yang sangat fluktuatif,” tambahnya.

Selain perlindungan fisik, Yudha juga mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap agresif dalam diplomasi internasional. Indonesia diharapkan mampu menekan deeskalasi konflik melalui forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Komisi I DPR RI memastikan akan terus memantau perkembangan situasi di Lebanon secara berkala. "Indonesia harus konsisten mendorong penyelesaian damai dan memastikan keselamatan WNI tetap menjadi prioritas tertinggi dalam kebijakan luar negeri kita," pungkas Yudha. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian PU tuntaskan pembangunan dua dapur Makan Bergizi Gratis (SPPG) di PLBN Wini dan Motamasin, NTT, guna perkuat...

news | 13:26 WIB

Ketua DPR Puan Maharani meminta masyarakat menjaga etika dan kesantunan dalam mengkritik agar tidak berujung laporan pol...

news | 13:23 WIB

DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi UU. Simak 5 poin penting mulai dari Dana Abadi ...

news | 13:00 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka mengkritik minimnya lampu penerangan dan pemeliharaan gedung saat meninjau Sentra Pendidik...

news | 12:07 WIB

China kecam penyitaan kapal kargo Iran oleh AS di Selat Hormuz. Di tengah ancaman bom Donald Trump, stabilitas energi gl...

news | 12:02 WIB

Kemenag menyiapkan 118 hotel di Madinah untuk jamaah haji gelombang pertama. Simak penjelasan mengenai skema penempatan ...

news | 10:15 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya membahas rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih bersama Menkop Ferry Juliantono. T...

news | 09:30 WIB

Presiden AS Donald Trump ancam ledakkan banyak bom jika gencatan senjata dengan Iran yang berakhir 22 April tidak diperp...

news | 08:00 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia tumbuh 5,4-6% pada 2026 melalui strategi hilirisasi, penguatan ...

news | 07:15 WIB

Danantara meninjau proyek PSEL Palembang yang mencapai progres 81,94%. Target operasional Oktober 2026 untuk olah 1.000 ...

news | 06:00 WIB