Titiek Soeharto: Pembahasan Bulog Jadi Badan Otonom Tunggu Keputusan Pemerintah

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyatakan pembahasan status Bulog menjadi badan otonom masih menunggu keputusan pemerintah. Simak detail transformasi Bulog demi swasembada pangan 2027.

Elara | MataMata.com
Rabu, 08 April 2026 | 10:15 WIB
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto di Jakarta, Selasa (7/4/2026). ANTARA/Harianto

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto di Jakarta, Selasa (7/4/2026). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyatakan bahwa rencana transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom masih terus dibahas. Meski demikian, kepastian status baru lembaga pangan tersebut kini berada di tangan pemerintah.

"Masih, masih dalam pembahasan," ujar Titiek usai rapat kerja bersama jajaran kementerian terkait dan BUMN Pangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Titiek menegaskan bahwa proses di legislatif belum mencapai final. Pihaknya saat ini sedang menunggu arah kebijakan dan keputusan resmi dari pemerintah sebelum melangkah lebih jauh.

"Ini kita menunggu dari pemerintah saja bagaimana maunya," tambah Titiek singkat saat ditanya mengenai detail perkembangan pembahasan di tingkat komisi.

Senada dengan hal itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa perubahan status Bulog menjadi lembaga mandiri memerlukan payung hukum kuat melalui revisi Undang-Undang Pangan. Saat ini, revisi tersebut masih digodok di Komisi IV DPR RI dengan dukungan penuh dari Komisi VI.

Rizal memastikan, jika revisi UU Pangan disahkan, Bulog akan otomatis beralih status menjadi badan otonom. Dengan status baru ini, mandat Bulog akan diperluas untuk mengelola sembilan bahan pokok, mulai dari beras, jagung, minyak goreng, hingga susu dan telur.

"Intinya, Komisi VI juga mendorong Komisi IV agar revisi UU ini segera terwujud demi kepastian kelembagaan Bulog ke depan," ungkap Rizal.

Transformasi ini merupakan bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan. Sebagai badan otonom, Bulog nantinya tidak lagi dibebani target untung-rugi seperti layaknya perusahaan komersial (BUMN).

Fokus utama lembaga ini akan dikembalikan sebagai penyangga pasokan dan stabilisator harga nasional guna mendukung target swasembada pangan pada 2027. (Antara)

Baca Juga: KPAI Desak Investigasi Menyeluruh Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis di Jaktim

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Konferensi Tinjauan ke-11 Perjanjian Nuklir NPT berakhir tanpa kesepakatan. Sekjen PBB Antonio Guterres ungkap kekecewaa...

news | 13:57 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan di tengah konflik geopolitik global s...

news | 13:53 WIB

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas meminta Kabinet Merah Putih menghentikan pembangunan kantor mewah dan mengalihkan...

news | 13:51 WIB

China kritik keras rencana Jepang menaikkan anggaran pertahanan hingga 5 persen PDB dan menolak pengerahan sistem rudal ...

news | 13:47 WIB

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung panen raya udang di BUBK Kebumen dengan Maung Garuda. Proyek strategis ini s...

news | 11:45 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat literasi digital dan mengaudit pemblokiran situs judi online s...

news | 13:27 WIB

Kementerian ESDM mencatat PNBP sektor minerba tembus Rp56 triliun per 15 Mei 2026 berkat hilirisasi proyek smelter Freep...

news | 13:24 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) merespons langsung demonstrasi JMI terkait dugaan penyimpangan pengadaan Program Makan Bergizi...

news | 13:18 WIB

Komisi I DPR RI mengapresiasi langkah cepat Kemlu RI dan pemerintah Turki dalam membebaskan 9 WNI relawan kemanusiaan Ga...

news | 12:00 WIB

Kementerian HAM menyiapkan program beasiswa peliputan dan penguatan perlindungan bagi jurnalis sepanjang 2026 demi mengi...

news | 11:32 WIB