Titiek Soeharto: Pembahasan Bulog Jadi Badan Otonom Tunggu Keputusan Pemerintah

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menyatakan pembahasan status Bulog menjadi badan otonom masih menunggu keputusan pemerintah. Simak detail transformasi Bulog demi swasembada pangan 2027.

Elara | MataMata.com
Rabu, 08 April 2026 | 10:15 WIB
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto di Jakarta, Selasa (7/4/2026). ANTARA/Harianto

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto di Jakarta, Selasa (7/4/2026). ANTARA/Harianto

Matamata.com - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyatakan bahwa rencana transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom masih terus dibahas. Meski demikian, kepastian status baru lembaga pangan tersebut kini berada di tangan pemerintah.

"Masih, masih dalam pembahasan," ujar Titiek usai rapat kerja bersama jajaran kementerian terkait dan BUMN Pangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Titiek menegaskan bahwa proses di legislatif belum mencapai final. Pihaknya saat ini sedang menunggu arah kebijakan dan keputusan resmi dari pemerintah sebelum melangkah lebih jauh.

"Ini kita menunggu dari pemerintah saja bagaimana maunya," tambah Titiek singkat saat ditanya mengenai detail perkembangan pembahasan di tingkat komisi.

Senada dengan hal itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa perubahan status Bulog menjadi lembaga mandiri memerlukan payung hukum kuat melalui revisi Undang-Undang Pangan. Saat ini, revisi tersebut masih digodok di Komisi IV DPR RI dengan dukungan penuh dari Komisi VI.

Rizal memastikan, jika revisi UU Pangan disahkan, Bulog akan otomatis beralih status menjadi badan otonom. Dengan status baru ini, mandat Bulog akan diperluas untuk mengelola sembilan bahan pokok, mulai dari beras, jagung, minyak goreng, hingga susu dan telur.

"Intinya, Komisi VI juga mendorong Komisi IV agar revisi UU ini segera terwujud demi kepastian kelembagaan Bulog ke depan," ungkap Rizal.

Transformasi ini merupakan bagian dari visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan. Sebagai badan otonom, Bulog nantinya tidak lagi dibebani target untung-rugi seperti layaknya perusahaan komersial (BUMN).

Fokus utama lembaga ini akan dikembalikan sebagai penyangga pasokan dan stabilisator harga nasional guna mendukung target swasembada pangan pada 2027. (Antara)

Baca Juga: KPAI Desak Investigasi Menyeluruh Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis di Jaktim

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pertamina Patra Niaga JBT imbau warga waspadai elpiji oplosan pasca-pengungkapan kasus di Jateng. Simak cara cek segel h...

news | 12:12 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman pastikan harga pupuk subsidi tidak naik meski Selat Hormuz ditutup. Stok nasional aman 1,29 j...

news | 11:00 WIB

Pemerintah resmi menetapkan HPP gabah Rp6.500/kg melalui Inpres No. 4 Tahun 2026. Stok beras nasional kini tembus rekor ...

news | 09:30 WIB

KPAI desak Badan Gizi Nasional investigasi transparan kasus keracunan 72 siswa dalam program Makan Bergizi Gratis di Jak...

news | 08:30 WIB

Rusia dan China resmi gunakan hak veto untuk memblokir resolusi DK PBB terkait keamanan navigasi di Selat Hormuz yang di...

news | 07:15 WIB

China ingatkan DK PBB agar resolusi terkait Timur Tengah tidak dijadikan alat legitimasi agresi militer AS dan Israel di...

news | 06:00 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Mensos Gus Ipul membahas progres Sekolah Rakyat yang berprestasi internasional dan sinkron...

news | 15:30 WIB

KPK memeriksa tiga biro perjalanan haji (PT Adzikra, PT Aero Globe, PT Afiz Nurul Qolbi) terkait dugaan keuntungan tidak...

news | 14:15 WIB

Kemendagri menjamin keberlanjutan PPPK dan memastikan alokasi belanja pegawai di daerah tetap ideal pada 2026 melalui st...

news | 13:30 WIB

Pemerintah terbitkan Inpres 3/2026 untuk perkuat stok jagung nasional. Target serap 1 juta ton jagung petani dengan HPP ...

news | 12:15 WIB