Inpres Nomor 3 Tahun 2026 Terbit, Stok Cadangan Jagung Nasional Diperkuat

Pemerintah terbitkan Inpres 3/2026 untuk perkuat stok jagung nasional. Target serap 1 juta ton jagung petani dengan HPP Rp5.500/kg. Cek selengkapnya!

Elara | MataMata.com
Selasa, 07 April 2026 | 12:15 WIB
Seorang petani hendak memanen jagung. ANTARA/HO-Bapanas

Seorang petani hendak memanen jagung. ANTARA/HO-Bapanas

Matamata.com - Pemerintah resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) Tahun 2026-2029. Regulasi ini menjadi payung hukum kuat untuk memperkuat stok pangan nasional sekaligus menjamin kesejahteraan petani.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Inpres ini adalah bukti nyata keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada produsen pangan lokal.

"Dalam Inpres 3/2026 ini memuat direktif Presiden untuk melaksanakan pengadaan jagung dalam negeri sepanjang tahun 2026," ujar Amran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Pemerintah mematok target pengadaan jagung sebesar 1 juta ton pada tahun ini. Adapun Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram (kg) untuk jagung usia panen dengan kadar air 18 hingga 20 persen.

Penugasan pengadaan ini diberikan kepada Perum Bulog guna memperkuat stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Amran menambahkan, langkah ini merupakan upaya mempertahankan status swasembada jagung pakan yang telah dicapai Indonesia.

"Indonesia sudah swasembada jagung untuk pakan. Impor jagung pakan sudah nol persen. Capaian ini akan terus kita lanjutkan sesuai arahan Bapak Presiden," tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipilan kering (kadar air 14%) pada 2025 mencapai 16,16 juta ton. Dengan konsumsi nasional sebesar 15,23 juta ton, terdapat surplus sebesar 0,93 juta ton yang harus dikelola dengan baik agar harga di tingkat petani tidak anjlok.

Selain penyerapan, Inpres ini mengatur penyaluran CJP melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk membantu peternak unggas mandiri maupun pabrik pakan.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp678 miliar untuk program SPHP jagung pakan tahun 2026. Total alokasi penyaluran mencapai 242 ribu ton.

"Kami harapkan bulan ini sudah berjalan sehingga dapat menstabilkan harga produk peternak seperti telur dan daging ayam ras," kata Ketut.

Baca Juga: Stella Christie Ungkap Penyebab Energi Panas Bumi Belum Optimal di Indonesia

Hingga 2 April 2026, stok CJP di gudang Bulog tercatat telah mencapai 168 ribu ton. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan realisasi tahun 2025 yang hanya mencapai 101 ribu ton sepanjang tahun.

Kendati demikian, Ketut menekankan bahwa penyaluran SPHP akan tetap memperhatikan kondisi lapangan. Penyaluran akan difokuskan pada wilayah yang bukan sentra produksi atau daerah yang tidak sedang mengalami panen raya, guna menjaga keseimbangan harga di pasar. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau NTT Mart di Kupang untuk mendorong hilirisasi produk lokal seperti kopi, tenun, d...

news | 11:00 WIB

Wamendiktisaintek Stella Christie ungkap penyebab energi panas bumi di Indonesia belum optimal. Harga listrik geothermal...

news | 10:14 WIB

Aktor internasional Don Lee sampaikan terima kasih kepada Wagub Rano Karno atas dukungan Pemprov DKI Jakarta selama syut...

news | 09:15 WIB

Menteri Pertanian Amran Sulaiman siapkan 3,5 juta ton CPO untuk mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Simak dampak ekonomi da...

news | 08:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pengambilalihan PNM dari Danantara untuk menekan biaya subsidi bunga KUR sebesar...

news | 07:15 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal memutar uang hingga Rp300 triliun di desa d...

news | 06:30 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjamin harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026 meski ada konflik Timur Tengah. Sima...

news | 15:15 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas formulasi harga BBM nonsubsidi bersama pengelola SPBU swasta menyusul lonjakan ha...

news | 14:30 WIB

Pemerintah pusat investasikan Rp3 triliun untuk pembangunan PSEL di TPA Tamangapa Makassar. Proyek aglomerasi ini bakal ...

news | 14:00 WIB

Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya National Transfer Accounts (NTA) untuk menjaga produktivitas dan meringankan be...

news | 13:00 WIB