DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Selat Hormuz, Rusia dan China Gunakan Hak Veto

Rusia dan China resmi gunakan hak veto untuk memblokir resolusi DK PBB terkait keamanan navigasi di Selat Hormuz yang diusulkan Bahrain. Simak selengkapnya.

Elara | MataMata.com
Rabu, 08 April 2026 | 07:15 WIB
DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Selat Hormuz, Rusia dan China Gunakan Hak Veto

DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Selat Hormuz, Rusia dan China Gunakan Hak Veto

matamata.com - Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz, Selasa (7/4/2026). Kegagalan ini menyusul langkah Rusia dan China yang menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan.

Rancangan resolusi yang disusun oleh Bahrain tersebut sebenarnya mendapat dukungan mayoritas dengan 11 suara setuju. Namun, langkah tersebut terhenti setelah Rusia dan China memberikan suara menolak (veto). Sementara itu, Kolombia dan Pakistan memilih untuk abstain.

Dalam draf tersebut, negara-negara didorong untuk mengoordinasikan upaya yang bersifat defensif guna memastikan keselamatan navigasi di Selat Hormuz. Upaya ini mencakup pengawalan kapal dagang dan komersial, serta mencegah segala bentuk gangguan atau penutupan jalur navigasi internasional di wilayah tersebut.

Rancangan resolusi itu juga menekankan agar setiap koordinasi anggota dewan dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum humaniter internasional. Selain itu, draf tersebut menuntut agar hak dan kebebasan navigasi negara pihak ketiga dihormati demi menjamin lintasan yang tidak terhambat melalui Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyatakan penyesalan mendalam atas kegagalan Dewan Keamanan dalam mencapai kesepakatan tersebut.

"Dewan gagal memikul tanggung jawabnya terkait dengan tindakan ilegal yang membutuhkan tindakan tegas tanpa penundaan," tegas Al Zayani usai pemungutan suara.

Sebagai informasi, Bahrain saat ini tengah memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB. Kegagalan adopsi ini mencerminkan tajamnya polarisasi di antara anggota tetap Dewan Keamanan dalam menyikapi keamanan maritim di kawasan strategis Timur Tengah. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

PT KCIC memastikan seluruh kegiatan operasional dan perawatan Kereta Cepat Whoosh kini 100% ditangani oleh SDM Indonesia...

news | 13:06 WIB

Hasil survei Adidaya Institute mencatat AHY sebagai Menko dengan kinerja terbaik (38,5%). Namun, 49,8% publik mendesak P...

news | 11:00 WIB

Anggota Komisi III DPR RI sebut Indonesia sudah darurat perundungan anak dan mendorong pengkajian serta pembentukan UU A...

news | 10:38 WIB

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekjen PBB Antnio Guterres di Hambalang. Pertemuan membahas isu Palestina, ...

news | 10:00 WIB

Maia Estianty mengaku enggan rilis lagu baru karena menilai royalti musik era digital tidak semanis era kaset, CD, dan R...

news | 09:30 WIB