DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Selat Hormuz, Rusia dan China Gunakan Hak Veto

Rusia dan China resmi gunakan hak veto untuk memblokir resolusi DK PBB terkait keamanan navigasi di Selat Hormuz yang diusulkan Bahrain. Simak selengkapnya.

Elara | MataMata.com
Rabu, 08 April 2026 | 07:15 WIB
Ilustrasi - Suasana sidang Dewan Keamanan PBB. ANTARA/Anadolu/py

Ilustrasi - Suasana sidang Dewan Keamanan PBB. ANTARA/Anadolu/py

Matamata.com - Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz, Selasa (7/4/2026). Kegagalan ini menyusul langkah Rusia dan China yang menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan.

Rancangan resolusi yang disusun oleh Bahrain tersebut sebenarnya mendapat dukungan mayoritas dengan 11 suara setuju. Namun, langkah tersebut terhenti setelah Rusia dan China memberikan suara menolak (veto). Sementara itu, Kolombia dan Pakistan memilih untuk abstain.

Dalam draf tersebut, negara-negara didorong untuk mengoordinasikan upaya yang bersifat defensif guna memastikan keselamatan navigasi di Selat Hormuz. Upaya ini mencakup pengawalan kapal dagang dan komersial, serta mencegah segala bentuk gangguan atau penutupan jalur navigasi internasional di wilayah tersebut.

Rancangan resolusi itu juga menekankan agar setiap koordinasi anggota dewan dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum humaniter internasional. Selain itu, draf tersebut menuntut agar hak dan kebebasan navigasi negara pihak ketiga dihormati demi menjamin lintasan yang tidak terhambat melalui Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyatakan penyesalan mendalam atas kegagalan Dewan Keamanan dalam mencapai kesepakatan tersebut.

"Dewan gagal memikul tanggung jawabnya terkait dengan tindakan ilegal yang membutuhkan tindakan tegas tanpa penundaan," tegas Al Zayani usai pemungutan suara.

Sebagai informasi, Bahrain saat ini tengah memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB. Kegagalan adopsi ini mencerminkan tajamnya polarisasi di antara anggota tetap Dewan Keamanan dalam menyikapi keamanan maritim di kawasan strategis Timur Tengah. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Konferensi Tinjauan ke-11 Perjanjian Nuklir NPT berakhir tanpa kesepakatan. Sekjen PBB Antonio Guterres ungkap kekecewaa...

news | 13:57 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan di tengah konflik geopolitik global s...

news | 13:53 WIB

Presiden Prabowo Subianto dengan tegas meminta Kabinet Merah Putih menghentikan pembangunan kantor mewah dan mengalihkan...

news | 13:51 WIB

China kritik keras rencana Jepang menaikkan anggaran pertahanan hingga 5 persen PDB dan menolak pengerahan sistem rudal ...

news | 13:47 WIB

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung panen raya udang di BUBK Kebumen dengan Maung Garuda. Proyek strategis ini s...

news | 11:45 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah memperkuat literasi digital dan mengaudit pemblokiran situs judi online s...

news | 13:27 WIB

Kementerian ESDM mencatat PNBP sektor minerba tembus Rp56 triliun per 15 Mei 2026 berkat hilirisasi proyek smelter Freep...

news | 13:24 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) merespons langsung demonstrasi JMI terkait dugaan penyimpangan pengadaan Program Makan Bergizi...

news | 13:18 WIB

Komisi I DPR RI mengapresiasi langkah cepat Kemlu RI dan pemerintah Turki dalam membebaskan 9 WNI relawan kemanusiaan Ga...

news | 12:00 WIB

Kementerian HAM menyiapkan program beasiswa peliputan dan penguatan perlindungan bagi jurnalis sepanjang 2026 demi mengi...

news | 11:32 WIB