DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Selat Hormuz, Rusia dan China Gunakan Hak Veto

Rusia dan China resmi gunakan hak veto untuk memblokir resolusi DK PBB terkait keamanan navigasi di Selat Hormuz yang diusulkan Bahrain. Simak selengkapnya.

Elara | MataMata.com
Rabu, 08 April 2026 | 07:15 WIB
Ilustrasi - Suasana sidang Dewan Keamanan PBB. ANTARA/Anadolu/py

Ilustrasi - Suasana sidang Dewan Keamanan PBB. ANTARA/Anadolu/py

Matamata.com - Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz, Selasa (7/4/2026). Kegagalan ini menyusul langkah Rusia dan China yang menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan.

Rancangan resolusi yang disusun oleh Bahrain tersebut sebenarnya mendapat dukungan mayoritas dengan 11 suara setuju. Namun, langkah tersebut terhenti setelah Rusia dan China memberikan suara menolak (veto). Sementara itu, Kolombia dan Pakistan memilih untuk abstain.

Dalam draf tersebut, negara-negara didorong untuk mengoordinasikan upaya yang bersifat defensif guna memastikan keselamatan navigasi di Selat Hormuz. Upaya ini mencakup pengawalan kapal dagang dan komersial, serta mencegah segala bentuk gangguan atau penutupan jalur navigasi internasional di wilayah tersebut.

Rancangan resolusi itu juga menekankan agar setiap koordinasi anggota dewan dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum humaniter internasional. Selain itu, draf tersebut menuntut agar hak dan kebebasan navigasi negara pihak ketiga dihormati demi menjamin lintasan yang tidak terhambat melalui Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyatakan penyesalan mendalam atas kegagalan Dewan Keamanan dalam mencapai kesepakatan tersebut.

"Dewan gagal memikul tanggung jawabnya terkait dengan tindakan ilegal yang membutuhkan tindakan tegas tanpa penundaan," tegas Al Zayani usai pemungutan suara.

Sebagai informasi, Bahrain saat ini tengah memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB. Kegagalan adopsi ini mencerminkan tajamnya polarisasi di antara anggota tetap Dewan Keamanan dalam menyikapi keamanan maritim di kawasan strategis Timur Tengah. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPAI desak Badan Gizi Nasional investigasi transparan kasus keracunan 72 siswa dalam program Makan Bergizi Gratis di Jak...

news | 08:30 WIB

China ingatkan DK PBB agar resolusi terkait Timur Tengah tidak dijadikan alat legitimasi agresi militer AS dan Israel di...

news | 06:00 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya dan Mensos Gus Ipul membahas progres Sekolah Rakyat yang berprestasi internasional dan sinkron...

news | 15:30 WIB

KPK memeriksa tiga biro perjalanan haji (PT Adzikra, PT Aero Globe, PT Afiz Nurul Qolbi) terkait dugaan keuntungan tidak...

news | 14:15 WIB

Kemendagri menjamin keberlanjutan PPPK dan memastikan alokasi belanja pegawai di daerah tetap ideal pada 2026 melalui st...

news | 13:30 WIB

Pemerintah terbitkan Inpres 3/2026 untuk perkuat stok jagung nasional. Target serap 1 juta ton jagung petani dengan HPP ...

news | 12:15 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau NTT Mart di Kupang untuk mendorong hilirisasi produk lokal seperti kopi, tenun, d...

news | 11:00 WIB

Wamendiktisaintek Stella Christie ungkap penyebab energi panas bumi di Indonesia belum optimal. Harga listrik geothermal...

news | 10:14 WIB

Aktor internasional Don Lee sampaikan terima kasih kepada Wagub Rano Karno atas dukungan Pemprov DKI Jakarta selama syut...

news | 09:15 WIB

Menteri Pertanian Amran Sulaiman siapkan 3,5 juta ton CPO untuk mandatori B50 mulai 1 Juli 2026. Simak dampak ekonomi da...

news | 08:15 WIB