DK PBB Gagal Adopsi Resolusi Selat Hormuz, Rusia dan China Gunakan Hak Veto

Rusia dan China resmi gunakan hak veto untuk memblokir resolusi DK PBB terkait keamanan navigasi di Selat Hormuz yang diusulkan Bahrain. Simak selengkapnya.

Elara | MataMata.com
Rabu, 08 April 2026 | 07:15 WIB
Ilustrasi - Suasana sidang Dewan Keamanan PBB. ANTARA/Anadolu/py

Ilustrasi - Suasana sidang Dewan Keamanan PBB. ANTARA/Anadolu/py

Matamata.com - Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi yang menyerukan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz, Selasa (7/4/2026). Kegagalan ini menyusul langkah Rusia dan China yang menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan.

Rancangan resolusi yang disusun oleh Bahrain tersebut sebenarnya mendapat dukungan mayoritas dengan 11 suara setuju. Namun, langkah tersebut terhenti setelah Rusia dan China memberikan suara menolak (veto). Sementara itu, Kolombia dan Pakistan memilih untuk abstain.

Dalam draf tersebut, negara-negara didorong untuk mengoordinasikan upaya yang bersifat defensif guna memastikan keselamatan navigasi di Selat Hormuz. Upaya ini mencakup pengawalan kapal dagang dan komersial, serta mencegah segala bentuk gangguan atau penutupan jalur navigasi internasional di wilayah tersebut.

Rancangan resolusi itu juga menekankan agar setiap koordinasi anggota dewan dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum humaniter internasional. Selain itu, draf tersebut menuntut agar hak dan kebebasan navigasi negara pihak ketiga dihormati demi menjamin lintasan yang tidak terhambat melalui Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, menyatakan penyesalan mendalam atas kegagalan Dewan Keamanan dalam mencapai kesepakatan tersebut.

"Dewan gagal memikul tanggung jawabnya terkait dengan tindakan ilegal yang membutuhkan tindakan tegas tanpa penundaan," tegas Al Zayani usai pemungutan suara.

Sebagai informasi, Bahrain saat ini tengah memegang jabatan presiden bergilir Dewan Keamanan PBB. Kegagalan adopsi ini mencerminkan tajamnya polarisasi di antara anggota tetap Dewan Keamanan dalam menyikapi keamanan maritim di kawasan strategis Timur Tengah. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kemenhaj menegaskan Arab Saudi tidak menerbitkan visa furoda tahun ini. Wamenhaj Dahnil Anzar ingatkan masyarakat waspad...

news | 16:29 WIB

Menko PM Muhaimin Iskandar mengklaim stok pangan nasional di era Presiden Prabowo saat ini adalah yang terbesar dalam se...

news | 16:20 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempercepat pembukaan lowongan kerja Bea Cukai khusus lulusan SMA pada April 2026....

news | 15:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto akan membangun pusat pengolahan (refinery) untuk mengubah kelapa sawit dan minyak jelantah men...

news | 15:15 WIB

Presiden Prabowo berkomitmen menjaga rasio utang RI di level 40% dan defisit APBN 3%. Simak proyeksi ekonomi triwulan I-...

news | 11:32 WIB

Ketua Relawan PRIDE Anthony Leong menegaskan kritik kepada Presiden Prabowo harus lewat koridor konstitusi demi menjaga ...

news | 11:24 WIB

Kepala BGN Dadan Hindayana pastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) transparan dan diawasi ketat melalui mek...

news | 11:00 WIB

Indonesia dan India jajaki kerja sama pendidikan tinggi bisnis. Fokus pada program MBA, riset AI, dan transformasi digit...

news | 10:15 WIB

China menjadi tuan rumah pertemuan trilateral dengan Pakistan dan Afghanistan di Urumqi guna meredam konflik berdarah di...

news | 09:15 WIB

Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf pastikan kenaikan biaya penerbangan haji akibat harga avtur tidak akan dibebankan kepa...

news | 06:00 WIB