DK PBB Agendakan Voting Resolusi Selat Hormuz, Izinkan Penggunaan Kekuatan Militer

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer untuk menjamin navigasi global.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 03 April 2026 | 12:15 WIB
Arsip - Suasana forum Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Rabu (25/09/2024). /ANTARA/Suwanti.

Arsip - Suasana forum Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Rabu (25/09/2024). /ANTARA/Suwanti.

Matamata.com - Dewan Keamanan (DK) PBB dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara terkait resolusi pengamanan Selat Hormuz paling cepat pada Jumat, 3 April 2026. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan di jalur logistik energi global tersebut.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, mengungkapkan bahwa rancangan resolusi tersebut memberikan wewenang kepada negara-negara anggota untuk menggunakan segala cara pertahanan yang diperlukan.

"Resolusi ini akan memberi wewenang untuk menggunakan semua cara pertahanan yang diperlukan dan sesuai keadaan di Selat Hormuz serta perairan sekitarnya, termasuk wilayah perairan negara pesisir yang berbatasan langsung," ujar Al Zayani dalam pertemuan DK PBB, Kamis (2/4/2026).

Upaya ini bertujuan untuk mengamankan jalur transit internasional dan mencegah segala bentuk penghalangan atau gangguan navigasi di Selat Hormuz. Selain itu, poin krusial dalam resolusi tersebut adalah tuntutan tegas agar Iran segera menghentikan seluruh serangan terhadap kapal dagang dan komersial.

"Kami berharap ada posisi yang bersatu dari Dewan yang terhormat ini dalam pemungutan suara besok," tambah Al Zayani, sembari menegaskan bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan hukum internasional.

Meski demikian, terdapat ketidakpastian mengenai jadwal pasti pemungutan suara. Berdasarkan jadwal kerja resmi Dewan Keamanan, hingga saat ini belum tercatat adanya pertemuan formal yang direncanakan untuk hari Jumat.

Situasi di Timur Tengah memanas sejak 28 Februari lalu, setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah titik di Iran, termasuk Teheran, yang memicu korban jiwa dari pihak sipil. Iran membalas dengan menyerang fasilitas militer AS dan wilayah Israel sebagai klaim pertahanan diri.

Konflik ini memicu blokade de facto di Selat Hormuz. Sebagai jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dari Teluk Persia ke pasar dunia, tersumbatnya jalur ini telah menyebabkan lonjakan harga energi global secara signifikan. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemerintah Indonesia berkoordinasi dengan PBB untuk mempercepat pemulangan jenazah tiga prajurit TNI yang gugur akibat s...

news | 11:15 WIB

Dirut Pupuk Indonesia menegaskan prioritas utama adalah petani lokal di tengah lonjakan harga urea global akibat konflik...

news | 10:15 WIB

KPK agendakan pemeriksaan maraton terhadap sejumlah biro haji (PIHK) pekan depan terkait kasus korupsi kuota haji yang m...

news | 09:30 WIB

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani resmi menarik stok beras darurat di bandara dan pelabuhan Sumatera seiring pulihnya jal...

news | 08:30 WIB

GCC mendesak DK PBB segera amankan Selat Hormuz menyusul blokade Iran. Penutupan jalur maritim vital ini picu kenaikan h...

news | 07:00 WIB

KPK umumkan tingkat kepatuhan LHKPN 2025 mencapai 96,24%. Sektor yudikatif hampir 100%, sementara legislatif masih di an...

news | 06:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB