DK PBB Agendakan Voting Resolusi Selat Hormuz, Izinkan Penggunaan Kekuatan Militer

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer untuk menjamin navigasi global.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 03 April 2026 | 12:15 WIB
Arsip - Suasana forum Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Rabu (25/09/2024). /ANTARA/Suwanti.

Arsip - Suasana forum Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Rabu (25/09/2024). /ANTARA/Suwanti.

Matamata.com - Dewan Keamanan (DK) PBB dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara terkait resolusi pengamanan Selat Hormuz paling cepat pada Jumat, 3 April 2026. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya ketegangan di jalur logistik energi global tersebut.

Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, mengungkapkan bahwa rancangan resolusi tersebut memberikan wewenang kepada negara-negara anggota untuk menggunakan segala cara pertahanan yang diperlukan.

"Resolusi ini akan memberi wewenang untuk menggunakan semua cara pertahanan yang diperlukan dan sesuai keadaan di Selat Hormuz serta perairan sekitarnya, termasuk wilayah perairan negara pesisir yang berbatasan langsung," ujar Al Zayani dalam pertemuan DK PBB, Kamis (2/4/2026).

Upaya ini bertujuan untuk mengamankan jalur transit internasional dan mencegah segala bentuk penghalangan atau gangguan navigasi di Selat Hormuz. Selain itu, poin krusial dalam resolusi tersebut adalah tuntutan tegas agar Iran segera menghentikan seluruh serangan terhadap kapal dagang dan komersial.

"Kami berharap ada posisi yang bersatu dari Dewan yang terhormat ini dalam pemungutan suara besok," tambah Al Zayani, sembari menegaskan bahwa dokumen tersebut telah sesuai dengan hukum internasional.

Meski demikian, terdapat ketidakpastian mengenai jadwal pasti pemungutan suara. Berdasarkan jadwal kerja resmi Dewan Keamanan, hingga saat ini belum tercatat adanya pertemuan formal yang direncanakan untuk hari Jumat.

Situasi di Timur Tengah memanas sejak 28 Februari lalu, setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah titik di Iran, termasuk Teheran, yang memicu korban jiwa dari pihak sipil. Iran membalas dengan menyerang fasilitas militer AS dan wilayah Israel sebagai klaim pertahanan diri.

Konflik ini memicu blokade de facto di Selat Hormuz. Sebagai jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) dari Teluk Persia ke pasar dunia, tersumbatnya jalur ini telah menyebabkan lonjakan harga energi global secara signifikan. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mentan Amran Sulaiman membongkar 3 kasus penyelewengan di Kementan, mulai dari mafia proyek, ASN buron (DPO), hingga per...

news | 18:05 WIB

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan peradilan militer tidak pandang bulu dan bisa menghukum lebih berat 4 oknum TNI pe...

news | 16:22 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka menerima DPP PMN di Istana Wapres. Pertemuan membahas penguatan nilai toleransi, visi Asta...

news | 16:16 WIB

Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan Indonesia tidak membuat komitmen izin lintas udara dengan AS. Dokumen yang diteken...

news | 15:04 WIB

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta BEI dan OJK memperkuat regulasi agar investor lokal dan global merasa nyama...

news | 13:02 WIB

Kemenkeu melalui DJPb mencatat realisasi dana desa di Bengkulu mencapai Rp149,56 miliar per Mei 2026. Mukomuko jadi yang...

news | 11:04 WIB

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan Dubes Kuwait untuk membahas dampak konflik Timur Tengah. Kuwa...

news | 10:46 WIB

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak Kemenlu gerak cepat menyelamatkan 9 WNI yang ditangkap militer Israel saa...

news | 09:51 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid mengecam keras tindakan Israel yang menahan misi kemanusiaan GSF 2.0 ke Gaza. Tiga jurnalis Indo...

news | 08:45 WIB

Presiden Prabowo Subianto resmi serahkan alutsista baru untuk TNI AU, mulai dari jet tempur Rafale, Airbus A400M, hingga...

news | 07:15 WIB