BGN Jamin Anggaran Makan Bergizi Gratis Transparan, Diawasi Ketat Kemenkeu dan Bappenas

Kepala BGN Dadan Hindayana pastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) transparan dan diawasi ketat melalui mekanisme tripartit bersama Kemenkeu dan Bappenas.

Elara | MataMata.com
Kamis, 09 April 2026 | 11:00 WIB
BGN Jamin Anggaran Makan Bergizi Gratis Transparan, Diawasi Ketat Kemenkeu dan Bappenas

BGN Jamin Anggaran Makan Bergizi Gratis Transparan, Diawasi Ketat Kemenkeu dan Bappenas

matamata.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pengelolaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui mekanisme berlapis. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara transparan dan akuntabel.

Dadan menjelaskan, prinsip utama dalam pengelolaan anggaran ini adalah pengawasan kolektif. Ia menekankan bahwa tidak ada satu pun proses yang berjalan tanpa pengawasan pihak lain.

"Prinsip utama dalam pengelolaan anggaran negara yakni tidak adanya proses yang berjalan sendiri tanpa pengawasan, you are never alone. Semua melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan berbagai pihak," ujar Dadan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut Dadan, tahap perencanaan program sudah dibahas sejak awal melalui forum tripartit yang melibatkan tiga lembaga utama: BGN, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mekanisme serupa juga berlaku pada proses pembahasan anggaran hingga tahap pembukaan blokir anggaran. Mengingat MBG merupakan program prioritas nasional, setiap langkahnya harus melalui persetujuan forum tripartit tersebut.

"Dalam pembahasan anggaran dan proses buka blokir karena program prioritas, juga dilakukan secara tripartit," ucap Dadan.

Lebih lanjut, Dadan merinci bahwa pada tahap pengadaan barang dan jasa, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) turut dilibatkan untuk melakukan peninjauan (review).

Hal ini guna memastikan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, urusan pembayaran pun harus melalui verifikasi dan persetujuan final dari Kementerian Keuangan.

"Dalam proses pembayaran, semuanya harus disetujui (approve) oleh Kemenkeu," tuturnya.

Secara teknis, Dadan menambahkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran krusial dalam memantau hasil atau output program. Bappenas akan memastikan apakah capaian program sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, sementara rincian spesifikasi teknis tetap berada di ranah operasional.

Baca Juga: Kabar Baik! Gus Irfan Tegaskan Kenaikan Biaya Haji Tak Akan Bebankan Jemaah

Melalui pengawasan berlapis ini, BGN berkomitmen agar program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sukses secara implementasi, tetapi juga bersih secara administrasi keuangan negara. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Ruben Onsu mengajukan penundaan pemeriksaan ke Polres Metro Jaksel terkait kasus dugaan penipuan investasi Rp3,5 miliar....

news | 16:30 WIB

Menekraf Teuku Riefky Harsya menegaskan Muktamar ke-35 NU menjadi momentum penting mengakselerasi ekonomi kreatif berbas...

news | 16:15 WIB

Presiden Timor-Leste Ramos Horta mengajak delegasi peraih Nobel bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan...

news | 15:37 WIB

Kedubes Palestina menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di NTT sebagai bentuk solidaritas dan persauda...

news | 15:00 WIB

Megawati Soekarnoputri menggelar dialog meja bundar bersama Presiden Timor Leste Jos Ramos-Horta dan para peraih Nobel d...

news | 14:19 WIB