Tak Ingin Demokrasi Rusak, Relawan Prabowo: Kritik Boleh, Tapi Jangan Delegitimasi Lewat Jalanan!

matamata.com - Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menegaskan bahwa dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum, legitimasi kekuasaan tidak boleh digoyang melalui tekanan jalanan.

Menurutnya, setiap kritik terhadap pemerintah harus disampaikan melalui mekanisme elektoral dan sistem ketatanegaraan yang sah.

"Presiden Prabowo Subianto memperoleh mandat rakyat melalui proses demokrasi yang sah (legitimate). Oleh karena itu, setiap kritik harus disampaikan dalam koridor konstitusi, bukan melalui narasi delegitimasi yang berpotensi merusak tatanan demokrasi," ujar Anthony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/4).

Anthony menjelaskan bahwa meskipun kritik adalah elemen vital bagi demokrasi, penyampaiannya wajib dilandasi argumentasi berbasis data dan etika publik.

Ia memperingatkan bahwa upaya mendorong perubahan kekuasaan melalui jalur ekstra konstitusional hanya akan menciptakan ketidakpastian yang merugikan stabilitas nasional.

"Kondisi global saat ini penuh ketidakpastian. Indonesia justru membutuhkan konsolidasi, bukan polarisasi. Kita harus solid di dalam negeri dan memberi masukan kepada pemerintah dengan cara yang benar," tuturnya.

Lebih lanjut, Anthony menyoroti korelasi antara instabilitas politik dengan perlambatan ekonomi. Ketidakpastian kebijakan dan penurunan kepercayaan pelaku usaha adalah risiko nyata yang harus dihindari agar agenda pembangunan serta penciptaan lapangan kerja tetap optimal.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah menyediakan saluran formal untuk mengoreksi pemerintah, mulai dari mekanisme di parlemen hingga ruang kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang. Anthony pun mengajak akademisi dan pengamat untuk mengedepankan narasi solutif ketimbang provokatif.

"Perbedaan pandangan adalah hal wajar, namun harus dikelola dengan tanggung jawab agar tidak menjadi disrupsi sosial maupun ekonomi," tambahnya.

Pernyataan ini sejalan dengan kekhawatiran Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, dalam rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4), Presiden memperingatkan bahaya hoaks dan fitnah di media sosial yang kini diperkuat oleh teknologi digital.

Baca Juga: BGN Jamin Anggaran Makan Bergizi Gratis Transparan, Diawasi Ketat Kemenkeu dan Bappenas

"Dulu (menghancurkan negara) kirim pasukan, kirim bom. Sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah dan hoaks," kata Presiden Prabowo.

Presiden menekankan bahwa kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), memungkinkan penyebaran narasi negatif secara masif yang dapat mengancam kedaulatan informasi nasional. (Antara)