Panas! China Sebut Kesepakatan Cip AS-Taiwan Langgar Kedaulatan Beijing

Pemerintah China mengecam keras kesepakatan dagang terbaru antara Amerika Serikat dan Taiwan.

Elara | MataMata.com
Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:15 WIB
Arsip - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun. (ANTARA/Desca Lidya Natalia/pri0

Arsip - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun. (ANTARA/Desca Lidya Natalia/pri0

Matamata.com - Pemerintah China mengecam keras kesepakatan dagang terbaru antara Amerika Serikat dan Taiwan. Kesepakatan tersebut mencakup relokasi pabrik semikonduktor dari Taiwan ke AS dengan imbalan penurunan tarif impor, sebuah langkah yang dianggap Beijing melanggar prinsip "Satu-China".

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan China. Beijing menentang segala bentuk perjanjian resmi antara wilayah Taiwan dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan China.

"China dengan tegas menentang negosiasi dan penandatanganan perjanjian apa pun yang memiliki konotasi kedaulatan dan bersifat resmi antara wilayah Taiwan dan negara lain," ujar Guo dalam jumpa pers di Beijing, Jumat (16/1/2026).

Investasi Jumbo dan Tekanan Trump Kesepakatan dagang ini mencakup komitmen investasi Taiwan senilai 250 miliar dolar AS (sekitar Rp4.227,2 triliun) di sektor manufaktur semikonduktor dan teknologi AS. Sebagai kompensasi, tarif impor produk Taiwan ke AS diturunkan dari 20 persen menjadi 15 persen.

Kesepakatan ini mengakhiri negosiasi alot selama berbulan-bulan, menyusul permintaan Presiden AS, Donald Trump, agar produksi cip global dipindahkan ke negaranya demi memperkuat rantai pasok domestik.

Selain investasi langsung, Taiwan disebut akan menyediakan tambahan jaminan kredit sebesar 250 miliar dolar AS guna membantu perusahaan kecil dalam rantai pasok semikonduktor yang berekspansi ke Negeri Paman Sam tersebut.

Dampak bagi TSMC Raksasa semikonduktor Taiwan, TSMC, sebelumnya telah berkomitmen menginvestasikan 100 miliar dolar AS untuk memperluas bisnisnya di Arizona. Berdasarkan kesepakatan baru ini, produsen cip yang berekspansi di AS akan diberi fasilitas impor semikonduktor tanpa tarif tambahan selama masa konstruksi tertentu.

Di sisi lain, Beijing mendesak Washington untuk kembali mematuhi komitmen diplomatik yang telah disepakati sebelumnya.

"AS perlu sungguh-sungguh mematuhi prinsip Satu-China dan tiga komunike bersama China–AS," tegas Guo Jiakun.

Pemerintah AS sendiri menyatakan bahwa kerja sama dengan Taiwan murni dilakukan untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan keamanan teknologi strategis di tengah persaingan global yang kian tajam. (Antara)

Baca Juga: Simpan Topeng Emas dan Jejak Prasejarah, Menbud Fadli Zon Siapkan Wajah Baru Situs Pasir Angin

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Perdagangan Budi Santoso siapkan 3 Permendag baru untuk ekspor CPO, batu bara, dan ferroalloy. Mulai 1 Januari 2...

news | 15:18 WIB

IHSG hari ini ambles lebih dari 4 persen ke level 5.694. Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan pemerintah tak siapkan int...

news | 14:18 WIB

Presiden ke-6 RI SBY menegaskan dalam Asia Grassroots Forum 2026 bahwa UMKM adalah agenda ekonomi strategis dan tameng u...

news | 13:41 WIB

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Dili untuk mematangkan rencana kunjungan ...

news | 13:15 WIB

KPK menduga Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menerima aliran uang pemerasan pengurusan KITAS/KITAP ratusan ...

news | 11:57 WIB

Istana angkat bicara terkait penahanan Wamen Imipas Silmy Karim oleh KPK dan penetapan tersangka eks pimpinan BGN oleh K...

news | 10:45 WIB

KPK resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim terkait kasus dugaan korupsi pengurusan...

news | 09:19 WIB

Presiden Prabowo Subianto panggil BPKP dan PPATK setelah mencium indikasi penyelewengan oleh pimpinan di Badan Gizi Nasi...

news | 08:26 WIB

Eks Wamenaker Immanuel Noel Ebenezer menghadapi sidang vonis kasus dugaan pemerasan sertifikat K3 dan gratifikasi di PN ...

news | 07:15 WIB

Anggota DPR RI Yan Mandenas meminta Kepala BGN baru Nanik S. Deyang fokus benahi distribusi dan kualitas program Makan B...

news | 06:00 WIB