Menteri PKP Instruksikan Lokasi Huntap Penyintas Bencana Sumatera Dekat Fasilitas Umum

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan pentingnya pemilihan lokasi hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera. Ia menginstruksikan agar lokasi pembangunan tidak hanya aman dari risiko bencana, tetapi

Elara | MataMata.com
Jum'at, 26 Desember 2025 | 09:15 WIB
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (ANTARA/Aji Cakti)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan keterangan kepada wartawan di Jakarta. (ANTARA/Aji Cakti)

Matamata.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menekankan pentingnya pemilihan lokasi hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di Sumatera.

Ia menginstruksikan agar lokasi pembangunan tidak hanya aman dari risiko bencana, tetapi juga memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum (fasum).

"Tolong dipersiapkan lokasi-lokasi untuk huntap, secara teknikal tidak banjir, aman dari potensi longsor dan tidak jauh dari fasilitas umum dan jelas secara hukum, jangan lokasi yang merusak lingkungan," ujar Maruarar dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (26/12).

Maruarar, yang akrab disapa Ara, menjelaskan bahwa kecepatan pembangunan huntap melalui skema gotong royong ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah.

Ia memimpin rapat pembangunan 2.600 unit huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Proyek ini dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai bentuk kehadiran negara bagi rakyat. "Terima kasih semua mau berkenan rapat untuk bantu rakyat kita walaupun masih dalam suasana Natal," ucapnya.

Dalam arahannya, Menteri PKP menjadikan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai percontohan percepatan penanganan pascabencana yang terpadu. Ditargetkan pada 21 Maret mendatang, sertifikat rumah sudah dapat diserahkan langsung kepada masyarakat.

“Tapanuli Utara bisa menjadi contoh. Bangunannya selesai, listrik selesai, dan sertifikat juga selesai. Ke depan, saya berharap Tapanuli Selatan, Sibolga dan wilayah Tapanuli lainnya juga sudah memiliki sertifikat untuk rakyat,” kata Ara.

Guna memastikan percepatan di lapangan, Menteri PKP menunjuk tiga Direktur Jenderal (Dirjen) untuk mengawal langsung proses alokasi hunian di wilayah terdampak:

  1. Dirjen Perumahan Perdesaan, Imran: Ditugaskan menangani wilayah Aceh Tamiang dan Aceh Utara.
  2. Dirjen Kawasan Permukiman, Fitrah Nur: Ditugaskan menangani wilayah Sumatera Barat.
  3. Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Azis Andriansyah: Ditugaskan menangani wilayah Sumatera Utara.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Buddha Tzu Chi, jajaran pemerintah daerah, serta kementerian terkait yang tetap bekerja memberikan pelayanan bagi rakyat meski di tengah hari libur keagamaan. (Antara)

Baca Juga: Presiden Prabowo Ajak Rakyat Perkuat Solidaritas untuk Korban Bencana di Sumatera

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum yang menjerat tig...

news | 15:15 WIB

Iran meluncurkan serangan rudal dan UAV besar-besaran ke wilayah Israel serta pangkalan militer Amerika Serikat di Bahra...

news | 14:15 WIB

Otorita IKN (OIKN) memprioritaskan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif pada 2026. Simak target pemindahan 4.000 ...

news | 13:15 WIB

Antisipasi krisis energi akibat blokade Selat Hormuz, Pemerintah Korea Selatan resmi terapkan sistem ganjil-genap kendar...

news | 12:15 WIB

Ombudsman RI meminta dukungan Komisi II DPR untuk realisasi anggaran pengawasan program prioritas seperti Makan Bergizi ...

news | 11:15 WIB

Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Kelurahan Donan, Cilacap. Simak fungsinya untuk pe...

news | 10:23 WIB

Presiden Prabowo Subianto berhasil mengantongi komitmen investasi sebesar Rp173 triliun dari Korea Selatan, mencakup sek...

news | 09:15 WIB

Menaker Yassierli tegaskan aturan WFH satu hari seminggu bagi karyawan swasta per 1 April 2026 hanya bersifat imbauan. S...

news | 08:15 WIB

Malaysia resmi berlakukan WFH bagi pegawai pemerintah mulai 15 April 2026 demi hemat BBM. Simak perbandingannya dengan k...

news | 07:15 WIB

Presiden Prabowo tiba di Jakarta usai lawatan ke Jepang & Korsel. Membawa komitmen investasi Rp380 triliun dan 10 MoU st...

news | 06:00 WIB