Korsel Terapkan Ganjil-Genap Kendaraan Dinas Buntut Krisis Energi Timur Tengah

matamata.com - Pemerintah Korea Selatan resmi memberlakukan pembatasan kendaraan operasional pemerintah melalui sistem ganjil-genap. Langkah ekstrem ini diambil sebagai respons atas krisis bahan bakar global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.

Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan menyatakan aturan ini mulai berlaku efektif pada 8 April 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menaikkan tingkat kewaspadaan krisis keamanan sumber daya minyak mentah dari Level 2 ke Level 3 (siaga), terhitung mulai Kamis (2/4/2026).

"Sistem ganjil-genap bagi kendaraan pemerintah ini memberi ruang bagi masyarakat untuk bersiap sebelum aturan benar-benar diimplementasikan," tulis laporan kantor berita Yonhap, mengutip pernyataan resmi kementerian.

Berdasarkan kebijakan tersebut, kendaraan dinas dengan angka terakhir pelat ganjil hanya diizinkan beroperasi pada tanggal ganjil, begitu pula sebaliknya. Namun, pemerintah memberikan pengecualian bagi kendaraan listrik, kendaraan bertenaga hidrogen, serta kendaraan yang mengangkut penyandang disabilitas dan ibu hamil.

Untuk sektor swasta, pemerintah masih memberlakukan partisipasi bersifat sukarela. Meski demikian, akses kendaraan pribadi ke lahan parkir milik pemerintah daerah maupun instansi pusat akan dibatasi ketat. Sebagai gambaran, kendaraan dengan pelat berakhir angka 1 atau 6 dilarang parkir di area publik setiap hari Senin.

Kementerian Energi memperkirakan pengetatan ini mampu memangkas konsumsi minyak tambahan sebesar 37,5 persen, atau setara 17.000 hingga 87.000 barel per bulan.

Krisis energi di negeri gingseng ini merupakan dampak langsung dari memanasnya hubungan Iran dan Israel. Serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke Teheran pada akhir Februari lalu memicu aksi balasan Iran ke fasilitas militer AS di Timur Tengah.

Eskalasi ini menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz, jalur krusial distribusi minyak dunia. Situasi ini sangat memukul Korea Selatan mengingat sekitar 70 persen impor minyak mereka harus melewati jalur tersebut. (Antara)