Ombudsman RI Minta Dukungan DPR Kawal Pengawasan Makan Bergizi Gratis

matamata.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta dukungan Komisi II DPR RI untuk mendorong realisasi anggaran pengawasan program prioritas nasional. Anggaran tersebut mencakup pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menjelaskan bahwa usulan tersebut telah dituangkan dalam Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Prioritas Nasional. Namun, saat ini prosesnya masih terkendala administrasi di tingkat pusat.

"Kami sudah menyampaikan usulan ke Sekretariat Negara, mengingat pembukaan blokir anggaran harus atas persetujuan Presiden. Melalui rapat ini, kami juga meminta dukungan Komisi II," ujar Najih dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Najih memaparkan, Ombudsman telah menyusun target penyelesaian laporan masyarakat untuk tahun ini. Secara rinci, ORI membidik penyelesaian 725 laporan di tingkat pusat dan 7.100 laporan di tingkat perwakilan daerah.

Selain itu, Ombudsman berencana melakukan 17 Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) umum dan 34 laporan IAPS tematik yang khusus menyasar program prioritas presiden. Untuk aspek pencegahan, ORI menargetkan penilaian opini pengawasan terhadap 85 kementerian/lembaga serta 552 pemerintah daerah.

Terkait performa keuangan, Najih mengungkapkan realisasi anggaran Ombudsman hingga 27 Maret 2026 telah mencapai Rp251,98 miliar atau sekitar 20,62 persen.

"Dari sisi operasional, per Maret ini kami telah menangani 6.374 laporan masyarakat dan berhasil menyelesaikan 1.567 laporan di antaranya," tambahnya. Tak hanya itu, dalam waktu dekat, Ombudsman juga bersiap melakukan pemantauan pencegahan malaadministrasi pada arus mudik dan balik Idulfitri.

Merespons paparan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2024 serta progres penyerapan anggaran triwulan I 2026.

Meski demikian, Zulfikar mengingatkan Ombudsman untuk terus meningkatkan kinerja pada sisa tahun anggaran ini. "Kami meminta optimalisasi target kinerja di triwulan berikutnya agar tetap berorientasi pada kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat," tegas Zulfikar. (Antara)

Baca Juga: Menteri PPPA Resmikan Ruang Bersama Indonesia di Cilacap, Dorong Pembangunan Berperspektif Gender