Kemenhub Targetkan Pembangunan Pelabuhan Wanam 100 Persen Guna Perkuat Logistik Papua Selatan

Matamata.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempercepat penyelesaian pembangunan Pelabuhan Wanam di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Proyek ini diproyeksikan menjadi simpul logistik strategis untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menyatakan bahwa Pelabuhan Wanam merupakan investasi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

“Pelabuhan Wanam bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi merupakan investasi jangka panjang negara untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Papua Selatan," ujar Masyhud dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/12).

Upaya percepatan ini ditandai dengan penandatanganan kontrak pengadaan barang hasil pekerjaan pembangunan Pelabuhan Wanam hingga rampung 100 persen.

Masyhud menegaskan pentingnya kontrak ini untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan diselesaikan secara menyeluruh.

"Penandatanganan kontrak ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan Pelabuhan Wanam dapat diselesaikan secara menyeluruh," katanya.

Berdasarkan data per 12 Desember 2025, progres fisik pembangunan sisi laut Pelabuhan Wanam telah mencapai 87,39 persen. Untuk menuntaskan sisa pekerjaan, Ditjen Perhubungan Laut melakukan penunjukan langsung kepada PT Dua Samudera Perkasa sebagai pelaksana.

Langkah ini merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Masyhud menekankan agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan prinsip transparansi dan kualitas hasil pekerjaan.

Baca Juga: Satgas PKH Klarifikasi 27 Perusahaan Terkait Pemicu Banjir Bandang di Sumatera

“Saya berharap seluruh proses pelaksanaan kontrak ini dilakukan dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya, serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Pembangunan ini juga disebut sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan dan pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia, khususnya kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Melalui infrastruktur ini, pemerintah berharap distribusi logistik di Papua Selatan menjadi lebih efisien dan memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk terus mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut guna mewujudkan Indonesia yang terhubung, berdaulat, dan berdaya saing,” tutup Masyhud. (Antara)