Menteri HAM Pastikan Revisi UU HAM Tak Lemahkan Kewenangan Komnas HAM

Matamata.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memastikan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak akan melemahkan kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Substansi kewenangan Komnas HAM untuk menerima dan menangani pengaduan dugaan pelanggaran HAM tidak menjadi bagian dari pokok revisi. Menerima pengaduan itu tidak masuk dalam pasal yang kami revisi,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (5/11).

Menurut Pigai, dengan tidak dimasukkannya pasal tersebut ke dalam revisi, maka kewenangan Komnas HAM untuk menerima dan menangani laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM tetap utuh.

“Mana ada kasus yang bisa diproses tanpa menerima pengaduan? Komisionernya perlu memahami prinsip dan instrumen HAM agar tidak mempermalukan lembaganya sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembahasan revisi UU HAM melibatkan berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan sejumlah pakar HAM seperti mantan Ketua Komnas HAM Hafid Abbas, Ifdhal Kasim, dan Ahmad Taufan Damanik.

“Semua tokoh HAM Indonesia kami libatkan,” katanya.

Pernyataan Pigai tersebut menanggapi kritik Ketua Komnas HAM Anis Hidayah yang sebelumnya menilai draf revisi UU HAM versi pemerintah berpotensi melemahkan Komnas HAM.

Pigai mempertanyakan draf yang dijadikan acuan Komnas HAM. “Draf yang mereka rujuk tidak pernah keluar dari meja saya. Mungkin itu draf dari pertemuan biasa. Draf resmi dari kementerian harus berasal dari menteri,” ujarnya.

Sebelumnya, Komnas HAM menyoroti sedikitnya 21 pasal dalam rancangan revisi tersebut, antara lain Pasal 1, 10, 79, 80, 83–85, 87, 100, 102–104, 109, dan 127.

Dalam keterangannya, Anis menyebut rancangan itu berpotensi melemahkan kewenangan Komnas HAM di tengah semakin besarnya kewenangan Kementerian HAM.

Baca Juga: BGN Tegaskan Ompreng Program Makan Bergizi Gratis Harus Gunakan Stainless Steel 304

Saat ini, Komnas HAM memiliki empat tugas dan kewenangan utama, yakni pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi. Namun, dalam draf revisi, Komnas HAM disebut tidak lagi berwenang menerima dan menangani pengaduan dugaan pelanggaran HAM, melakukan mediasi, pendidikan, penyuluhan, serta pengkajian HAM kecuali terkait regulasi dan instrumen internasional.

Anis menilai, penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Kementerian HAM tidak tepat karena kementerian merupakan bagian dari pemerintah sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) HAM.

Komnas HAM khawatir, pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, lembaga tersebut menilai penanganan dugaan pelanggaran HAM semestinya tetap dilakukan oleh lembaga independen. (Antara)