Pigai Dorong Perlindungan Pekerja RI dan Bentuk Forum HAM Asia Tenggara dalam Pertemuan dengan Menteri Kamboja

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengangkat isu perlindungan pekerja Indonesia di Kamboja serta peluang kerja sama peningkatan kapasitas HAM kawasan dalam pertemuannya dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy.

Elara | MataMata.com
Rabu, 26 November 2025 | 13:00 WIB
Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai (kedua kiri) berbincang dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy (kedua kanan) dalam pertemuan di Kantor Komite HAM Kamboja, Phnom Penh, Senin (24/11/2025). ANTARA/HO-Kemenham

Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai (kedua kiri) berbincang dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy (kedua kanan) dalam pertemuan di Kantor Komite HAM Kamboja, Phnom Penh, Senin (24/11/2025). ANTARA/HO-Kemenham

Matamata.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengangkat isu perlindungan pekerja Indonesia di Kamboja serta peluang kerja sama peningkatan kapasitas HAM kawasan dalam pertemuannya dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy.

Dalam siaran tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Pigai menyampaikan bahwa terdapat sekitar 130 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kamboja, dengan sekitar 3.000 orang di antaranya menjadi korban penipuan daring.

"Saya juga titipkan kepada Pak Menteri HAM Kamboja soal yang terkait dengan pekerja kita di Kamboja mengingat jumlah pekerja Indonesia yang banyak dan juga banyak mengalami masalah utamanya yang terkait dengan penipuan online supaya ikut membantu," jelasnya.

Pigai menegaskan Kamboja merupakan salah satu tujuan utama pekerja migran asal Indonesia, sehingga perlindungan menjadi prioritas pemerintah.

Selain isu pekerja migran, Pigai juga menjajaki kerja sama penguatan HAM yang mencakup rencana pembentukan forum menteri HAM kawasan Asia Tenggara serta pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi urusan HAM di kawasan Asia Pasifik yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada 2026.

"Salah satu yang kami bahas dalam pertemuan ini adalah rencana membentuk forum tingkat menteri untuk urusan HAM di kawasan Asia Tenggara, sekaligus saya mengundang Menteri HAM Kamboja untuk hadir dalam high level meeting di Indonesia tahun depan," katanya.

Pigai menyebut forum tersebut menjadi ruang strategis untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta merespons berbagai isu HAM regional yang membutuhkan perhatian bersama.

Pertemuan dengan Keo Remy dinilai Pigai sebagai langkah penting memperkuat hubungan bilateral, mengingat kedekatan sejarah Indonesia dan Kamboja dalam urusan perdamaian dan diplomasi kawasan.

"Saya bahagia dan bangga. Indonesia dan Kamboja bisa menjadi sahabat yang baik, sama-sama berupaya membangun peradaban HAM. Ke depan saya akan melakukan pertemuan dengan menteri-menteri lain di kawasan ASEAN dan selanjutnya juga Asia Pasifik," ucapnya.

Pertemuan berlangsung di Kantor Komite HAM Kamboja, Phnom Penh, Senin (24/11). Pigai turut didampingi Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta serta Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto.

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Tabayyun dengan MUI soal Pajak: Samakan Persepsi, Redam Polemik

Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy menyampaikan apresiasinya atas pertemuan tersebut dan menilai kolaborasi kedua negara semakin menegaskan urgensi isu HAM di kawasan.

"Suatu penghargaan luar biasa, dua pimpinan institusi HAM Indonesia dan Kamboja bertemu. Apresiasi saya juga karena komitmen Menteri HAM mendukung keadilan dan HAM. Biasanya orang yang mengurusi HAM punya karakter sendiri harus muncul dari dalam," ujarnya.

Terkait rencana forum tingkat tinggi di Indonesia, Remy menyatakan dukungan penuh dan memastikan kehadirannya. Ia juga menyambut baik dorongan Pigai terkait isu pekerja migran.

"Termasuk persoalan tenaga kerja yang disampaikan tadi, kami sangat terbuka berkomunikasi dengan kementerian luar negeri dan tenaga kerja terkait persoalan ini. Kami tentu akan membantu dengan maksimal," kata Remy. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua DEN Luhut Pandjaitan dan ekonom senior Chatib Basri ke Istana Kepresidenan, Se...

news | 16:44 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal kebijakan efisiensi anggaran berlanjut pada 2027. Skema bansos dan subsidi ak...

news | 16:40 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan tiga strategi utama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% pa...

news | 14:15 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan perpanjangan batas usia pensiun Kapolri dalam RUU Polri baru disesuaikan dengan kebut...

news | 13:49 WIB

Bapanas rampungkan uji sampel dan sertifikasi mutu untuk ekspor 200 ribu ton beras ke Malaysia. Bulog pastikan harga jua...

news | 10:15 WIB

Tim Kepresidenan meluncurkan buku 'Presiden Solusi' yang mendokumentasikan 108 kebijakan strategis dan transformasi huku...

news | 09:15 WIB

Rencana kenaikan HET Minyakita bergulir. Mentan Amran Sulaiman siap gelar rapat koordinasi dengan Mendag Budi Santoso da...

news | 08:49 WIB

Kejagung limpahkan 11 tersangka korupsi ekspor CPO modus samarkan minyak sawit jadi limbah POME ke JPU. Tiga tersangka d...

news | 08:39 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan tidak ada jabatan yang kebal hukum terkait pengusutan dugaan kasus l...

news | 07:15 WIB

KPK dalami peran pemilik Maktour Fuad Hasan Masyhur dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024 setelah resmi menahan dua t...

news | 06:00 WIB