Pigai Dorong Perlindungan Pekerja RI dan Bentuk Forum HAM Asia Tenggara dalam Pertemuan dengan Menteri Kamboja

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengangkat isu perlindungan pekerja Indonesia di Kamboja serta peluang kerja sama peningkatan kapasitas HAM kawasan dalam pertemuannya dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy.

Elara | MataMata.com
Rabu, 26 November 2025 | 13:00 WIB
Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai (kedua kiri) berbincang dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy (kedua kanan) dalam pertemuan di Kantor Komite HAM Kamboja, Phnom Penh, Senin (24/11/2025). ANTARA/HO-Kemenham

Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai (kedua kiri) berbincang dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy (kedua kanan) dalam pertemuan di Kantor Komite HAM Kamboja, Phnom Penh, Senin (24/11/2025). ANTARA/HO-Kemenham

Matamata.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengangkat isu perlindungan pekerja Indonesia di Kamboja serta peluang kerja sama peningkatan kapasitas HAM kawasan dalam pertemuannya dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy.

Dalam siaran tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Pigai menyampaikan bahwa terdapat sekitar 130 ribu warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kamboja, dengan sekitar 3.000 orang di antaranya menjadi korban penipuan daring.

"Saya juga titipkan kepada Pak Menteri HAM Kamboja soal yang terkait dengan pekerja kita di Kamboja mengingat jumlah pekerja Indonesia yang banyak dan juga banyak mengalami masalah utamanya yang terkait dengan penipuan online supaya ikut membantu," jelasnya.

Pigai menegaskan Kamboja merupakan salah satu tujuan utama pekerja migran asal Indonesia, sehingga perlindungan menjadi prioritas pemerintah.

Selain isu pekerja migran, Pigai juga menjajaki kerja sama penguatan HAM yang mencakup rencana pembentukan forum menteri HAM kawasan Asia Tenggara serta pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi urusan HAM di kawasan Asia Pasifik yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada 2026.

"Salah satu yang kami bahas dalam pertemuan ini adalah rencana membentuk forum tingkat menteri untuk urusan HAM di kawasan Asia Tenggara, sekaligus saya mengundang Menteri HAM Kamboja untuk hadir dalam high level meeting di Indonesia tahun depan," katanya.

Pigai menyebut forum tersebut menjadi ruang strategis untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, serta merespons berbagai isu HAM regional yang membutuhkan perhatian bersama.

Pertemuan dengan Keo Remy dinilai Pigai sebagai langkah penting memperkuat hubungan bilateral, mengingat kedekatan sejarah Indonesia dan Kamboja dalam urusan perdamaian dan diplomasi kawasan.

"Saya bahagia dan bangga. Indonesia dan Kamboja bisa menjadi sahabat yang baik, sama-sama berupaya membangun peradaban HAM. Ke depan saya akan melakukan pertemuan dengan menteri-menteri lain di kawasan ASEAN dan selanjutnya juga Asia Pasifik," ucapnya.

Pertemuan berlangsung di Kantor Komite HAM Kamboja, Phnom Penh, Senin (24/11). Pigai turut didampingi Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta serta Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto.

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Tabayyun dengan MUI soal Pajak: Samakan Persepsi, Redam Polemik

Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy menyampaikan apresiasinya atas pertemuan tersebut dan menilai kolaborasi kedua negara semakin menegaskan urgensi isu HAM di kawasan.

"Suatu penghargaan luar biasa, dua pimpinan institusi HAM Indonesia dan Kamboja bertemu. Apresiasi saya juga karena komitmen Menteri HAM mendukung keadilan dan HAM. Biasanya orang yang mengurusi HAM punya karakter sendiri harus muncul dari dalam," ujarnya.

Terkait rencana forum tingkat tinggi di Indonesia, Remy menyatakan dukungan penuh dan memastikan kehadirannya. Ia juga menyambut baik dorongan Pigai terkait isu pekerja migran.

"Termasuk persoalan tenaga kerja yang disampaikan tadi, kami sangat terbuka berkomunikasi dengan kementerian luar negeri dan tenaga kerja terkait persoalan ini. Kami tentu akan membantu dengan maksimal," kata Remy. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK memeriksa Direktur PT Marco Tour and Travel Syarif Thalib terkait dugaan jual beli kuota haji 2023-2024 yang merugik...

news | 11:30 WIB

Pemprov DKI Jakarta setujui penambahan 5.000 personel Satpol PP untuk kurangi beban kerja. Simak penjelasan Wagub Rano K...

news | 10:15 WIB

Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 resmi dirilis untuk memberikan stabilitas dan kepastian hukum bagi investor di proyek karbo...

news | 09:15 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap strategi 'survival mode' RI. Pemerintah fokus hapus inefisiensi dan tutup kebocoran p...

news | 06:00 WIB

Menaker Yassierli menargetkan pemerataan program Magang Nasional agar lebih inklusif bagi putra daerah dan lulusan baru ...

news | 13:06 WIB

Kementan tegaskan industri sawit Indonesia ramah lingkungan dan penuhi standar global ISPO. Simak peran strategis sawit ...

news | 13:03 WIB

Ketua DPR Puan Maharani soroti temuan 2.640 peserta UTBK 2026 yang terindikasi curang. Desak pemerintah perbarui sistem ...

news | 13:00 WIB

Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon...

news | 11:00 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Panglima TNI dan sejumlah purnawirawan seperti Andika ...

news | 10:39 WIB

Kejagung memeriksa pegawai Kementerian ESDM sebagai saksi kasus korupsi PT AKT. Simak perkembangan terbaru penetapan ter...

news | 10:00 WIB