Komnas HAM Desak Layanan Trauma Healing Diperkuat untuk Korban Bencana di Sumatera

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan pentingnya penyediaan layanan pemulihan trauma bagi korban bencana di wilayah Sumatera.

Elara | MataMata.com
Rabu, 03 Desember 2025 | 09:15 WIB
Redaktur Pelaksana II Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Sigit Pinardi (kiri) memberikan cendera mata kepada Ketua Komnas HAM Anis Hidayah (kanan) usai kunjungan ke ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa (2/12/2025). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

Redaktur Pelaksana II Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Sigit Pinardi (kiri) memberikan cendera mata kepada Ketua Komnas HAM Anis Hidayah (kanan) usai kunjungan ke ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa (2/12/2025). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

Matamata.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menekankan pentingnya penyediaan layanan pemulihan trauma bagi korban bencana di wilayah Sumatera.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kesehatan fisik, tetapi juga mengganggu kondisi psikologis masyarakat terdampak.

"Jadi bagaimana memastikan agar ke depan trauma yang ditimbulkan karena bencana itu juga ditangani ya," kata Anis saat ditemui di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Selasa.

Ia berharap ke depan lebih banyak posko yang menyediakan layanan pendampingan psikologis di wilayah terdampak, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Komnas HAM juga berencana melakukan asesmen terkait dampak bencana di Sumatera yang berhubungan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Hasil asesmen tersebut akan disampaikan kepada pemerintah sebagai rekomendasi dalam penanganan lanjutan termasuk banjir dan tanah longsor.

Anis menilai respons cepat terhadap bencana telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah melalui proses evakuasi. Kendati demikian, ia menekankan bahwa kebutuhan lain seperti akses informasi dan pemenuhan pangan juga harus terus dipastikan.

Menurutnya, pemerintah daerah telah mengidentifikasi kebutuhan para penyintas dan hal itu perlu ditindaklanjuti pemerintah pusat.

"Kemarin kalau tidak salah Menteri Keuangan sudah merespons dengan anggaran yang cukup. Mudah-mudahan itu semua berjalan dengan baik, sehingga tata kelola penanganan bencana bisa cepat, tepat, dan kredibel," ujarnya.

Data per Senin (1/12) pukul 17.00 WIB mencatat sebanyak 604 orang meninggal dunia dan 468 lainnya masih hilang akibat banjir dan longsor di Pulau Sumatera.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan bahwa perempuan dan anak yang menjadi korban bencana akan mendapatkan layanan khusus, termasuk pendampingan psikologis.

Baca Juga: 280 Pengemudi Becak di Banyumas Terima Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo

"Negara hadir untuk memastikan setiap perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya termasuk lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang layak selama masa tanggap darurat maupun fase pemulihan nantinya," kata Arifah dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital turut mendirikan posko trauma healing di wilayah Desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Saat meninjau posko yang berada di Masjid Al-Hafiz, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pihaknya rutin menghadirkan posko trauma healing di setiap peristiwa bencana.

"Setelah surut itu kan memang biasa ada posko trauma healing dan Komdigi memang selama ini selalu aktif tidak terkecuali di bencana kali ini, ini salah satu posko trauma healing yang kita bangun," kata Meutya kepada wartawan di Deli Serdang, Senin (1/12) malam.  (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto pimpin rapat terbatas bahas rencana geostrategi Indonesia bersama pimpinan TNI di Istana Merde...

news | 21:29 WIB

Partai Gema Bangsa resmi deklarasi dan menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2029. Simak alasan Ketum Ah...

news | 21:25 WIB

Pemerintah China mengecam keras kesepakatan dagang terbaru antara Amerika Serikat dan Taiwan....

news | 14:15 WIB

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkapkan bahwa sebanyak 33,2 persen dari total petugas haji tahun 1447 H/2026...

news | 13:00 WIB

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan (diklat) ca...

news | 12:00 WIB

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meyakini keberadaan Sekolah Rakyat (SR) berbasis asrama menjadi instrumen...

news | 11:00 WIB

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan komitmen pemerintah untuk merevitalisasi Museum Situs Pasir Angin di Ka...

news | 10:15 WIB

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara akan memberikan gaji kepada para petani melalui s...

news | 09:15 WIB

Uni Eropa mendesak Israel untuk segera menghentikan proyek permukiman E1 di wilayah pendudukan Tepi Barat....

news | 08:00 WIB

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan akan mengoptimalkan penggunaan kanal Kawal Haji untuk menampung seluruh...

news | 07:00 WIB