Menkeu Telusuri Penyebab Lambatnya Penyaluran BLT Tambahan: Masih Perlu Persiapan Logistik

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya tengah menelusuri penyebab keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang hingga kini belum sepenuhnya diterima masyarakat.

Elara | MataMata.com
Rabu, 22 Oktober 2025 | 11:45 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). ANTARA/Imamatul Silfia/pri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan dalam wawancara cegat di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). ANTARA/Imamatul Silfia/pri.

Matamata.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya tengah menelusuri penyebab keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang hingga kini belum sepenuhnya diterima masyarakat.

“Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu persiapan logistiknya,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).

Ia menjelaskan, penyaluran BLT untuk masyarakat desil 1 dan 2 biasanya menjadi prioritas sehingga pencairannya lebih cepat dibanding kelompok lain. Adapun bantuan untuk penerima di luar kategori tersebut akan segera disalurkan dalam waktu dekat.

Untuk mempercepat distribusi, Purbaya menyebut akan berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia sebagai salah satu penyalur bantuan.

“Sementara yang PT Pos, harusnya saya perintahkan ke ajudan saya untuk diskusi dengan PT Pos tentang mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini udah keluar juga,” jelasnya.

Pemerintah sebelumnya menambah jumlah penerima BLT menjadi 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober–Desember 2025, atau dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Bantuan senilai Rp900 ribu per keluarga ini diberikan sekaligus pada bulan Oktober.

Menurut Purbaya, total anggaran Rp34 triliun untuk BLT tambahan tersebut berasal dari dana tidak terserap di sejumlah pos anggaran.

“Ada beberapa anggaran yang enggak terserap sehingga saya bisa alihkan. Nah, dari situ kan saya alihkan Rp34 triliun dari sana kan,” terang Menkeu.

Bantuan yang semula direncanakan hanya untuk dua bulan kini diperpanjang menjadi tiga bulan serta diperluas hingga mencakup masyarakat desil 3 dan 4, berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).

Program ini menjadi tambahan di luar BLT reguler yang disalurkan Kementerian Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 20,88 juta KPM.

Baca Juga: DPR Apresiasi Kejagung Kembalikan Rp13 Triliun, Minta KPK dan Polri Lakukan Hal Serupa

Penyaluran BLT dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk 18,3 juta keluarga mulai pekan depan, sedangkan PT Pos Indonesia akan menyalurkan bantuan kepada 17,2 juta keluarga.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sebagian penerima sudah mulai menerima bantuan tersebut.
“Sebanyak 8 ribu sudah menerima hari ini melalui rekening masing-masing. Ini akan terus berlangsung, nanti juga ada skema pencairan melalui PT Pos dan diantar langsung ke alamat penerima manfaat,” kata Saifullah di Jakarta, Senin (20/10). (ANtara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa proses pembenahan sistem Coretax terus menunjukkan kemajuan, m...

news | 16:48 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya penggeledahan di kantor Bea Cukai oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidan...

news | 14:30 WIB

Pemerintah berencana mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang dicampur dengan etanol sebanyak 10 persen atau ...

news | 13:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan ziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Abdul Jamil atau lebih dikenal...

news | 12:30 WIB

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyerukan agar Israel segera mematuhi kewajiban hukum intern...

news | 11:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Direktora...

news | 10:30 WIB

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa penolakan terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan ...

news | 09:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) sebagai ters...

news | 08:30 WIB

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuka peluang investasi bagi para pelaku usaha dan in...

news | 07:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan pengondisian mesin electronic data capture (EDC) dalam penyi...

news | 06:20 WIB