KPK Telusuri Dugaan Pengondisian Mesin EDC dalam Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan pengondisian mesin electronic data capture (EDC) dalam penyidikan kasus korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) periode 20182023.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 24 Oktober 2025 | 06:20 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

Matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan pengondisian mesin electronic data capture (EDC) dalam penyidikan kasus korupsi proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023.

“Jadi, dalam perkara ini kan pengadaan digitalisasi SPBU. Artinya, memang ada alat yang diproyekkan ya, yaitu EDC-nya itu,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/10).

Menurut Budi, penyidik menelusuri aspek pengondisian mesin EDC karena proyek digitalisasi SPBU tidak hanya berkaitan dengan perangkat keras, tetapi juga perangkat lunak dan sistem pendukungnya.

“Artinya, apakah spek (spesifikasi) barang yang disediakan oleh para vendor ini kualitasnya sesuai atau tidak dengan harga? Sehingga, kami pelajari, analisis, dan bandingkan. Apakah dengan harga sekian, maka speknya seperti ini?” jelasnya.

Lebih lanjut, Budi mengungkapkan adanya keterkaitan antara penyedia mesin EDC dalam proyek digitalisasi SPBU dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mesin serupa di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) pada 2020–2024.

“Salah satu pihak penyedianya kan juga sama. Ada satu penyedia yang merupakan penyedia di perkara mesin EDC BRI yang juga menjadi penyedia di perkara digitalisasi SPBU karena memang ini konstruksi atau modusnya itu mirip,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menaikkan status perkara digitalisasi SPBU Pertamina dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak September 2024. Sejumlah saksi telah dipanggil pada 20 Januari 2025.

KPK baru mengumumkan jumlah tersangka pada 31 Januari 2025, yakni tiga orang. Pada 28 Agustus 2025, penyidikan kasus tersebut memasuki tahap akhir dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kemudian, pada 6 Oktober 2025, KPK menyebut salah satu tersangka kasus digitalisasi SPBU adalah orang yang sama dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin EDC di BRI, yakni Elvizar (EL).

Diketahui, Elvizar menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) saat proyek digitalisasi SPBU dan sebagai Direktur Utama PCS dalam kasus mesin EDC di BRI. (Antara)

Baca Juga: Cegah Dana Mengendap, Pramono Anung Percepat Lelang Proyek Agar Serapan Anggaran Lebih Merata

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

TNI Angkatan Udara kembali mengirim dua pesawat angkut Hercules untuk mempercepat distribusi logistik ke daerah terdampa...

news | 12:05 WIB

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa partainya berhasil menghimpun dana donasi mencapai Rp3 m...

news | 09:30 WIB

Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kesediaan Moskow untuk membantu Indonesia mengembangkan pembangkit listrik tena...

news | 08:15 WIB

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan rasa bangganya atas penampilan gemilang tim bulutangkis beregu put...

news | 07:35 WIB

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melaporkan telah menerima 7.219 aduan penipuan hingga November 2025. Dari jumla...

news | 06:00 WIB

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh bantuan tunai dari pemerintah wajib digunakan untuk kebutuhan ya...

news | 17:15 WIB

Pemerintah Indonesia menepis kabar yang menyebut perundingan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) berada di amb...

news | 16:16 WIB

Perum Bulog Cabang Cianjur, Jawa Barat, menegaskan ketersediaan beras untuk masyarakat aman hingga memasuki awal 2026. S...

news | 15:00 WIB

Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal, mendorong masyarakat luas untuk memberikan masukan dalam proses revisi Und...

news | 13:30 WIB

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah memusatkan agenda besar pada 2026 untuk mewujudkan swasemb...

news | 12:00 WIB