Kadiv Humas: Loyalitas Polri di Bawah Presiden Harga Mati untuk Pembangunan Bangsa

Polri mengapresiasi dukungan masyarakat terkait posisi institusi yang tetap berada di bawah Presiden. Kadiv Humas tegaskan loyalitas Polri adalah harga mati.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 30 Januari 2026 | 10:30 WIB
Kadiv Humas: Loyalitas Polri di Bawah Presiden Harga Mati untuk Pembangunan Bangsa

Kadiv Humas: Loyalitas Polri di Bawah Presiden Harga Mati untuk Pembangunan Bangsa

matamata.com - Polri menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai elemen masyarakat terkait posisi institusi kepolisian yang tetap berada langsung di bawah Presiden. Dukungan ini dinilai menjadi suntikan semangat bagi Korps Bhayangkara dalam menjalankan mandat konstitusi.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menyatakan bahwa apresiasi masyarakat tersebut akan dijadikan landasan untuk terus melakukan perbaikan layanan dan optimalisasi kinerja dalam melindungi serta mengayomi publik.

“Dukungan ini menjadi energi tambahan bagi kami. Polri berkomitmen terus memperbaiki tata kelola agar menjadi institusi yang diharapkan masyarakat,” ujar Sandi di Jakarta, Jumat (30/1).

Sandi menjelaskan, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Polri kini tengah melakukan transformasi besar-besaran. Selain fokus pada pengamanan, Polri juga membuka ruang kritik seluas-luasnya demi memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Jenderal bintang dua tersebut juga menegaskan bahwa loyalitas Polri kepada Presiden merupakan komitmen yang tidak bisa ditawar demi mendukung agenda pembangunan nasional.

"Loyalitas Polri di bawah kepemimpinan Presiden adalah harga mati. Kami akan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas nasional guna memastikan kelancaran program-program unggulan pemerintah," tegas Sandi.

Lebih lanjut, Sandi memastikan bahwa Polri akan terus bekerja maksimal guna menyukseskan visi pembangunan bangsa dengan mengedepankan tagline 'Polri untuk Masyarakat'. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

DPR RI bersama lintas kementerian membahas finalisasi Perpres Ojol. Regulasi ini fokus mengawal pembagian tarif 92 perse...

news | 15:51 WIB

PT Danantara Asset Management (DAM), entitas di bawah Danantara Indonesia, resmi mengambil alih empat perusahaan manajer...

news | 15:43 WIB

Majelis Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dokter Tifa. Sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terk...

news | 14:48 WIB

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Istana belum membahas sosok pengganti Wamentan usai Sudaryo...

news | 14:33 WIB

BNN RI merampas aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus narkotika senilai Rp165 miliar. Kepala BNN Komjen Pol Suy...

news | 14:27 WIB