Cegah Dana Mengendap, Pramono Anung Percepat Lelang Proyek Agar Serapan Anggaran Lebih Merata

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menginstruksikan percepatan proses lelang proyek pembangunan di Jakarta agar dapat dimulai sejak November hingga Desember 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek bisa segera berjalan p

Elara | MataMata.com
Kamis, 23 Oktober 2025 | 16:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di kawasan Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di kawasan Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Matamata.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menginstruksikan percepatan proses lelang proyek pembangunan di Jakarta agar dapat dimulai sejak November hingga Desember 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek bisa segera berjalan pada awal tahun 2026 dan mencegah penumpukan serapan anggaran di akhir tahun.

“Saya memberikan izin untuk lelang itu diadakan, diperbolehkan pada bulan November, Desember, tapi pelaksanaan awal tahun depan,” ujar Pramono di Jakarta Timur, Kamis (23/10).

Pramono menjelaskan, kebijakan percepatan lelang bukan hal baru baginya. Saat masih menjabat sebagai Menteri di Kabinet Pemerintahan Pusat, ia pernah menerapkan strategi serupa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Waktu itu, yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November, Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu,” katanya.

Menurut Pramono, selama ini proses lelang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru digelar pada Maret atau April. Dampaknya, proyek baru bisa berjalan menjelang akhir tahun, yakni sekitar Oktober atau November, sehingga pencairan dana dan pembayaran proyek menumpuk di bulan Desember.

Dengan percepatan lelang, Pramono berharap serapan anggaran daerah bisa lebih merata sepanjang tahun serta mencegah dana mengendap di rekening pemerintah daerah menjelang tutup tahun.

“Dengan demikian, saya akan memulai bahwa proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November, Desember, pelaksanaannya bulan Januari, Februari, sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun,” ungkapnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menaker Yassierli menargetkan pemerataan program Magang Nasional agar lebih inklusif bagi putra daerah dan lulusan baru ...

news | 13:06 WIB

Kementan tegaskan industri sawit Indonesia ramah lingkungan dan penuhi standar global ISPO. Simak peran strategis sawit ...

news | 13:03 WIB

Ketua DPR Puan Maharani soroti temuan 2.640 peserta UTBK 2026 yang terindikasi curang. Desak pemerintah perbarui sistem ...

news | 13:00 WIB

Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO 2026-2030. Menteri Kebudayaan Fadli Zon...

news | 11:00 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan dengan Panglima TNI dan sejumlah purnawirawan seperti Andika ...

news | 10:39 WIB

Kejagung memeriksa pegawai Kementerian ESDM sebagai saksi kasus korupsi PT AKT. Simak perkembangan terbaru penetapan ter...

news | 10:00 WIB

Wamentan Sudaryono mengumumkan stok beras pemerintah tembus 5 juta ton per April 2026, rekor tertinggi dalam sejarah RI....

news | 09:15 WIB

Jepang menetapkan Indonesia sebagai negara ketiga paling menjanjikan untuk investasi jangka panjang. Sektor otomotif dan...

news | 08:30 WIB

PKB merespons usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum parpol maksimal dua periode. Simak alasan PKB menyebut ...

news | 07:15 WIB

KPK menyebut Khalid Basalamah dan sejumlah biro haji telah mengembalikan uang terkait kasus korupsi kuota haji. KPK imba...

news | 06:00 WIB