Cegah Dana Mengendap, Pramono Anung Percepat Lelang Proyek Agar Serapan Anggaran Lebih Merata

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menginstruksikan percepatan proses lelang proyek pembangunan di Jakarta agar dapat dimulai sejak November hingga Desember 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek bisa segera berjalan p

Elara | MataMata.com
Kamis, 23 Oktober 2025 | 16:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di kawasan Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di kawasan Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Matamata.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menginstruksikan percepatan proses lelang proyek pembangunan di Jakarta agar dapat dimulai sejak November hingga Desember 2025. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan proyek bisa segera berjalan pada awal tahun 2026 dan mencegah penumpukan serapan anggaran di akhir tahun.

“Saya memberikan izin untuk lelang itu diadakan, diperbolehkan pada bulan November, Desember, tapi pelaksanaan awal tahun depan,” ujar Pramono di Jakarta Timur, Kamis (23/10).

Pramono menjelaskan, kebijakan percepatan lelang bukan hal baru baginya. Saat masih menjabat sebagai Menteri di Kabinet Pemerintahan Pusat, ia pernah menerapkan strategi serupa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Waktu itu, yang namanya lelang dan sebagainya di Kementerian PUPR itu boleh diadakan mulai dengan bulan November, Desember. Proses itulah yang kemudian mempercepat pengadaan dan juga serapan yang ada di pemerintah pada waktu itu,” katanya.

Menurut Pramono, selama ini proses lelang di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru digelar pada Maret atau April. Dampaknya, proyek baru bisa berjalan menjelang akhir tahun, yakni sekitar Oktober atau November, sehingga pencairan dana dan pembayaran proyek menumpuk di bulan Desember.

Dengan percepatan lelang, Pramono berharap serapan anggaran daerah bisa lebih merata sepanjang tahun serta mencegah dana mengendap di rekening pemerintah daerah menjelang tutup tahun.

“Dengan demikian, saya akan memulai bahwa proses lelangnya boleh diadakan pada bulan November, Desember, pelaksanaannya bulan Januari, Februari, sehingga tidak semuanya menumpuk di akhir tahun,” ungkapnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, Budisatrio Djiwandono, menilai kebijakan penurunan harga pupuk menjadi kado istime...

news | 15:30 WIB

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menyatakan siap memanggil manajemen dan Direktur Utama...

news | 14:30 WIB

Presiden Brazil Luiz Incio Lula da Silva mengajak Indonesia untuk memperkuat sekaligus memperbarui kemitraan strategis y...

news | 14:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kekagumannya terhadap Presiden Brazil Luiz Incio Lula da Silva dan menyebut bany...

news | 13:00 WIB

Suasana hangat mewarnai pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brazil Luiz Incio Lul...

news | 11:40 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja mencatat sebanyak 938.353 peluang kerja tersedia sepanj...

news | 11:30 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyalurkan beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memi...

news | 10:30 WIB

Kapolres Intan Jaya, Kompol Sofian Samakori, mengonfirmasi adanya laporan mengenai meninggalnya pimpinan Kelompok Krimin...

news | 08:15 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk mem...

news | 07:00 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pihaknya tengah menelusuri penyebab keterlambatan penyaluran B...

news | 11:45 WIB