Gubernur Pramono Izinkan Lelang Proyek Jakarta Dimulai Lebih Awal demi Optimalisasi APBD

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempercepat proses pengerjaan proyek pembangunan. Langkah ini diambil guna menghindari penumpukan pengerjaan serta penggunaan anggaran yang tidak e

Elara | MataMata.com
Rabu, 24 Desember 2025 | 13:00 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

Matamata.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mempercepat proses pengerjaan proyek pembangunan. Langkah ini diambil guna menghindari penumpukan pengerjaan serta penggunaan anggaran yang tidak efisien di akhir tahun.

Pramono memberikan lampu hijau bagi perangkat daerah untuk memulai tahapan tender atau lelang di pertengahan tahun sebelumnya, sehingga pengerjaan fisik dapat segera berjalan tanpa harus menunggu awal tahun anggaran baru.

“Saya telah mengizinkan jajaran Pemerintah DKI Jakarta, hal yang berkaitan dengan proyek yang dulu selalu tendernya itu di awal tahun, sekarang bahkan di pertengahan tahun sebelumnya, saya izinkan untuk dimulai,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12).

Kebijakan ini bertujuan agar penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta lebih terencana dan tidak terburu-buru di pengujung tahun.

“Ketika pada Desember biasanya setelah tanggal 15 sampai dengan tanggal 30 semua orang sibuk di kantor untuk menghabiskan anggaran. Saya nggak mau itu. Saya yakin ini akan membuat APBD DKI Jakarta penggunaannya itu lebih terencana dengan baik,” tambahnya.

Salah satu proyek yang menjadi prioritas percepatan adalah pengendalian banjir dan rob. Pada Rabu pagi, Gubernur menyaksikan penandatanganan kontrak serta pencanangan proyek JakTirta dan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Fase A Tahap 3.

Proyek strategis dengan nilai kontrak sebesar Rp2,62 triliun tersebut mencakup pembangunan tanggul laut dan infrastruktur pengendali air, termasuk di kawasan Ancol. Pramono secara khusus menginstruksikan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA), Ika Agustin, untuk memastikan proyek tersebut segera dimulai.

“Yang saya senang adalah rencana kita untuk mengatasi banjir ini tidak bersifat hanya jangka pendek, tetapi lebih ke jangka menengah termasuk pembangunan untuk NCICD di Ancol,” kata Pramono.

Langkah Dinas SDA memulai kontrak di akhir tahun ini dipandang sebagai awal yang baik untuk memastikan pengerjaan infrastruktur pencegah banjir berjalan lebih efektif dan tepat waktu. (Antara)

Baca Juga: MEYS 2025: Nida Saithi Bicara Kepemimpinan Etis dan Literasi Hukum untuk Generasi Muda

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 250 perusahaan demi efisiensi anggaran dan ...

news | 13:48 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman mengumpulkan rektor se-Indonesia Timur untuk perkuat riset dan pendanaan inovasi pertanian de...

news | 13:40 WIB

Presiden Prabowo Subianto menegaskan ingin rutin bertemu rektor dan profesor sebulan sekali untuk menyerap masukan sains...

news | 13:32 WIB

Presiden AS Donald Trump mengancam akan menjatuhkan tarif impor 100 persen bagi negara Eropa yang nekat menerapkan pajak...

news | 13:03 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya ruang kreatif komunitas dalam menjaga kelestarian tradisi, merujuk pa...

news | 10:45 WIB

Akademisi UPN Veteran Yogyakarta menilai paparan Presiden Prabowo Subianto dalam Sarasehan Kebangsaan 2026 di JCC member...

news | 09:30 WIB

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengalihkan hadiah sayembara Rp250 juta kepada keluarga korban penyekapan. Pemprov Jabar jug...

news | 07:30 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon berkomitmen mendukung seni tradisi Lengger Banyumas menembus panggung internasional demi me...

news | 06:00 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan menambah penempatan dana pemerintah (SAL) hingga Rp400 triliun di bank Himbara de...

news | 16:22 WIB

Kementerian ESDM sempat menahan ekspor batu bara demi mengamankan pasokan listrik PLN. Kini ekspor normal kembali dan pe...

news | 16:04 WIB