Bertanggung Jawab Atas Kondisi Pasar, Iman Rachman Mundur dari Dirut BEI, Ini Kata Airlangga

Menko Airlangga Hartarto merespons pengunduran diri Iman Rachman dari Dirut BEI. Iman mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas kondisi pasar modal. Simak mekanisme Plt menurut aturan OJK.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 30 Januari 2026 | 13:35 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/1/2026) (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/1/2026) (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan menghormati keputusan Iman Rachman yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Ya tentunya diapresiasi, tetapi kita harus terus menjaga tata kelola," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/1).

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau proses transisi ini guna memastikan kepengurusan baru nantinya mampu menjalankan tata kelola pasar modal dengan lebih ketat.

Hal ini sejalan dengan peta jalan (roadmap) yang diamanatkan dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Tentu kita melihat ke depan, pemerintah akan memonitor agar kepengurusannya lebih memperhatikan tata kelola dan menjalankan roadmap yang ada di dalam UU P2SK," tambahnya.

Alasan Pengunduran Diri Pada hari yang sama, Iman Rachman mengumumkan pengunduran dirinya secara resmi di Media Center BEI. Iman menyebut langkah ini adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap fluktuasi tajam yang terjadi di pasar modal Indonesia dalam dua hari terakhir.

"Walaupun kondisi kita pagi hari ini membaik, saya ingin menyampaikan pernyataan—dan ini tidak ada tanya-jawab—bahwa sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama BEI," tegas Iman.

Mekanisme Penunjukan Plt Pasca-mundurnya Iman, BEI akan segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menjaga kelancaran operasional harian bursa. Penunjukan ini akan dilakukan sesuai prosedur internal hingga terpilihnya Direktur Utama definitif yang baru.

Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 58/POJK.04/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek, terdapat protokol jelas jika terjadi kekosongan jabatan:

Jabatan lowong wajib diisi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengunduran diri.

Baca Juga: Wapres Gibran Tinjau Pemulihan Pascabencana di Aceh Tamiang, Pastikan Pendidikan dan RS Beroperasi

Salah satu anggota Direksi aktif harus ditunjuk sebagai Pejabat Sementara (Plt) berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas kepercayaan investor di tengah dinamika pasar yang sedang berlangsung. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto dan KSP Dudung Abdurachman dijadwalkan hadir di Monas untuk menyerap aspirasi pada puncak Hari...

news | 15:03 WIB

TNI AU menggelar latihan matra udara Sarva Gesit-26 di Bogor untuk mengasah kemampuan pilot helikopter dalam misi tempur...

news | 14:58 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 1.500 Komandan Satuan TNI di Unhan Sentul. Bahas peran strategis TN...

news | 13:03 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut kekayaan budaya Indonesia, seperti lukisan purba di Pulau Muna, adalah potensi eko...

news | 11:57 WIB

Mensos Saifullah Yusuf memastikan korban kecelakaan KRL di Bekasi mendapatkan asesmen pemberdayaan ekonomi agar kemandir...

news | 11:54 WIB

Wamenekraf Irene Umar dorong kriya seni ukir Jepara tembus pasar internasional melalui strategi hilirisasi dan perlindun...

news | 10:55 WIB

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta advokat muda Indonesia menjaga integritas dan membantu rakyat kecil me...

news | 10:53 WIB

China tingkatkan ekspor bahan bakar menjadi 500.000 ton pada Mei 2026 demi stabilitas energi global di tengah konflik Se...

news | 09:45 WIB

Wamendiktisaintek Stella Christie ingatkan ASN pentingnya deep thinking dan system thinking dalam mengambil kebijakan ag...

news | 09:42 WIB

Pemerintah resmi menerbitkan Permendag No 11 Tahun 2026 untuk membatasi impor gandum, kacang, hingga buah pir demi melin...

news | 08:41 WIB