DPR Minta Menkeu Purbaya Perbaiki Gaya Komunikasi dan Lebih Fokus pada Desain Ekonomi Nasional

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu memperbaiki gaya komunikasi politiknya serta tidak terlalu sering berkomentar mengenai kebijakan kementerian lain.

Elara | MataMata.com
Selasa, 14 Oktober 2025 | 17:15 WIB
DPR Minta Menkeu Purbaya Perbaiki Gaya Komunikasi dan Lebih Fokus pada Desain Ekonomi Nasional

DPR Minta Menkeu Purbaya Perbaiki Gaya Komunikasi dan Lebih Fokus pada Desain Ekonomi Nasional

matamata.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu memperbaiki gaya komunikasi politiknya serta tidak terlalu sering berkomentar mengenai kebijakan kementerian lain.

“Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10).

Meskipun memberikan dukungan penuh terhadap langkah Purbaya dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Misbakhun menyoroti pernyataan Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap.

Menurutnya, alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik tersendiri, sehingga dana MBG yang tidak terserap tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa melalui pembahasan bersama DPR.

Selain itu, Misbakhun juga menyoroti keputusan Purbaya yang langsung menanggapi rencana kenaikan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Ia menilai kebijakan tersebut seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR, mengingat pembahasan APBN masih berlangsung.

“Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun meminta agar Purbaya mengarahkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia juga menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa diturunkan untuk mendorong konsumsi domestik.

“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar. Kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen, dan kalau perlu ke 8 persen,” pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wapres Gibran Rakabuming meninjau proyek PSEL Keramasan di Palembang. Pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi list...

news | 11:39 WIB

Mantan Menteri ESDM Sudirman Said kembali diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan minyak m...

news | 11:36 WIB

Kemenlu China tegaskan hubungan bilateral dan iklim investasi dengan Indonesia tetap kokoh, merespons spekulasi viral te...

news | 11:32 WIB

Kemnaker resmi membuka pendaftaran Program Magang Nasional 2026 Tahap 1 bagi fresh graduate. Cek informasi pendaftaran d...

news | 07:15 WIB

KPK mengisyaratkan menolak laporan gratifikasi Menhut Raja Juli Antoni terkait amplop dari Bupati Kuansing Suhardiman Am...

news | 06:00 WIB