DPR Minta Menkeu Purbaya Perbaiki Gaya Komunikasi dan Lebih Fokus pada Desain Ekonomi Nasional

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu memperbaiki gaya komunikasi politiknya serta tidak terlalu sering berkomentar mengenai kebijakan kementerian lain.

Elara | MataMata.com
Selasa, 14 Oktober 2025 | 17:15 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU/aa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/YU/aa.

Matamata.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perlu memperbaiki gaya komunikasi politiknya serta tidak terlalu sering berkomentar mengenai kebijakan kementerian lain.

“Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (14/10).

Meskipun memberikan dukungan penuh terhadap langkah Purbaya dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Misbakhun menyoroti pernyataan Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap.

Menurutnya, alokasi anggaran tersebut memiliki dimensi politik tersendiri, sehingga dana MBG yang tidak terserap tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa melalui pembahasan bersama DPR.

Selain itu, Misbakhun juga menyoroti keputusan Purbaya yang langsung menanggapi rencana kenaikan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Ia menilai kebijakan tersebut seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR, mengingat pembahasan APBN masih berlangsung.

“Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Misbakhun meminta agar Purbaya mengarahkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutama dalam menjaga daya beli dan memperkuat kelas menengah. Ia juga menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa diturunkan untuk mendorong konsumsi domestik.

“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya (kenaikan) PPN ini ditahan benar. Kalau perlu PPN kita turunkan kembali ke 10 persen, dan kalau perlu ke 8 persen,” pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat keamanan dan keselamatan di lingkungan ...

news | 14:15 WIB

Uni Eropa menyatakan kesiapannya untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan rencana gencatan senjata di Jalur Gaza. Blok ter...

news | 12:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa dua dari empat saksi yang dijadwalkan hadir pada Senin (13/10) unt...

news | 11:30 WIB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pujian khusus kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam...

news | 10:15 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong Presiden Prabowo Subianto agar memanfaatkan momentum Konferensi Tingkat ...

news | 09:28 WIB

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa dana subsidi p...

news | 08:30 WIB

Pemerintah berencana meninjau ulang kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dinilai belum memberikan dampak signifikan ...

news | 07:15 WIB

Istri mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Franka Frankli...

news | 17:30 WIB

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan yang diajukan ol...

news | 16:30 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan sebanyak 80 ribu lulusan baru perguruan tinggi dapat bergabung dalam ...

news | 15:30 WIB