Badan Gizi Nasional Hentikan Sementara 49 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 49 SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk evaluasi standar keamanan pangan. Simak penjelasannya.

Elara | MataMata.com
Selasa, 03 Maret 2026 | 12:15 WIB
Badan Gizi Nasional Hentikan Sementara 49 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional Hentikan Sementara 49 Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis

matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara (suspend) operasional 49 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh dan pembenahan sistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan standar higienitas, keamanan pangan, dan kepatuhan prosedur operasional tetap terjaga.

"Total SPPG yang saat ini kami suspend sebanyak 49 unit. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan dan pengawasan ketat yang terus kami lakukan," ujar Dadan di Jakarta, Selasa (3/3).

Meski demikian, Dadan menyebutkan bahwa dari total unit yang dihentikan, empat SPPG telah diizinkan beroperasi kembali. Keempat unit tersebut berada di Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Papua, setelah dinyatakan memenuhi standar perbaikan yang ditetapkan BGN.

Prioritas Keamanan Pangan Mekanisme penghentian sementara diberlakukan jika ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek operasional, kualitas bahan baku, maupun prosedur keamanan pangan di lapangan.

Selama masa suspend, pengelola SPPG diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum diperbolehkan melayani kembali para penerima manfaat.

"Prinsipnya bukan semata-mata menghentikan, tetapi memastikan kualitas dan keamanan layanan. Jika sudah memenuhi standar kembali, tentu kami izinkan beroperasi lagi," tegas Dadan.

BGN berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan guna menekan potensi insiden kesehatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program prioritas pemerintah tersebut. Hal ini sejalan dengan target pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi nasional secara akuntabel dan aman.

"Evaluasi ini dilakukan agar setiap porsi makanan yang diterima anak-anak kita benar-benar terjamin mutunya sesuai standar nasional," pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Kemenhut Izinkan Pemanfaatan Kayu Hanyutan untuk Rekonstruksi Pascabencana Sumatra

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wamen LH Diaz Hendropriyono tinjau penanganan karhutla di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Ia memuji taktik estafet air 11 k...

news | 11:34 WIB

Presiden Prabowo Subianto instruksikan Satgas PKH untuk menertibkan kawasan hutan dan tambang ilegal secara tegas, trans...

news | 10:15 WIB

Pemprov DKI Jakarta menjajaki kerja sama teknologi pengelolaan air bersih berbasis IoT dan AI dengan Shenzhen Water Grou...

news | 09:15 WIB

Kementerian Kebudayaan resmi mengumumkan 20 pemenang Sayembara Produksi Film Narasi Kepahlawanan untuk memperkuat memori...

news | 08:15 WIB

Wapres Gibran pastikan pembangunan 699 unit huntap di Tapanuli Selatan dimulai bulan ini untuk korban bencana hidrometeo...

news | 07:00 WIB