BGN Instruksikan SPPG Utamakan Produk Lokal dalam Program MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) instruksikan SPPG utamakan produk pangan dan telur lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi dongkrak ekonomi daerah.

Elara | MataMata.com
Senin, 18 Mei 2026 | 16:22 WIB
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dikonfirmasi wartawan usai meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) modular yang di bangun PT Krakatau Stell di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) Selasa (12/5/2026). ANTARA/Nur Imansyah.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dikonfirmasi wartawan usai meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) modular yang di bangun PT Krakatau Stell di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) Selasa (12/5/2026). ANTARA/Nur Imansyah.

Matamata.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengutamakan produk pangan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini mewajibkan penyerapan bahan pangan, termasuk telur, berasal dari peternak dan pelaku usaha di dalam negeri.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat di daerah.

"SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG," ujar Dadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Dadan menambahkan, meskipun mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, mereka tetap diwajibkan menyerap hasil produksi peternak lokal di masing-masing wilayah. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden agar kebutuhan pangan program strategis ini tidak bergantung pada komoditas impor.

"Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal," tuturnya.

Terkait teknis di lapangan, BGN memastikan tidak akan menetapkan menu nasional secara seragam. BGN hanya menetapkan standar komposisi gizi untuk menjaga kualitas makanan.

Untuk merealisasikannya, BGN telah menempatkan ahli gizi di setiap SPPG. Petugas ini bertanggung jawab menyusun menu berdasarkan potensi pangan daerah sekaligus memastikan kebutuhan nutrisi penerima manfaat terpenuhi.

"Kami menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat setempat," jelas Dadan.

Kebijakan berbasis lokal ini diharapkan mampu memberikan manfaat ganda (multiplier effect), yaitu menjaga stabilitas harga hasil peternakan di tingkat produsen sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dadan optimistis produksi telur dalam negeri saat ini masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Program MBG, asalkan jalur distribusi dan penyerapan dioptimalkan.

Baca Juga: Komisi III DPR Desak Polisi Segera Usut Kasus Dugaan Penganiayaan PRT oleh Mantan Istri Komedian

"Selama produksi lokal tersedia dan kualitasnya baik, itu yang harus diprioritaskan. Program MBG memang dirancang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kemkomdigi berencana mewajibkan penggunaan nomor telepon seluler saat registrasi akun media sosial. Simak alasan Menkomd...

news | 16:26 WIB

Komisi III DPR RI mendesak polisi segera mengusut kasus dugaan penganiayaan PRT berinisial H oleh mantan istri komedian ...

news | 16:16 WIB

Mendagri Tito Karnavian meminta pemda waspada terhadap dampak geopolitik global, terutama lonjakan harga minyak dan kurs...

news | 14:51 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjamin anggaran alutsista dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengganggu str...

news | 14:28 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa respons keras kritik The Economist. Ia menegaskan defisit APBN dan utang RI jauh lebih sehat...

news | 14:12 WIB

Kemensos menargetkan investigasi internal dugaan markup pengadaan sepatu Sekolah Rakyat rampung dalam 3 pekan. Dua pejab...

news | 10:43 WIB

Presiden Prabowo resmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Jatim dan Jateng. Menkop Ferry Juliantono tegaskan koperasi...

news | 10:36 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung perubahan nama prodi Teknik menjadi Rekayasa oleh Kemendiktisa...

news | 10:15 WIB

Kemendikdasmen resmi menerbitkan SE Nomor 7 Tahun 2026 terkait penugasan guru non-ASN. Kebijakan ini membawa angin segar...

news | 09:15 WIB

Kemnaker membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Tahap II mulai 19 Mei hingga 9 Juni. Cek syarat, fasilitas g...

news | 08:30 WIB