DPR Dukung Danantara Usut Tuntas Dugaan Fraud di PT Pos Indonesia

matamata.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, mendukung penuh langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk membongkar dugaan fraud atau kecurangan di lingkungan PT Pos Indonesia (Persero). Kasus ini mencuat setelah adanya indikasi rekayasa laporan keuangan yang diduga telah berlangsung lama.

"Apabila benar terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan dan praktik fraud yang berlangsung dalam waktu lama, maka kasus ini harus diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan perusahaan maupun negara," ujar Rivqy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Rivqy menegaskan, PT Pos Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu tulang punggung layanan logistik nasional. Dengan jaringan operasional yang menjangkau pelosok daerah, BUMN ini memegang peran krulias dalam distribusi barang, dokumen, layanan keuangan, hingga penyokong UMKM dan ekonomi digital.

Oleh karena itu, langkah tegas Danantara dinilai sebagai bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola BUMN yang transparan, akuntabel, dan bersih dari penyimpangan. Namun, ia mengingatkan agar evaluasi menyeluruh tetap diarahkan pada pemulihan kesehatan korporasi agar mampu bersaing di industri logistik yang kian ketat.

"Jangan sampai persoalan tata kelola yang terjadi selama bertahun-tahun menggerus kepercayaan publik terhadap salah satu BUMN strategis kita," tutur legislator yang membidangi badan usaha milik negara tersebut.

Rivqy memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal proses pembenahan ini. Momentum ini harus menjadi titik balik agar PT Pos Indonesia kembali profesional dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan kepemimpinan baru untuk melanjutkan agenda restrukturisasi PT Pos Indonesia. Langkah ini diambil menyusul mundurnya Daud Joseph dari jabatan Direktur Utama.

Selama tiga bulan terakhir, Danantara menugaskan Daud Joseph untuk memimpin proses pembenahan melalui uji tuntas (due diligence) menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, serta organisasi perusahaan.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Rohan mengungkapkan bahwa PT Pos Indonesia memerlukan perubahan fundamental. Danantara menemukan persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun, salah satunya berupa dugaan rekayasa keuangan. (Antara)