AS Incar Investasi Energi Nuklir hingga Sektor Keuangan di Indonesia

matamata.com - Lembaga keuangan pembangunan Pemerintah Amerika Serikat, U.S. International Development Finance Corporation (DFC), membidik peluang kolaborasi besar di sektor energi nuklir hingga layanan keuangan dengan sejumlah pelaku usaha di Indonesia.

"Pertemuan kami dengan pelaku sektor swasta (di Indonesia) mengungkapkan berbagai peluang menarik di bidang energi nuklir dan jasa keuangan," kata Kepala Bidang Kebijakan DFC, Caroline Vik, dalam jumpa pers daring yang dipantau dari Jakarta, Rabu (8/7).

Selain sektor swasta, Caroline menjelaskan bahwa DFC juga melihat prospek kerja sama yang kuat dengan pemerintah Indonesia. Sektor-sektor yang dilirik meliputi transportasi, infrastruktur, pembangunan pelabuhan baru, serta penambangan dan pengolahan komoditas mineral kritis.

"Kami juga membahas mengenai fokus utama pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi melalui eksplorasi hulu (upstream) serta infrastruktur penyimpanan dan transportasi energi tingkat menengah (midstream)," ujar Caroline.

Sebagai informasi, DFC merupakan lembaga keuangan pembangunan Pemerintah AS yang menjadi pilar utama dalam diplomasi ekonomi negara tersebut. Lembaga ini bertugas mengelola dan menyalurkan pembiayaan swasta untuk mendukung kebijakan luar negeri serta pembangunan ekonomi strategis AS.

Baru-baru ini, Kongres AS memperluas wewenang DFC dengan meningkatkan kapasitas investasinya secara signifikan, dari semula 60 miliar dolar AS menjadi 205 miliar dolar AS (sekitar Rp3.686 triliun berdasarkan kurs terkini).

Sebelumnya, Caroline Vik telah melakukan serangkaian kunjungan dinas ke beberapa ibu kota di Asia Tenggara, termasuk Manila, Hanoi, Phnom Penh, Vientiane, Kuala Lumpur, dan berakhir di Jakarta pada 19-25 Juni lalu.

Dalam lawatan tersebut, DFC bertemu dengan para pejabat tinggi pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperkuat kemitraan ekonomi strategis dan mendorong keamanan ekonomi kawasan.

Selain itu, kunjungan ini bertujuan menjajaki peluang investasi di sektor prioritas seperti energi, teknologi, mineral kritis, keamanan rantai pasok, farmasi, serta infrastruktur strategis dan digital. (Antara)