China Tantang Tekanan Trump, Tegaskan Kerja Sama Energi dengan Rusia Tak Akan Terhenti

Pemerintah China menegaskan akan tetap melanjutkan kerja sama di bidang perdagangan dan energi dengan Rusia, meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menghentikan pembelian minyak Negeri Tirai Bambu dari Moskow.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 17 Oktober 2025 | 13:15 WIB
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian. /ANTARA/Desca Lidya Natalia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian. /ANTARA/Desca Lidya Natalia.

Matamata.com - Pemerintah China menegaskan akan tetap melanjutkan kerja sama di bidang perdagangan dan energi dengan Rusia, meski Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menghentikan pembelian minyak Negeri Tirai Bambu dari Moskow.

"Kerja sama perdagangan dan energi China yang lazim dengan negara-negara lain, termasuk Rusia, adalah sah dan sesuai hukum. Apa yang telah dilakukan AS adalah intimidasi sepihak dan pemaksaan ekonomi," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan Lin menanggapi ucapan Trump yang mengklaim Perdana Menteri India Narendra Modi telah setuju untuk menghentikan pembelian minyak dari Rusia. Trump juga menegaskan akan menekan China agar melakukan langkah serupa.

"Tindakan itu akan sangat mengganggu aturan ekonomi dan perdagangan internasional serta mengancam keamanan dan stabilitas rantai industri dan pasokan global," kata Lin Jian menanggapi ancaman tersebut.

Ia menegaskan posisi China dalam krisis Ukraina bersifat objektif, adil, dan transparan.

"Dunia dapat melihat hal itu dengan jelas. Kami dengan tegas menentang AS yang mengarahkan masalah ini kepada China dan menjatuhkan sanksi sepihak yang tidak sah serta yurisdiksi jangka panjang terhadap China," tambahnya.

Menurut Lin, jika hak dan kepentingan sah China dirugikan, pemerintahnya tidak akan tinggal diam.
"China akan mengambil tindakan balasan untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya dengan tegas," ucapnya.

Ia menegaskan, komitmen China tetap pada upaya mendorong perundingan damai dalam krisis Ukraina.

"Pertukaran dan kerja sama biasa antara perusahaan China dan Rusia tidak boleh terganggu atau terpengaruh. Kami akan melakukan apa pun yang diperlukan untuk mempertahankan hak dan kepentingan kami yang sah," tutur Lin Jian.

Sementara itu, Trump menyebut India kini telah menghentikan pembelian minyak dari Rusia.
"Sudah dimulai. Anda tahu, ini tidak bisa dilakukan seketika, butuh proses, tetapi proses itu akan segera selesai," kata Trump.

Baca Juga: Wapres Gibran: Revitalisasi Pasar Jailolo Bukti Nyata Penguatan Ekonomi Rakyat

Minyak dan gas merupakan komoditas ekspor utama Rusia, dengan pelanggan terbesar meliputi China, India, dan Turki.

Pemerintahan Trump sebelumnya juga memberlakukan tarif hingga 50 persen terhadap barang-barang dari India sebagai bentuk sanksi atas keputusan New Delhi membeli minyak dan senjata dari Rusia. Tarif itu mulai berlaku sejak Agustus dan termasuk yang tertinggi di dunia, mencakup penalti 25 persen untuk transaksi dengan Rusia yang menjadi sumber utama pendanaan perang di Ukraina.

Selain AS, Inggris turut menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan energi China, produsen minyak terbesar Rusia, serta perusahaan penyulingan India, Nayara Energy Ltd., atas keterlibatan mereka dalam perdagangan bahan bakar Rusia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya negara-negara Barat untuk memperketat tekanan terhadap sektor energi Rusia, membatasi aliran dana dari ekspor minyak, dan mengurangi kemampuan Presiden Vladimir Putin dalam membiayai perang di Ukraina. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto kumpulkan tokoh PBNU, Muhammadiyah, dan MUI di Istana Negara untuk bahas stabilitas nasional d...

news | 07:00 WIB

Menkop Ferry Juliantono menegaskan program Kopdes Merah Putih adalah kunci eksistensi koperasi Indonesia di tengah arus ...

news | 06:15 WIB

Sebanyak 30 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat tertahan di Abu Dhabi akibat penutupan ruang udara di Timur Tengah ...

news | 14:16 WIB

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri resmi menyerahkan uang senilai Rp58,1 miliar hasil ekseku...

news | 14:10 WIB

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menetapkan kebijakan progresif dalam pengelolaan sampah di Bali. Mu...

news | 13:15 WIB

Anggota Komisi I DPR RI, Iman Sukri, mendesak pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada raksasa teknologi Meta. L...

news | 12:15 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan jaminan bahwa Indonesia tetap mendapatkan ke...

news | 11:45 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa Indonesia telah mulai mengalihkan s...

news | 10:45 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, meminta pemerintah segera mengantisipasi potensi gangguan penerbangan haji da...

news | 09:15 WIB

KPK bongkar aliran dana Rp46 miliar ke perusahaan keluarga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait proyek outsourcing. Si...

news | 07:15 WIB